INA CBG's

Informasi INA CBGs, BPJS, JKN dan Kesehatan Indonesia

Aplikasi Ina-cbg

Aplikasi Ina-cbg
Aplikasi ina-cbg adalah aplikasi yang dipakai dalam program JKN dan sudah ada sejak 1 januari 2014. Pada versi terdahulunya aplikasi ini juga sudah dipakai pada program jamkesmas di tahun 2010. 

Versi pertama dari aplikasi ina-cbg adalah versi 1.5 dan sampai sekarang sudah update sampai dengan versi 5. Dalam versi ina-cbg terbaru ini telah dikembangkan perbaikan berupa Interface, Fitur, Grouper, Penambahan variable, Tarif INA-CBG, Modul Protokol Integrasi dengan SIMRS serta BPJS, Rancang bangun Pengumpulan data dari rumah sakit ke BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI.

Aplikasi versi 5 ini dipakai di tahun 2016 dimana interface dan alur pengiriman data mengalami perubahan.
Aplikasi INA-CBG ini telah dipakai oleh rumah sakit dan klinik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk dapat memakai aplikasi ina-cbg ini maka Rumah sakit, Balai dan klinik diwajibkan memiliki kode registrasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehataan RI. 

 
Kode registrasi merupakan kode menyatakan bawah fasilitas Kesehatan sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan. Adapun Aplikasi INA-CBG ini dapat diperoleh secara gratis.

Untuk fasilitas Kesehatan (faskes) yang belum memiliki kode registrasi  perlu melakukan pengurusan kode registrasi secara online lewat website : yankes.kemkes.go.id di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Setelah mendapat kode registrasi fasilitas Kesehatan diwajibkan menginformasikan kepada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan untuk dapat dimasukkan dalam aplikasi INACBG melalui email aplikasi.inacbg@gmail.com atau dapat langsung diserahkan ke Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan untuk selanjutnya database rumah sakit akan diberikan kepada faskes melalui email atau diberikan secara langsung kepada faskes.

Setelah itu Aplikasi INA-CBG versi 5 dapat diperoleh dengan cara mengunduh secara online melalui website inacbg.kemkes.go.id pada menu download.

Selain mengunduh, aplikasi juga bisa didapatkan di Sekretariat Tim Tarif INA-CBG di Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Lantai 14, Gdg. Prof. Suyudi Kementerian Kesehatan RI Atau bisa juga menyalin dari faskes lain yang telah memiliki aplikasi INA-CBG versi 5 secara gratis.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum rumah sakit dapat menggunakan apliasi INA-CBG vesi 5 adalah melakukan pengecekan data setup rumah sakit pada aplikasi dengan kondisi rumah sakit yang bersangkutan, beberapa hal sebagai berikut :
1. Data Tarif faskes yang tertera dalam aplikasi sudah sesuai dengan kelas faskes yang bersangkutan, dapat dilihat pada bagian kanan atas. Kelas tariff INA-CBG faskes disesuaikan dengan SK Penetapan kelas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Data regionalisasi faskes sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Apabila ada ketidaksesuaian mengenai 2 point tersebut diatas, faskes diwajibkan untuk melakukan pembaharuan (updating) data ke Sekretariat Tim Tarif INA-CBG melalui email aplikasi.inacbg@gmail.com atau datang langsung ke Sekretariat Tim Tarif INA-CBG.
4. Database hasil updating akan diupload melalui website inacbg.kemkes.go.id, dan rumah sakit dapat mendownload setelah mendapat feedback dari sekretariat NCC melalui email.
Setiap pembaharuan informasi mengenai sistem INA-CBG dan pendukung nya akan dipublikasikan dalam website inacbg.kemkes.go.id.

Pertanyaan dan pemecahan masalah mengenai aplikasi INA-CBG 5.0 dapat diemail ke aplikasi.inacbg@gmail.com pada Subject email diberi judul sebagai berikut :
• Perihal Updating Kelas à UPDATE_KELAS_NAMA RS_KDRS
• Perihal Penyesuaian Regionalisasi à UPDATE_REG_NAMA RS_KDRS
• Perihal Pemecahan Masalah Lain à LAIN2_APLIKASI_NAMA RS_KDRS
Contoh :
UPDATE_AP_RS NCC_123456
Mohon pada badan email dapat diberikan informasi sebagai berikut :
a. Kode faskes
b. Nama Faskes (HURUF BESAR)
c. Alamat Faskes (HURUF BESAR)
d. Kabupaten/Kota (HURUF BESAR)
e. Propinsi (HURUF BESAR)
f. Kelas Faskes
g. Regional pada tarif INA-CB

Tindakan Kecurangan Dalam Jaminan Kesehatan Nasional

Tindakan Kecurangan Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, Petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan serta penyedia obat, dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari Program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan atau disingkat dengan Tim PK-JKN BPJS Kesehatan adalah Tim yang dibentuk BPJS Kesehatan dalam rangka pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut

Dalam rangka pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan membentuk Departemen Manajemen Anti Fraud Pelayanan Kesehatan dalam struktur organisasinya. Hal ini diatur dalam peraturan BPJS no 7 tahun 2016.


