INA CBG's

Informasi INA CBGs, BPJS, JKN dan Kesehatan Indonesia

Mengenal Pelayanan Dialisis pada JKN

Mengenal Pelayanan Dialisis pada JKN
Pelayanan dialisis termasuk manfaat penjaminan bagi peserta BPJS Kesehatan. Pelayanan Dialisis JKN ini meliputi Dialisis peritoneal yaitu CAPD dan APD dan pelayanan Hemodialisis. Dialisis dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan (RJTL & RITL) sesuai ketentuan yang berlaku.

Syarat bagi faskes penyelenggaran pelayanan Hemodialisis berdasarkan PMK no 812 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tindakan Hemodialisa peserta BPJS Kesehatan paket INA CBG’s sesuai dengan tarif INA CBG’s. Pelayanan Dialisis pada JKN ini termasuk tindakan, obat, BMHP, penunjang diagnostik.

Perizinan izin penyelenggaraan pelayanan hemodialisis dari dinas kesehatan kabupaten atau kota dan rekomendasi dinas kesehatan propinsi dan organisasi profesi meliputi :


1. Peralatan sekurang-kurangnya meliputi 4   mesin HD siap pakai, Peralatan medik standar sesuai kebutuhan, Peralatan reuse dialiser manual  atau otomatis, Peralatan sterilisasi alat medis, Peralatan pengolahan air untuk dialisis yang memenuhi standar, Kelengkapan peralatan lain sesuai kebutuhan
2. Sistem Pengolahan limbah yang baik.
3. Saran dan prasarana sekurang kurangnya meliputi Ruang peralatan mesin HD utk kapasitas 4 mesin HD, Ruang pemeriksaan dokter/konsultasi, Ruang tindakan, Ruang perawatan, sterilisasi,penyimpanan obat & penunjang medik, Ruang administrasi & ruang tunggu pasien, Ruangan lainnya sesuai kebutuhan.
4. Ketenagaan sekurang-kurangnya meliputi konsultan Ginjal Hipertensi, Supervisor Unit Dialisis, Dokter Sp.PD KGH yg memiliki SIP dan atau Sp.PD yg terlatih bersertifikasi pelatihan HD oleh Organisasi Profesi.
Perawat mahir HD minimal 3 orang perawat untuk 4 mesin.
5.Tenaga administrasi.

Sedangkan untuk Pelayanan dialisis peritoneal dilakukan pada pasien dengan dx. Gagal ginjal kronik tahap 5 (lima) dan mampu melaksanakan dialisis peritoneal secara mandiri. Pelayanan Consumable CAPD set (paket rutin 120 Dianeal Twinbag) peserta BPJS Kesehatan ditagihkan di luar paket INA CBG’s. Untuk pengadaan CAPD dilakukan secara langsung oleh Fasilitas Kesehatan. Fasilitas Kesehatan mengajukan klaim Consumable CAPD set kepada BPJS Kesehatan (resep CAPD Set dilegalisasi BPJS Kesehatan).

Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF

Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF
Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Tahun 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5063).

Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).


Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada  peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232).

Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601).

Bagi yang mencari Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF bisa mengunduh permenkes No 64 Tahun 2016 terbaru pada link Download Permenkes No 64 Tahun 2016

Permenkes No 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Permenkes No 52 Tahun 2016

Permenkes No 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Permenkes No 52 Tahun 2016
Permenkes No 64 Tahun 2016 yang mengatur perubahan permenkes No 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan salam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Kita ketahui bahwa standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 yaitu peraturan yang mengatur tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JaminanKesehatan, namun karena belum memenuhi kecukupan anggaran maka pemerintah membuat dan  menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan yaitu Permenkes No 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016.

Ada beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri KesehatanNomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jamina nK esehatan yang telah diubah diantaranya adalah sebagai berikut:


1.Ketentuan pada Pasal 25 diubah menjadi:
 (1) Besaran tambahan pembayaran pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak sebesar Rp 250.000 untuk setiap episode rawat jalan.
(2) Peserta yang menginginkan kelas pelayanan rawat inap yang lebih tinggi dari haknya, harus membayar tambahan biaya dengan ketentuan:
a. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap kekelas 2 atau kelas 1, tambahan pembayaranadalah sebesar selisih antara tarif INA-CBGpada kelas rawat inap yang lebih tinggiterhadap tarif INA CBG pada kelas rawat inapyang sesuai hak peserta;
b. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap kekelas VIP, tambahan pembayaran adalahsebesar selisih antara tarif kamar rawat inapkelas VIP terhadap tarif kamar rawat inap padakelas yang menjadi hak peserta, sesuai lamawaktu rawat.
(3) Pembayaran besaran selisih biaya dapat dilakukan oleh peserta, pemberi kerja; dan/atau  asuransi kesehatan tambahan.

2. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan satu pasal,yakni Pasal 26A yang berbunyi
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Pembayaran atas pasien yang mendapat pelayananrawat jalan mulai tanggal 26 Oktober 2016 menggunakan tarif dalam ketentuan PeraturanMenteri ini;
b. Pembayaran atas pasien yang mendapat pelayananrawat inap yang masuk mulai tanggal 26 Oktober2016 menggunakan tarif dalam ketentuan PeraturanMenteri ini;
c. Pembayaran atas pasien yang mendapat pelayananrawat inap yang masuk sebelum tanggal 26 Oktober2016 dan pulang setelah tanggal 26 Oktober 2016menggunakan tarif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar TarifPelayanan Kesehatan Dalam PenyelenggaraanProgram Jaminan Kesehatan;
d. Pembayaran atas selisih tarif pelayanan rawat inapakibat naik kelas bagi pasien yang dirawat sebelumtanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan PeraturanMenteri ini berlaku, menggunakan tarif sesuaiketentuan dalam Peraturan Menteri KesehatanNomor 59 Tahun 2014 tentang Standar TarifPelayanan Kesehatan Dalam PenyelenggaraanProgram Jaminan Kesehatan.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi  sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal24 November 2016. Demikian isi dari Permenkes No 64 Tahun 2016 mengenai perubahan permenkes No 52 Tahun 2016.

Untuk mendapatkan  Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF bisa mengunduh Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF pada posting dengan judul Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF

Syarat Kerjasama Koordinasi Manfaat dengan BPJS Kesehatan

Syarat Kerjasama Koordinasi Manfaat dengan BPJS Kesehatan
Syarat COB atau koordinasi - BPJS Kesehatan dan Penyelenggara Asuransi Kesehatan Tambahan dapat melakukan koordinasi dalam memberikan Manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang memiliki hak atas perlindungan program Asuransi Kesehatan Tambahan.

Koordinasi Manfaat adalah suatu metode dimana dua atau lebih penanggung (insureij yang menanggung orang yang sama untuk manfaat asuransi kesehatan yang sama, membatasi total manfaat dalam jumlah tertentu yang tidak melebihi jumlah pelayanan kesehatan yang dibiayakan.

Tujuan koordinasi manfaat untuk memastikan Peserta memperoleh haknya sebagai Peserta BPJS Kesehatan dan sebagai Peserta Asuransi Kesehatan Tambahan sesuai mekanisme yang berlaku pada BPJS Kesehatan.

Koordinasi dalam memberikan Manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional diatur dengan ketentuan BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama; dan Penyelenggara Asuransi Kesehatan Tambahan sebagai pembayar pertama.


Syarat Kerjasama Koordinasi Manfaat dengan BPJS Kesehatan


Koordinasi manfaat diberlakukan apabila Peserta BPJS Kesehatan membeli Asuransi Kesehatan Tambahan dari Penyelenggara program Asuransi Kesehatan Tambahan yang lelah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Koordinasi Manfaat yang diperoleh peserta tidak melebihi total jumlah biaya pelayanan kesehatannya.

Sesuai dengan peraturan BPJS No.4 Tahun 2016, Penyelenggara Asuransi Kesehatan Tambahan yang akan melaksanakan kerja sama koordinasi manfaat dengan BPJS Kesehatan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
a. melampirkan fotokopi Surat izin Operasional;
b. melampirkan fotokopi NPWP Badan;
c. melampirkan bukti pendaftaran atau surat pencatatan atau bukti pelaporan Asuransi Kesehatan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
d. melampirkan Surat Pernyataan bermaterai bahwa:
1) Penyelenggara Asuransi Kesehatan Tambahan bersedia untuk melakukan pengendalian biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan;
2) Penyelenggara Asuransi Kesehatan Tambahan ikut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan; dan
3) Penyelenggara Asuransi Kesehatan Tambahan bersedia memberikan pelayanan kesehatan primer bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dijaminnya dengan lingkup dan mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
e. bersedia memberikan informasi terkait data klaim, iuran dan kepesertaan yang diperlukan BPJS Kesehatan; dan tidak sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha atau sanksi larangan melakukan pemasaran produk asuransi kesehatan.
g. merupakan Asuransi Kesehatan Tambahan yang berstatus nasional maupun multinasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mewahnya Rumah Sakit Kelas Dunia Dengan Fasilitas Terbaik

Mewahnya Rumah Sakit Kelas Dunia Dengan Fasilitas Terbaik
Persaingan usaha kesehatan atau rumah sakit dalam memberikan layanan terbaik kepada pasien nampaknya sudah menjadi keharusan. Penetapan standar standar pelayanan kesehatan baik international maupun standar nasional patut disandang rumah sakit. Oleh karena itu pihak rumah sakit penerapan strategi bisnis kesehatan ini dengan cara dan pendekatan yang berbeda beda bahkan bisa dikatakan sebagian unik.Mewahnya Rumah Sakit Kelas Dunia

Salah satu contohnya adalah rumah sakit yang berada di Washington DC yaitu MedStar Washington Hospital Center. Rumah sakit ini memiliki layanan unggulan berupa penanganan jantung kanker, gangguan pencernaan, endokrinologi, transplantasi, dan luka bakar. Keunikannya adalah saat memasuki Washington DC yaitu MedStar Washington Hospital Center  pengunjung akan disuguhi beragam benda seni rupa yang banyak  terdapat disudut sudut ruangan. Selain itu rumah sakit ini juga memakai karpet tebal mewah pada seluruh ruangannya. Bahkan dirumah sakit ini para pasien bisa menikmati makanan yang dimasak oleh koki pribadi.

Beberapa rumah sakit besar di beberapa belahan dunia lainnya juga ramai ramai menawarkan fasilitas terbaik mereka kepada para pasiennya. Berikut daftar rumah sakit di dunia yang menawarkan fasilitas terbaik dan termewah seperti yang dimuat pada The Richest;

1. Wooridul Spine Hospital, Korea Selatan

Rumah sakit ini mengandalkan pelayanan pada Tindakan operasi tulang belakang. Penggunaan peralatan teknologi tinggi yang dimiliki oleh rumah sakit Wooridul Spine Hospital ini dapat mengobati kanker tulang belakang dan arthritis. Rumah sakit ini sudah menangani hampir 20 ribu operasi tulang per tahun. Untuk memanjakan para pasiennya maka kamar di rumah sakit ini berkelas deluxe yang dilengkapi dengan perabotan kristal super mewah. Pada setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas computer, sofa dan meja untuk  the. 
2. Fortis La Femme Hospital, India
Pelayanan unggulan dari rumah sakit ini adalah perawatan medis khusus wanita yang berhubungan dengan kebidanan, ginekologi untuk fertilisasi, neonatologi, bedah plastik untuk kecantikan, dan bedah umum.
Rumah sakit Fortis La Femme ini memiliki kamar mewah yang menghadap ke pemandangan indah. Kamar kelas Presdential Suite ini menyediakan ruang makan dan dapur pribadi untuk pasien. Kocek yang harus dikeluarkan untuk fasilitas ini sebesar $1.000 dan $ 5.000 atau berkisar Rp13 juta hingga Rp66 juta per hari.
3. Mediclinic City Hospital, Dubai
Anda pasti tidak akan pernah menyangka bahwa kamar mewah ini berada di dalam sebuah rumah sakit. Mediclinic City memiliki 12 kamar kelas deluxe yang memiliki elevator pribadi dan layanan valet.
 
Bahkan kamar ini menawarkan fasilitas kolam renang, sauna, jacuzzi, spa, dan gym untuk keluarga pasien.
4. Matilda International Hospital, Hong Kong
Pemandangan yang ditawarkan rumah sakit internasional di Hong Kong ini menghadap laut cina selatan yang indah. Terdapat delapan kamar suite deluxe pribadi dan dua kamar VIP yang dihiasi kaca patri, lampu LED, dan liontin di langit-langit.
Harga untuk kamar VIP mulai dari $ 4.800 per malam, atau sekitar Rp 60juta, sementara tiga malam menginap di sebuah kamar yang memiliki balkon pribadi akan dikenakan biaya sebesar $ 5200 atau Rp 69juta.
5. Gleneagles Hospital, Singapura
Khusus penanganan gastroenterologi, transplantasi hati, kardiologi, dan ginekologi di rumah sakit ini menawarkan kamar khusus dengan kamar mandi yang luas, TV LCD, Wifi, DVD player, mini bar di kamar, kursi pijat, dan perawat pribadi.
6. Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles
Cedars-Sinai Medical Center menjadi rumah sakit terfavorit para selebriti Hollywood yang menawarkan 32 kamar super deluxe di lantai 8 yang menghadap ke Hollywood Hills.
Rumah sakit ini diakui sebagai rumah sakit paling mewah di dunia karena dilengkapi dengan asisten pribadi yang akan selalu sedia memenuhi seluruh kebutuhan Anda. Untuk satu malam menempati kamar mewah di rumah sakit ini Anda cuma membayar sebesar $ 1.000 hingga $ 3.000 (Rp 13juta hingga Rp 70juta) he he he.