Selain membentuk Departemen Manajemen Anti Fraud Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan membentuk Tim PK-JKN BPJS Kesehatan pada tingkat Kantor Cabang, Kantor Divisi Regional dan Kantor Pusat BPJS Kesehatan.

Tindakan kecurangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh Peserta meliputi:
a. membuat pernyataan yang tidak benar dalam hal eligibilitas (memalsukan status kepesertaan) untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
b. memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak perlu (unneccesary Services) dengan cara memalsukan kondisi kesehatan.
c. memberikan gratifikasi kepada pemberi pelayanan agar bersedia memberi pelayanan yang tidak sesuai/tidak ditanggung.
d. memanipulasi penghasilan agar tidak perlu membayar iuran yang terlalu besar.
e. melakukan keijasama dengan pemberi pelayanan untuk mengajukan klaim palsu.
f. memperoleh obat dan/atau alat kesehatan yang diresepkan untuk dijual kembali.
g. melakukan tindakan kecurangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional lainnya.

Tindakan kecurangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh Petugas BPJS Kesehatan meliputi:
a. melakukan keijasama dengan Peserta dan/atau Fasilitas Kesehatan untuk mengajukan klaim yang palsu.
b. memanipulasi manfaat yang seharusnya tidak dijamin agar dapat dijamin.
c. menahan pembayaran ke Fasilitas Kesehatan/rekanan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi;
d. membayarkan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan.
e. melakukan tindakan kecurangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional lainnya

Tindakan kecurangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dapat dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan di FKTP meliputi:
a. memanfaatkan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memanipulasi klaim pada pelayanan yang dibayar secara non kapitasi;
c. menerima komisi atas rujukan ke FKRTL;
d. menarik biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan/atau non kapitasi sesuai standar tarif yang ditetapkan;
e. melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu; dan/atau
f. tindakan kecurangan lainnya

Tindakan kecurangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dapat dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan di FKRTL meliputi:
a. penulisan kode diagnosis yang berlebihan/upcoding. Potensi fraud pada inacbg
b. penjiplakan klaim dari pasien lain/cloning.
c. klaim palsu/phantom billing.
d. penggelembungan tagihan obat dan alkes/ inflated bills.
e. pemecahan episode pelayanan/services unbundling or fragmentation.
f. rujukan semu/ selfs-referals.
g. tagihan berulang/ repeat billing.
h. memperpanjang lama perawatan/prolonged length of stay.
i. memanipulasi kelas perawatan/ type of room charge.
j. membatalkan tindakan yang wajibdilakukan /cancelled services.
k. melakukan tindakan yang tidak perlu/ no medical value.
l. penyimpangan terhadap standar pelayanan/standard of care.
m. melakukan tindakan pengobatan yang tidak perlu /unnecessary treatment.
n. menambah panjang waktu penggunaan ventilator.
o. tidak melakukan visitasi yang seharusnya/phantom visit.
p.tidak melakukan prosedur yang seharusnya/phantom procedures.
q. admisi yang berulang/ readmisi.
r. melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu.
s. meminta cost sharing tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
t. tindakan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional lainnya

Tindakan kecurangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dapat dilakukan oleh penyedia obat dan
alat kesehatan meliputi:
a. tidak memenuhi kebutuhan obat dan/atau alat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
b. melakukan kerjasama dengan pihak lain mengubah obat dan/atau alat kesehatan yang tercantum dalam e-catalog dengan harga tidak sesuai dengan e-catalog.
c. melakukan tindakan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional lainnya.

BPJS Kesehatan melakukan inisiasi tindakan pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan hasil analisa terhadap data pelayanan kesehatan, laporan Hasil Audit; dan. whistle blower.

Hasil analisa data pelayanan kesehatan merupakan hasil analisa Kantor Divisi Regional terhadap data yang dilaporkan setiap bulan oleh Kantor Cabang kepada Kantor Divisi Regional. Hasil analisa terhadap data pelayanan kesehatan dilaporkan setiap bulan oleh Kantor Divisi Regional kepada Kantor Pusat.