Bisa jadi inspirasi.

Alamat Kantor PMI Seluruh Indonesia

Alamat Kantor PMI Seluruh Indonesia
PMI atau singkatan dari Palang Merah Indonesia secara Internasional, keberadaan PMI diakui oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada 15 Juni 1950. Setelah itu, PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Liga) yang sekarang disebut Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) pada Oktober 1950.

Beberapa pelayanan yang dilakukan oleh PMI adalah menejemen bencana, pelayanan kesehatan dan donor darah.


Saat ini, PMI telah berdiri di 33 Provinsi, 371 Kabupaten/Kota dan 2.654 Kecamatan . PMI mempunyai hampir 1,5 juta sukarelawan yang siap melakukan pelayanan.
Jl. Ajuen Jumpit No.18 B Darus Imara di Aceh Besar Aceh Aceh Indonesia 0651 – 7551001
Jl. Perintis Kemerdekaan No.37 Medan Sumatera Utara 20235 Indonesia 061 - 4531314
Jl. Mekar Sari No.1 Pekan Baru Kep. Riau 28288 Indonesia 0761 - 44989
Jl. Sisingamangaraja No.34 Padang Sumatera Barat Indonesia 0751 - 811538
Jl. Kramat Raya No.47 Jakarta DKI Jakarta 10450 Indonesia 021 - 3144884
Jl. Slamet Riyadi (Broni) Telanaipura Jambi Jambi 36122 0741 – 669788
Jl. Kartini No.8 Palembang Sumatera Selatan 30135 0711 - 350289
Jl. Merdeka No.2 (Gdg Panti Wangka) Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung 33121 0717 - 437649
Jl. Rejamat No.20 Kel. Pasar Baru Bengkulu Bengkulu 0736 - 344658
Jl. Hasanuddin No.26 Teluk Betung Bandar Lampung Lampung 35224 0721 - 475019
Jl. Gatot Subroto Gg. Putri Mayang Sari I No.03 Tanjung pinang Kepulauan Riau 0771 - 317571
Jl. Raya Serang Jakarta KM-5 Kalodran Serang Banten 0254 - 8285350
Jl. Ir. H. Juanda No.426 A Bandung Jawa Barat 40135 022 - 2500095
Jl. Tanjung No.11 A Semarang Jawa Tengah 50132 024 - 3581424
Jl. Ring Road No.3 Palemgurih, Banyuraden Sleman Yogyakarta 0274 – 6499653
Jl. Karang Menjangan No.22 Surabaya Jawa Timur 60286 031 - 5055174
Jl. Imam Bonjol Km.3 No.182 Denpasar Bali 80119 0361 - 490344
Jl. Pejanggik No.5 Mataram Nusa Tenggara Barat 0370 - 623885
Jl. Jend. Suharto No.71 A Kupang Nusa Tenggara Timur 85117 0380 - 821705
Jl. KH. Achmad Dahlan N0 17 Pontianak Kalimantan Barat 78116 0561 - 734677
Jl. Jend. Suprapto No.3 Palangkaraya Kalimantan Tengah 73111 0536 - 3234933
Jln. A. Yani Km. 3,7 No.8A (Depan Citra Sasirangan) Banjarmasin Kalimantan Selatan 0511 - 3256660
Jl. Palang Merah No.1 Komp. RSU Samarinda Kalimantan Timur 75123 0541 - 732085
Jl. Raya Malalayang Dua Manado Sulawesi Utara 95361 0431 - 838311
Jl. Jend. Sudirman No.57 (samping Ktr. Gubernur) Gorontalo Gorontalo 0435 - 830615
Jl. RA. Kartini No.20 Palu Sulawesi Tengah 94112 0451 - 456393
Jl. S. Parman No.35 Kendari Sulawesi Tenggara 93121 0401 - 3128940
Jl. Lanto Daeng Pasewang No.55 Makassar Sulawesi Selatan 90142 0411 - 830373
Jl. H. Ambo Tjatjtja No.23, Karema Utara Mamuju Sulawesi Barat 0426 - 22540
Jl. Dewi Sartika - Karang Panjang (Ktr. DinKes Prov. Maluku) Karang Panjang Maluku 97121 0911 - 316095
Jl. Bastiong Ternate Selatan Maluku Utara 97716 0921 - 3110871
Jl. Trikora No.7 Dok. V Atas Jayapura Utara Papua 0967 - 534344

Manajemen Fasilitas Peralatan Rumah Sakit

Manajemen Fasilitas Peralatan Rumah Sakit
Manajemen fasilitas rumah sakit sangat penting untuk dikelola karena dari manajemen fasilitas rumah sakit yang baik maka operasional rumah sakit akan tetap berjalan dengan baik pula.  Walaupun bisa dikatakan tidak berhubungan langsung dengan pasien Jangan pernah meremehkan manajemen fasilitas rumah sakit. Pengelolaan fasilitas yang tidak baik dan terkesan seadanya akan semakin menambah beban cost secara keseluruhan operasional rumah sakit. Bahkan akibat fasilitas rumah sakit yang tidak berjalan dengan baik bisa berakibat tuntutan dari pemakai jasa rumah sakit.

Rumah sakit memiliki fasilitas yang berupa sarana, prasarana dan peralatan yang terdiri dari alat medis, alat non medis dan mebelair. Apa yang dimaksud dengan sarana rumah sakit ? yang dimaksud dengan sarana adalah semua bangunan gedung serta bangunan lainnya yang digunakan baik secar langsung maupun tidak langsung untuk pelayanan pasien maupun operasional rumah sakit. Sarana rumah sakit biasanya meliputi bangunan gedung rawat jalan, bangunan gedung kantor, bangunan gedung parkir, jalan lingkungan rumah sakit, drainase, bangunan pengaman, halaman dan juga bangunan bangunan pendukung lainnya baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun.

Sarana rumah sakit sebaiknya sesuai dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Baik itu bangunan, jalan maupun drainase yang ada di lingkungan rumah sakit. Eliminasi semua faktor yang bisa menimbulkan resiko terhadap semua pemakai baik itu pasien, keluarga pasien, pegunjung dan juga pekerja rumah sakit itu sendiri. Salah satu contohnya adalah dengan menutup saluran drainase air hujan yang terbuka untuk menghindari seseorang terperosok ke dalamnya. 



Selain sarana rumah sakit maka prasarana rumah sakit juga hal yang tidak bisa diabaikan. Prasarana rumah sakit adalah fasilitas berbentuk fisik terdiri dari alat dan jaringan. Jaringannya membentuk suatu sistem yang saling terkait. Prasarana rumah sakit meliputi sistem kelistrikan, sistem gas medis, sistem komunikasi, sistem penangkal petir, sistem hidrant dan anti kebakaran, sistem tata udara, sistem kelola air dan sistem insulation transformer.  Semua sistem yang harus ada dirumah sakit ini sangat penting untuk dikelola dengan baik sehingga perlu manajemen fasilitas yang handal di rumah sakit.

Rumah sakit juga memiliki peralatan medis dan non medis. Peralatan medis adalah peralatan yang digunakan langsung untuk penyembuhan pasien baik terapi, pembedahan maupun untuk diagnostik yang terdiri dari peralatan radiologi, instrumen medik, peralatan elektromedik, peralatan laboratorium, peralatan optik dan mekanik halus, peralatan penunjang operasi,peralatan penunjang perawatan. Sedangkan peralatan non medik adalah fasilitas fisik berupa alat yang mendukung pelayanan kesehatan dan biasanya tidak berfungsi untuk penyembuhan secara langsung kepada pasien. Peralatan non medik ini terdiri dari peralatan binatu, peralatan dapur, peralatan sterilisator, peralatan pendingin, peralatan incenerator, peralatan kantor, peralatan pengelolaan air. Pengelolaan fasilitas peralatan rumah sakit yang baik akan menurunkan cost secara keseluruhan rumah sakit.

Sedangkan peralatan mebelair merupakan semua peralatan mebel baik yang dipakai untuk pasien maupun dipakai untuk perlengkapan kantor bisa terbuat dari kayu, logam, karet maupun bahan lainnya. Peralatan mebelair terdiri dari bed pasien non elektrik, kereta pasien, almari pasien, kereta makan, kereta sampah, kereta linen, kereta instrumen dan juga meja dan kursi.