Laporan hasil audit terdiri atas audit internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal BPJS Kesehatan; dan/atau audit eksternal yang dilakukan oleh lembaga pengawas independen, kantor akuntan publik dan/atau lembaga pemeriksa lain.

Whistle blower merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindakan yang terindikasi kecurangan. Informasi dari whistle blower yang dapat dijadikan inisiasi tindakan pencegahan kecurangan harus disampaikan secara tertulis dengan melampirkan deskripsi mengenai dugaan tindakan kecurangan pada Jaminan Kesehatan Nasional yang memuat waktu kejadian, tempat kej adian, oknum pelaku; dan kronologi kejadian, bukti-bukti permulaan dapat berupa rekaman data / suara / gambar / video maupun salinan dokumen.

Whistle blower dapat menyampaikan nama dan alamat pelapor baik perorangan, organisasi masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat dimana BPJS Kesehatan menjamin kerahasiaan identitas diri whistle blower. Whistle blower dalam menyampaikan informasi datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk menyampaikan informasi secara tertulis yang ditujukan kepada Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat.

BPJS Kesehatan melakukan penanganan atas kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh Peserta dengan cara:
a. menghentikan penjaminan pelayanan kesehatan bagi Peserta dalam hal Peserta memalsukan status kepesertaan.
b. melaporkan kepada Dinas Kesehatan, Asosiasi Fasilitas Kesehatan, dan/atau Komite Rumah Sakit terhadap pemberi pelayanan kesehatan yang menerima gratifikasi.
c. memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Pemberi Kerja dan/atau Peserta memanipulasi penghasilan.
d. melaporkan Peserta kepada aparat penegak hukum dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa Peserta melakukan pemalsuan klaim.

Sanksi Tindakan Kecurangan Dalam Jaminan Kesehatan Nasional meliputi :
1. Dalam hal peserta membuat pernyataan yang tidak benar terkait eligibilitas (memalsukan status kepesertaan) untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak perlu (unneccesary Services) dengan cara memalsukan kondisi kesehatan maka BPJS Kesehatan tidak memberikan jaminan dan biaya pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab peserta.
2. Dalam hal peserta terbukti melakukan tindakan kecurangan yang menimbulkan kerugian keuangan bagi dana Jaminan Kesehatan Nasional maka peserta wajib melakukan penggantian atas biaya pelayanan yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.
3. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Peserta BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya BPJS Kesehatan

Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya BPJS Kesehatan
Dalam peraturan BPJS no 8 tahun 2016 disebutkan atas penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan, BPJS Kesehatan membentuk tim kendali mutu dan kendali biaya. Tim kendali mutu dan kendali biaya ini tercantum dalam bab 2 peraturan BPJS No 8 tahun 2016. Adapun isi dari bab 2 peraturan BPJS tahun 2016 dirangkum seperti di bawah ini.

Tim kendali mutu dan kendali biaya terbagi atas tim koordinasi dan tim teknis.

Tim koordinasi terdiri dari unsur organisasi profesi, akademisi; dan pakar klinis. Sedangkan tim teknis terdiri dari unsur klinisi yang merupakan komite medis rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Baik tim koordinasi dan tim teknis akan berada di tingkat pusat, divisi regional dan cabang di setiap fasilitas kesehatan yang bekeijasama dengan BPJS Kesehatan.

Calon anggota tim kendali mutu dan kendali biaya adalah seseorang yang berasal dari unsur organisasi profesi, akademisi atau pakar klinis yang mempunyai keahlian dan/atau pengetahuan khusus di bidang jaminan sosial kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai anggota tim kendali mutu dan kendali biaya oleh Direksi BPJS Kesehatan.

Adapun persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai anggota tim kendali mutu dan kendali biaya adalah:
a. warga negara Indonesia (kartu tanda penduduk yang sah dan masih berlaku)
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela;
e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai (ijasah dan transkrip nilai jenjang pendidikan formal yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi dimana yang bersangkutan memperoleh gelar, sertifikat keanggotan perhimpunan profesi dan organisasi profesi, surat tanda registrasi profesi kedokteran, sertifikat kompetensi profesi kedokteran)
f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; dan
g. tidak sedang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan(surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan)

Adapun tata cara pendaftaran anggota tim kendali mutu dan kendali biaya adalah sebagai berikut, BPJS Kesehatan meminta rekomendasi kepada organisasi profesi, organisasi pakar klinis serta fakultas kedokteran di Indonesia, untuk mengajukan nama calon anggota tim kendali mutu dan kendali biaya paling banyak 10 (sepuluh) orang dari masing-masing organisasi dan akademisi yang akan dilakukan proses pemeriksaan persyaratan.