Pentingnya sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit maka perlu ada manajemen pemeliharaan dan pengelolaan yang dapat memaksimalkan performance dari fasilitas itu sendiri. Oleh karena itu perlu dibuat suatu program pemeliharaan yang memiliki sasaran bahwa semua fasilitas rumah sakit mulai dari peralatan medis, peralatan non medis, prasarana rumah sakit serta bangunan fisik dan lingkungan mendapat perhatian untuk dapat dijaga, dipelihara dan dipantau kinerja dan keakuratannya sehingga dapat mendukung pelayanan kesehatan yang berkesinambungan.

Hal ini perlu ada kesadaran dari semua pihak mulai dari manager, pengguna dan pengelola fasilitas atas pentingnya program pemeliharaan fasilitas yang sudah ada agar kinerja dari fasilitas rumah sakit selalu dalam kondisi yang siap pakai, laik kerja dan aman untuk digunakan. Dengan adanya manajemen pemeiharaan maka akan teralokasinya biaya penyelenggaraan pemeliharaan secara berkesinambungan atas semua fasilitas yang telah ada sehingga fasilitas tersebut bisa bekerja dengan baik dan meiliki umur ekonomis yang panjang. Program pemeliharaan fasilitas juga menciptakan pemeliharaan yang merata dan terprogram sehingga tidak ada fasilitas yang terbengkalai akibat tidak tersentuh pemeliharaan.

Pemeliharaan fasilitas yang sifatnya kuratif juga sangat penting dimana kegiatan perbaikan yang dilaksanakan setelah terjadinya penurunan kinerja fasilitas atau perbaikan yang telah diprogramkan karena akan terjadi keausan atau kerusakan suatu komponen dari peralatan yang dapat diperkirakan sebelumnya. Tujuan dari pemeliharaan kuratif ini untuk memulihkan kinerja dari fasilitas yang mengalami penurunan degradasi atau kerusakan sehingga layak pakai dan aman.

Kegiatan kalibrasi alat kesehatan juga perlu selalu dilakukan baik itu terjadwak maaupun kalibrasi ridak terjadwal. Kalibrasi ini berupa pengukuran atau peneraan fasilitas dengan standar baku bersatuan ukuran. Tujuan dari kalibrasi ini agar fasilitas yang menggunakan satuan ukuran tetap dalam kondisi yang normal dan terjamin akurasinya.

Permenkes No 52 Tahun 2016 PDF

Permenkes No 52 Tahun 2016 PDF
Link Download Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 mengenai Standar tarif pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. 

Tujuan dari terbitnya permenkes no 52 tahun 2016 adalah  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, besaran kapitasi dan non kapitasi, Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) dan non Indonesian Case Based Groups (non INA-CBG’s) ditinjau sekurangkurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri.


Selain itu permenkes No 52 Tahun 2016 juga mengakomodir Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan di fasilitas Kesehatan, sehingga perlu disempurnakan.

Oleh karenna itu maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 mengenai Standar tarif pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. 

Permenkes No 52 Tahun 2016 mengenai Standar tarif pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456). 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232).

Unduh Permenkes No 52 Tahun 2016 PDF mengenai Standar tarif pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan melalui link berikut Download PERMENKES NO 52 Tahun 2016 PDF

Tarif Alat Kesehatan BPJS Terbaru 2016 Sesuai Permenkes No 52 Tahun 2016

Tarif Alat Kesehatan BPJS Terbaru 2016 Sesuai Permenkes No 52 Tahun 2016
Sesuai dengan Permenkes No 52 Tahun 2016 yang mengatur tarif alat kesehatan maka diatur tentang alat bantu kesehatan dibayarkan di luar paket INA-CBG sebagai tarif Non INA-CBG.

Adapun  yang dimaksud dengan tarif Alat bantu kesehatan tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Untuk alat kesehatan berupa kacamata untuk PBI/Hak rawat kelas 3 dijamin sebesar Rp150.000,00, untuk hak rawat kelas 2 sebesar Rp200. 000,00 dan untuk hak rawat kelas 1 dijamin sebesar Rp300.000.
Kebutuhan alat bantu kacamata BPJS ini bisa diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali dengan disertai indikasi medis minimal: -Sferis 0,5D, -Silindris 0.

Untuk alat kesehatan alat bantu dengar dijamin BPJS dengan besaran jaminan maksimal Rp1.000.000 dan alat bantu dengar ini bisa diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis.