Selanjutnya Direksi BPJS Kesehatan memilih dan menetapkan anggota tim kendali mutu dan kendali biaya yang memenuhi persyaratan berdasarkan rekomendasi organisasi profesi, organisasi pakar klinis serta fakultas kedokteran di Indonesia. Sebelum dilakukan proses penetapan, BPJS Kesehatan menyampaikan surat kesediaan kepada calon anggota tim kendali mutu dan kendali biaya yang terpilih.

Anggota tim kendali mutu dan kendali biaya yang terpilih ditetapkan melalui Keputusan Direksi BPJS Kesehatan dengan masa keira tim selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

Tim koordinasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. melakukan evaluasi kebijakan kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi;
b. memberikan rekomendasi apabila terjadi perbedaan pemahaman antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL dalam hal penerapan mutu pelayanan medis;
c. melakukan pembahasan terhadap usulan perbaikan kebijakan;
d. membahas hasil audit medis yang memerlukan kebijakan baru; dan
e. melakukan evaluasi pelayanan kesehatan bagi peserta.

Selain tugas dan tanggung jawab tersebut di atas tim koordinasi di tingkat pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun panduan teknis kendali mutu dan kendali biaya dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut tim koordinasi memiliki kewenangan sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai dengan kompetensi, utilization review dan audit medis, pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan; dan
berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mengenai pengaturan kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi, utilization review dan audit medis dan pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan.

Hasil kerja tim koordinasi adalah usulan kebijakan baru mengenai kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai dengan kompetensinya, rekomendasi kebijakan pelayanan kesehatan serta usulan kebijakan baru kepada pemangku kepentingan terkait, penyelesaian audit medis, profil pelayanan kesehatan nasional, petunjuk teknis tim kendali mutu dan kendali biaya.

Tim teknis memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. melakukan pertemuan pembahasan implementasi JKN yang mencakup aspek pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan;
b. memberikan rekomendasi apabila terjadi perbedaan pemahaman antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL dalam hal penerapan mutu pelayanan medis; dan
c. melakukan audit medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

tim teknis memiliki kewenangan sebagai berikut:
a. meminta informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan Peserta dalam bentuk salinan/fotokopi rekam medis kepada Fasilitas Kesehatan sesuai kebutuhan; dan
b. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam pelayanan kesehatan secara berkala melalui pemanfaatan sistem informasi kesehatan.

Hasil kerja tim teknis adalah hasil audit medis; dan evaluasi dan rekapitulasi permasalahan- permasalahan medis yang masih harus didiskusikan lebih lanjut. Hasil audit medis menjadi salah satu materi kajian tim koordinasi di tingkat cabang.

Tim kendali mutu dan kendali biaya mengadakan pertemuan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dan apabila diperlukan dapat mengadakan pertemuan secara insidentil.

Peraturan BPJS No 8 Tahun 2016

Peraturan BPJS No 8 Tahun 2016
Untuk terlaksananya pengembangan sistem kendali mutu dan system pembayaran pelayanan kesehatan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jaminan kesehatan sehingga diperlukan pengaturan terkait penerapan sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan.

Pengaturan Sistem kendali mutu dan system pembayaran kesehatan tersebut terkait dengan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Oleh sebab itu BPJS Kesehatan menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan no 8 tahun 2016 tentang Penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.


Seperti yang termuat pada pasal 2 Peraturan BPJS No 8 Tahun 2016 dimana Kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan dilakukan untuk menjamin agar pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai dengan mutu yang ditetapkan dan diselenggarakan secara efisien.

Sistem kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan, berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan.

Penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan dilakukan melalui pemenuhan standar mutu yang meliputi:
a. standar input pada Fasilitas Kesehatan;
b. standar proses pelayanan kesehatan; dan
c. standar luaran kualitas kesehatan Peserta.

Oleh sebab itu BPJS Kesehatan menerapkan strategi pengendalian mutu dan biaya pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan baik di FKTP dan FKRTL. Langkahnya adalah dengan pembentukan tim kendali mutu dan kendali biaya yang terdiri dari unsurorganisasi profesi,akademisi dan pakar klinis. Selain itu BPJS Kesehatan juga melakukan pembentukan dewan pertimbangan medic, peningkatan kerjasama Fasilitas Kesehatan dan juga penerapan pembayaran berbasis kinerja.

Mengenal Pelayanan Dialisis pada JKN

Mengenal Pelayanan Dialisis pada JKN
Pelayanan dialisis termasuk manfaat penjaminan bagi peserta BPJS Kesehatan. Pelayanan Dialisis JKN ini meliputi Dialisis peritoneal yaitu CAPD dan APD dan pelayanan Hemodialisis. Dialisis dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan (RJTL & RITL) sesuai ketentuan yang berlaku.

Syarat bagi faskes penyelenggaran pelayanan Hemodialisis berdasarkan PMK no 812 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tindakan Hemodialisa peserta BPJS Kesehatan paket INA CBG’s sesuai dengan tarif INA CBG’s. Pelayanan Dialisis pada JKN ini termasuk tindakan, obat, BMHP, penunjang diagnostik.

Perizinan izin penyelenggaraan pelayanan hemodialisis dari dinas kesehatan kabupaten atau kota dan rekomendasi dinas kesehatan propinsi dan organisasi profesi meliputi :


1. Peralatan sekurang-kurangnya meliputi 4   mesin HD siap pakai, Peralatan medik standar sesuai kebutuhan, Peralatan reuse dialiser manual  atau otomatis, Peralatan sterilisasi alat medis, Peralatan pengolahan air untuk dialisis yang memenuhi standar, Kelengkapan peralatan lain sesuai kebutuhan
2. Sistem Pengolahan limbah yang baik.
3. Saran dan prasarana sekurang kurangnya meliputi Ruang peralatan mesin HD utk kapasitas 4 mesin HD, Ruang pemeriksaan dokter/konsultasi, Ruang tindakan, Ruang perawatan, sterilisasi,penyimpanan obat & penunjang medik, Ruang administrasi & ruang tunggu pasien, Ruangan lainnya sesuai kebutuhan.
4. Ketenagaan sekurang-kurangnya meliputi konsultan Ginjal Hipertensi, Supervisor Unit Dialisis, Dokter Sp.PD KGH yg memiliki SIP dan atau Sp.PD yg terlatih bersertifikasi pelatihan HD oleh Organisasi Profesi.
Perawat mahir HD minimal 3 orang perawat untuk 4 mesin.
5.Tenaga administrasi.

Sedangkan untuk Pelayanan dialisis peritoneal dilakukan pada pasien dengan dx. Gagal ginjal kronik tahap 5 (lima) dan mampu melaksanakan dialisis peritoneal secara mandiri. Pelayanan Consumable CAPD set (paket rutin 120 Dianeal Twinbag) peserta BPJS Kesehatan ditagihkan di luar paket INA CBG’s. Untuk pengadaan CAPD dilakukan secara langsung oleh Fasilitas Kesehatan. Fasilitas Kesehatan mengajukan klaim Consumable CAPD set kepada BPJS Kesehatan (resep CAPD Set dilegalisasi BPJS Kesehatan).

Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF

Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF
Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Tahun 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5063).

Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).


Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada  peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232).

Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601).

Bagi yang mencari Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF bisa mengunduh permenkes No 64 Tahun 2016 terbaru pada link Download Permenkes No 64 Tahun 2016

Permenkes No 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Permenkes No 52 Tahun 2016

Permenkes No 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Permenkes No 52 Tahun 2016
Permenkes No 64 Tahun 2016 yang mengatur perubahan permenkes No 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan salam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Kita ketahui bahwa standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 yaitu peraturan yang mengatur tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JaminanKesehatan, namun karena belum memenuhi kecukupan anggaran maka pemerintah membuat dan  menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan yaitu Permenkes No 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016.

Ada beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri KesehatanNomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jamina nK esehatan yang telah diubah diantaranya adalah sebagai berikut:


1.Ketentuan pada Pasal 25 diubah menjadi:
 (1) Besaran tambahan pembayaran pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak sebesar Rp 250.000 untuk setiap episode rawat jalan.
(2) Peserta yang menginginkan kelas pelayanan rawat inap yang lebih tinggi dari haknya, harus membayar tambahan biaya dengan ketentuan:
a. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap kekelas 2 atau kelas 1, tambahan pembayaranadalah sebesar selisih antara tarif INA-CBGpada kelas rawat inap yang lebih tinggiterhadap tarif INA CBG pada kelas rawat inapyang sesuai hak peserta;
b. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap kekelas VIP, tambahan pembayaran adalahsebesar selisih antara tarif kamar rawat inapkelas VIP terhadap tarif kamar rawat inap padakelas yang menjadi hak peserta, sesuai lamawaktu rawat.
(3) Pembayaran besaran selisih biaya dapat dilakukan oleh peserta, pemberi kerja; dan/atau  asuransi kesehatan tambahan.

2. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan satu pasal,yakni Pasal 26A yang berbunyi
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Pembayaran atas pasien yang mendapat pelayananrawat jalan mulai tanggal 26 Oktober 2016 menggunakan tarif dalam ketentuan PeraturanMenteri ini;
b. Pembayaran atas pasien yang mendapat pelayananrawat inap yang masuk mulai tanggal 26 Oktober2016 menggunakan tarif dalam ketentuan PeraturanMenteri ini;
c. Pembayaran atas pasien yang mendapat pelayananrawat inap yang masuk sebelum tanggal 26 Oktober2016 dan pulang setelah tanggal 26 Oktober 2016menggunakan tarif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar TarifPelayanan Kesehatan Dalam PenyelenggaraanProgram Jaminan Kesehatan;
d. Pembayaran atas selisih tarif pelayanan rawat inapakibat naik kelas bagi pasien yang dirawat sebelumtanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan PeraturanMenteri ini berlaku, menggunakan tarif sesuaiketentuan dalam Peraturan Menteri KesehatanNomor 59 Tahun 2014 tentang Standar TarifPelayanan Kesehatan Dalam PenyelenggaraanProgram Jaminan Kesehatan.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi  sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal24 November 2016. Demikian isi dari Permenkes No 64 Tahun 2016 mengenai perubahan permenkes No 52 Tahun 2016.

Untuk mendapatkan  Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF bisa mengunduh Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF pada posting dengan judul Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF

Syarat Kerjasama Koordinasi Manfaat dengan BPJS Kesehatan

Syarat Kerjasama Koordinasi Manfaat dengan BPJS Kesehatan
Syarat COB atau koordinasi - BPJS Kesehatan dan Penyelenggara Asuransi Kesehatan Tambahan dapat melakukan koordinasi dalam memberikan Manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang memiliki hak atas perlindungan program Asuransi Kesehatan Tambahan.

Koordinasi Manfaat adalah suatu metode dimana dua atau lebih penanggung (insureij yang menanggung orang yang sama untuk manfaat asuransi kesehatan yang sama, membatasi total manfaat dalam jumlah tertentu yang tidak melebihi jumlah pelayanan kesehatan yang dibiayakan.

Tujuan koordinasi manfaat untuk memastikan Peserta memperoleh haknya sebagai Peserta BPJS Kesehatan dan sebagai Peserta Asuransi Kesehatan Tambahan sesuai mekanisme yang berlaku pada BPJS Kesehatan.

Koordinasi dalam memberikan Manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional diatur dengan ketentuan BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama; dan Penyelenggara Asuransi Kesehatan Tambahan sebagai pembayar pertama.


Syarat Kerjasama Koordinasi Manfaat dengan BPJS Kesehatan


Koordinasi manfaat diberlakukan apabila Peserta BPJS Kesehatan membeli Asuransi Kesehatan Tambahan dari Penyelenggara program Asuransi Kesehatan Tambahan yang lelah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Koordinasi Manfaat yang diperoleh peserta tidak melebihi total jumlah biaya pelayanan kesehatannya.

Sesuai dengan peraturan BPJS No.4 Tahun 2016, Penyelenggara Asuransi Kesehatan Tambahan yang akan melaksanakan kerja sama koordinasi manfaat dengan BPJS Kesehatan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
a. melampirkan fotokopi Surat izin Operasional;
b. melampirkan fotokopi NPWP Badan;
c. melampirkan bukti pendaftaran atau surat pencatatan atau bukti pelaporan Asuransi Kesehatan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
d. melampirkan Surat Pernyataan bermaterai bahwa:
1) Penyelenggara Asuransi Kesehatan Tambahan bersedia untuk melakukan pengendalian biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan;
2) Penyelenggara Asuransi Kesehatan Tambahan ikut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan; dan
3) Penyelenggara Asuransi Kesehatan Tambahan bersedia memberikan pelayanan kesehatan primer bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dijaminnya dengan lingkup dan mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
e. bersedia memberikan informasi terkait data klaim, iuran dan kepesertaan yang diperlukan BPJS Kesehatan; dan tidak sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha atau sanksi larangan melakukan pemasaran produk asuransi kesehatan.
g. merupakan Asuransi Kesehatan Tambahan yang berstatus nasional maupun multinasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mewahnya Rumah Sakit Kelas Dunia Dengan Fasilitas Terbaik