Untuk alat kesehatan yaitu protesa alat gerak BPJS Kesehatan menjamin maksimal Rp2.500.000. Alat bantu Protesa alat gerak meliputi kaki palsu dan tangan palsu. Alat kesehatan yaitu protesa alat gerak BPJS Kesehatan ini bisa diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis.

Untuk alat kesehatan Protesa gigi BPJS Kesehatan akan menjamin maksimal Rp1.000.000. Alat kesehatan protesa gigi bisa diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama. Unutk penjaminan Full protesa gigi maksimal Rp1.000.000. Masing-masing rahang maksimal Rp 500.000,00

Untuk tarif alat kesehatan berupa korset tulang Belakang BPJS Kesehatan menjamin maksimal Rp350.000 dan bisa diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis

Untuk tarif alat kesehatan berupa Collarneck BPJS Kesehatan menjamin maksimal Rp150.000,00 Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis

Untuk tarif alat kesehatan berupa Kruk BPJS Kesehatan menjamin maksimal Rp350.000,00 Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis

Tarif Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Terbaru 2016

Tarif Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Terbaru 2016
Tarif Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Terbaru 2016 sesuai dengan Permenkes No 52 Tahun 2016 meliputi Tarif INA-CBG dan Tarif Non INA-CBG.

Yang dimaksung dengan tarif INA-CBG adalah tarif paket yang meliputi seluruh komponen sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan baik medis maupun nonmedis.

Sedangkan yang dimaksud dengan tarif Non INA-CBG adalah tarif untuk beberapa pelayanan tertentu yaitu alat bantu kesehatan, obat kemoterapi, obat penyakit kronis, CAPD dan PET scan.

Tarif Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) Terbaru 2016 ini diberlakukan pada FKRTL yang melakukan pelayanan:
a. aministrasi pelayanan;
b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis dasar di unit gawat darurat;
c. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
d. tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non-bedah sesuai dengan indikasi medis;
e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
f. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
g. rehabilitasi medis termasuk rehabilitasi psikososial;
h. pelayanan darah;
i. pelayanan kedokteran forensik klinik;
j. pelayanan jenazah (pemulasaran jenazah) pada pasien yang meninggal di fasilitas kesehatan (tidak termasuk peti jenazah);
k. pelayanan keluarga berencana termasuk tubektomi interval, sepanjang tidak termasuk dibiayai oleh pemerintah;
l. perawatan inap non-intensif;
m. perawatan inap di ruang intensif.

 

Tarif INA-CBG terdiri atas tarif rawat jalan dan tarif rawat inap, dengan 6 (enam) kelompok tarif yaitu :
a. tarif Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo;
b. tarif Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, tarif Rumah Sakit Kanker Dharmais,tarif Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita;
c. tarif rumah sakit pemerintah dan swasta kelas A;
d. tarif rumah sakit pemerintah dan swasta kelas B;
e. tarif rumah sakit pemerintah dan swasta kelas C;
f. tarif rumah sakit pemerintah dan swasta kelas D.

Tarif INA- CBG terdiri dari 5 regional yaitu :
a. tarif regional 1 meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur;
b. tarif regional 2 meliputi Provinsi Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Bali, dan Nusa Tenggara Barat;
c. tarif regional 3 meliputi Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Gorontalo;
d. tarif regional 4 meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah; dan
e. tarif regional 5 meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pada tarif INA-CBG terdapat pembayaran tambahan (top up payment) untuk beberapa pelayanan tertentu yang disebut Special Casemix Main Groups (CMG),terdiri dari :
a. special drugs;
b. special procedure;
c. special prosthese;
d. special investigation;
e. sub acute cases; dan
f. chronic cases.

Pada tarif rawat inap terdiri dari tarif rawat inap kelas 1, tarif rawat inap kelas 2, dan tarif rawat inap kelas 3.

Tarif rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan diberlakukan tarif INA-CBG sesuai dengan kelompok tarif.

Dalam hal rumah sakit belum memiliki penetapan kelas rumah sakit yang sesuai dengan kelompok tarif INA-CBG, maka tarif rawat jalan dan rawat inap disetarakan dengan kelompok tarif INA-CBG rumah sakit kelas D.

Pada rumah sakit khusus terhadap pelayanan yang sesuai kekhususannya berlaku kelompok tarif berdasarkan kelas rumah sakit yang ditetapkan.

Dalam hal pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit khusus di luar kekhususannya, berlaku kelompok tarif INA-CBG satu tingkat lebih rendah dari kelas rumah sakit yang ditetapkan.