Mewahnya Rumah Sakit Kelas Dunia Dengan Fasilitas Terbaik
Persaingan usaha kesehatan atau rumah sakit dalam memberikan layanan terbaik kepada pasien nampaknya sudah menjadi keharusan. Penetapan standar standar pelayanan kesehatan baik international maupun standar nasional patut disandang rumah sakit. Oleh karena itu pihak rumah sakit penerapan strategi bisnis kesehatan ini dengan cara dan pendekatan yang berbeda beda bahkan bisa dikatakan sebagian unik.Mewahnya Rumah Sakit Kelas Dunia

Salah satu contohnya adalah rumah sakit yang berada di Washington DC yaitu MedStar Washington Hospital Center. Rumah sakit ini memiliki layanan unggulan berupa penanganan jantung kanker, gangguan pencernaan, endokrinologi, transplantasi, dan luka bakar. Keunikannya adalah saat memasuki Washington DC yaitu MedStar Washington Hospital Center  pengunjung akan disuguhi beragam benda seni rupa yang banyak  terdapat disudut sudut ruangan. Selain itu rumah sakit ini juga memakai karpet tebal mewah pada seluruh ruangannya. Bahkan dirumah sakit ini para pasien bisa menikmati makanan yang dimasak oleh koki pribadi.

Beberapa rumah sakit besar di beberapa belahan dunia lainnya juga ramai ramai menawarkan fasilitas terbaik mereka kepada para pasiennya. Berikut daftar rumah sakit di dunia yang menawarkan fasilitas terbaik dan termewah seperti yang dimuat pada The Richest;

1. Wooridul Spine Hospital, Korea Selatan

Rumah sakit ini mengandalkan pelayanan pada Tindakan operasi tulang belakang. Penggunaan peralatan teknologi tinggi yang dimiliki oleh rumah sakit Wooridul Spine Hospital ini dapat mengobati kanker tulang belakang dan arthritis. Rumah sakit ini sudah menangani hampir 20 ribu operasi tulang per tahun. Untuk memanjakan para pasiennya maka kamar di rumah sakit ini berkelas deluxe yang dilengkapi dengan perabotan kristal super mewah. Pada setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas computer, sofa dan meja untuk  the. 
2. Fortis La Femme Hospital, India
Pelayanan unggulan dari rumah sakit ini adalah perawatan medis khusus wanita yang berhubungan dengan kebidanan, ginekologi untuk fertilisasi, neonatologi, bedah plastik untuk kecantikan, dan bedah umum.
Rumah sakit Fortis La Femme ini memiliki kamar mewah yang menghadap ke pemandangan indah. Kamar kelas Presdential Suite ini menyediakan ruang makan dan dapur pribadi untuk pasien. Kocek yang harus dikeluarkan untuk fasilitas ini sebesar $1.000 dan $ 5.000 atau berkisar Rp13 juta hingga Rp66 juta per hari.
3. Mediclinic City Hospital, Dubai
Anda pasti tidak akan pernah menyangka bahwa kamar mewah ini berada di dalam sebuah rumah sakit. Mediclinic City memiliki 12 kamar kelas deluxe yang memiliki elevator pribadi dan layanan valet.
 
Bahkan kamar ini menawarkan fasilitas kolam renang, sauna, jacuzzi, spa, dan gym untuk keluarga pasien.
4. Matilda International Hospital, Hong Kong
Pemandangan yang ditawarkan rumah sakit internasional di Hong Kong ini menghadap laut cina selatan yang indah. Terdapat delapan kamar suite deluxe pribadi dan dua kamar VIP yang dihiasi kaca patri, lampu LED, dan liontin di langit-langit.
Harga untuk kamar VIP mulai dari $ 4.800 per malam, atau sekitar Rp 60juta, sementara tiga malam menginap di sebuah kamar yang memiliki balkon pribadi akan dikenakan biaya sebesar $ 5200 atau Rp 69juta.
5. Gleneagles Hospital, Singapura
Khusus penanganan gastroenterologi, transplantasi hati, kardiologi, dan ginekologi di rumah sakit ini menawarkan kamar khusus dengan kamar mandi yang luas, TV LCD, Wifi, DVD player, mini bar di kamar, kursi pijat, dan perawat pribadi.
6. Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles
Cedars-Sinai Medical Center menjadi rumah sakit terfavorit para selebriti Hollywood yang menawarkan 32 kamar super deluxe di lantai 8 yang menghadap ke Hollywood Hills.
Rumah sakit ini diakui sebagai rumah sakit paling mewah di dunia karena dilengkapi dengan asisten pribadi yang akan selalu sedia memenuhi seluruh kebutuhan Anda. Untuk satu malam menempati kamar mewah di rumah sakit ini Anda cuma membayar sebesar $ 1.000 hingga $ 3.000 (Rp 13juta hingga Rp 70juta) he he he.

Bisa jadi inspirasi.

Alamat Kantor PMI Seluruh Indonesia

Alamat Kantor PMI Seluruh Indonesia
PMI atau singkatan dari Palang Merah Indonesia secara Internasional, keberadaan PMI diakui oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada 15 Juni 1950. Setelah itu, PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Liga) yang sekarang disebut Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) pada Oktober 1950.

Beberapa pelayanan yang dilakukan oleh PMI adalah menejemen bencana, pelayanan kesehatan dan donor darah.


Saat ini, PMI telah berdiri di 33 Provinsi, 371 Kabupaten/Kota dan 2.654 Kecamatan . PMI mempunyai hampir 1,5 juta sukarelawan yang siap melakukan pelayanan.
Jl. Ajuen Jumpit No.18 B Darus Imara di Aceh Besar Aceh Aceh Indonesia 0651 – 7551001
Jl. Perintis Kemerdekaan No.37 Medan Sumatera Utara 20235 Indonesia 061 - 4531314
Jl. Mekar Sari No.1 Pekan Baru Kep. Riau 28288 Indonesia 0761 - 44989
Jl. Sisingamangaraja No.34 Padang Sumatera Barat Indonesia 0751 - 811538
Jl. Kramat Raya No.47 Jakarta DKI Jakarta 10450 Indonesia 021 - 3144884
Jl. Slamet Riyadi (Broni) Telanaipura Jambi Jambi 36122 0741 – 669788
Jl. Kartini No.8 Palembang Sumatera Selatan 30135 0711 - 350289
Jl. Merdeka No.2 (Gdg Panti Wangka) Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung 33121 0717 - 437649
Jl. Rejamat No.20 Kel. Pasar Baru Bengkulu Bengkulu 0736 - 344658
Jl. Hasanuddin No.26 Teluk Betung Bandar Lampung Lampung 35224 0721 - 475019
Jl. Gatot Subroto Gg. Putri Mayang Sari I No.03 Tanjung pinang Kepulauan Riau 0771 - 317571
Jl. Raya Serang Jakarta KM-5 Kalodran Serang Banten 0254 - 8285350
Jl. Ir. H. Juanda No.426 A Bandung Jawa Barat 40135 022 - 2500095
Jl. Tanjung No.11 A Semarang Jawa Tengah 50132 024 - 3581424
Jl. Ring Road No.3 Palemgurih, Banyuraden Sleman Yogyakarta 0274 – 6499653
Jl. Karang Menjangan No.22 Surabaya Jawa Timur 60286 031 - 5055174
Jl. Imam Bonjol Km.3 No.182 Denpasar Bali 80119 0361 - 490344
Jl. Pejanggik No.5 Mataram Nusa Tenggara Barat 0370 - 623885
Jl. Jend. Suharto No.71 A Kupang Nusa Tenggara Timur 85117 0380 - 821705
Jl. KH. Achmad Dahlan N0 17 Pontianak Kalimantan Barat 78116 0561 - 734677
Jl. Jend. Suprapto No.3 Palangkaraya Kalimantan Tengah 73111 0536 - 3234933
Jln. A. Yani Km. 3,7 No.8A (Depan Citra Sasirangan) Banjarmasin Kalimantan Selatan 0511 - 3256660
Jl. Palang Merah No.1 Komp. RSU Samarinda Kalimantan Timur 75123 0541 - 732085
Jl. Raya Malalayang Dua Manado Sulawesi Utara 95361 0431 - 838311
Jl. Jend. Sudirman No.57 (samping Ktr. Gubernur) Gorontalo Gorontalo 0435 - 830615
Jl. RA. Kartini No.20 Palu Sulawesi Tengah 94112 0451 - 456393
Jl. S. Parman No.35 Kendari Sulawesi Tenggara 93121 0401 - 3128940
Jl. Lanto Daeng Pasewang No.55 Makassar Sulawesi Selatan 90142 0411 - 830373
Jl. H. Ambo Tjatjtja No.23, Karema Utara Mamuju Sulawesi Barat 0426 - 22540
Jl. Dewi Sartika - Karang Panjang (Ktr. DinKes Prov. Maluku) Karang Panjang Maluku 97121 0911 - 316095
Jl. Bastiong Ternate Selatan Maluku Utara 97716 0921 - 3110871
Jl. Trikora No.7 Dok. V Atas Jayapura Utara Papua 0967 - 534344

Search Hot Trends

ASKEPS.com

Berita dan Informasi Gempa Terbaru

Copyright © INA CBG's. All rights reserved. Template by CB