Untuk pelayanan di luar kekhususan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Rumah Sakit Kanker Dharmais, berlaku kelompok tarif INA-CBG Rumah Sakit Pemerintah kelas A.

Daftar pelayanan yang sesuai kekhususan pada beberapa rumah sakit khusus diatur tersendiri melalui Peraturan Menteri.

Tarif rawat jalan pada FKRTL berupa klinik utama atau yang setara, berlaku kelompok tarif rumah sakit kelas D.

Tarif rawat inap di FKRTL berupa klinik utama atau yang setara, diberlakukan tarif sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari standar tarif INA-CBG untuk kelompok rumah sakit kelas D, yang besarannya sesuai kesepakatan antara BPJSKesehatan bersama dengan Asosiasi Fasilitas KesehatanRujukan Tingkat Lanjut terkait.

BPJS Kesehatan dapat memberikan pembayaran kepadaFKRTL yang tidak bekerjasama yang melakukanpelayanan gawat darurat kepada peserta jaminanKesehatan Nasional.

Klaim pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditagihkan kepada BPJS Kesehatan sesuaitarif INA-CBG berdasarkan kelompok tarif INA-CBGsesuai kelas rumah sakit yang ditetapkan.

Standar Tarif untuk pemasangan pertama Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) sesuai dengan tarifINA-CBG.

Penggunaan consumables dan jasa pada pelayanan CAPDdibayarkan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta limaratus ribu rupiah) per bulan sebagai tarif Non INA-CBG.

Penggunaan transfer set pada pelayanan CAPDdibayarkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluhribu rupiah) per set sebagai tarif Non INA-CBG.

Obat penyakit kronis di FKRTL diberikan maksimum untuk 30 (tiga puluh) hari sesuai indikasi medis dengan ketentuan penyakit belum dirujuk balik ke FKTP dan penyakit kronis lain yang menjadi kewenangan FKRTL.

Obat kronis diberikan dengan cara sebagai bagian dari paket INA-CBG, diberikan minimal 7 (tujuh) hari; dan bila diperlukan tambahan hari pengobatan, obatdiberikan terpisah di luar paket INA-CBG sertadiklaimkan sebagai tarif Non INA-CBG, dan harus tercantum pada Formularium Nasional. Obat kronis diberikan melalui instalasi farmasi di FKRTL atau apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Harga obat yang ditagihkan oleh instalasi farmasi di FKRTL atau apotek mengacu pada harga dasar obat sesuai e-Catalogueditambah biaya pelayanan kefarmasian.

Besarnya biaya pelayanan kefarmasian adalah faktor pelayanan kefarmasian dikali harga dasar obat sesuai e-Catalogueatau harga yang ditetapkan oleh Menteri. Faktor pelayanan kefarmasian ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
Harga Dasar Satuan Obat <Rp50ribu Faktor Pelayanan Kefarmasian 0,28
Harga Dasar Satuan Obat Rp50ribu dengan Rp250.000 Faktor Pelayanan Kefarmasian 0,26
Harga Dasar Satuan Obat Rp250ribu sampai dengan Rp500.000 Faktor Pelayanan Kefarmasian 0,21
Harga Dasar Satuan Obat Rp500ribu sampai dengan Rp1juta Faktor Pelayanan Kefarmasian 0,16
Harga Dasar Satuan Obat Rp1juta sampai dengan Rp5juta Faktor Pelayanan Kefarmasian 0,11
Harga Dasar Satuan Obat Rp5juta sampai dengan Rp10juta Faktor Pelayanan Kefarmasian 0,09
Harga Dasar Satuan Obat ≥ Rp10juta Faktor Pelayanan Kefarmasian 0,07

Tarif rawat jalan yang mendapatkan pelayanan PET Scan ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai tarif Non INA-CBG.

Tarif rawat inap yang mendapatkan pelayanan PET Scan, ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ditambah tarif paket INA-CBG.

Pemberian obat untuk kemoterapi, thalassemia, dan hemofilia dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat III.

Fasilitas kesehatan tingkat II dapat memberikan obat kemoterapi, thalassemia, dan hemofilia dengan mempertimbangkan kemampuan fasilitas kesehatan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

Tarif rawat jalan dan rawat inap yang mendapatkanpelayanan kemoterapi meliputi tarif INA-CBG dan tarif obat kemoterapi. Obat kemoterapi jenisnya sesuai dengan Formularium Nasional dan besarannya sesuai dengan e-Catalogue.

Pengajuan klaim pada pelayanan thalassemia mayor baikrawat jalan atau rawat inap yang menerima terapi kelasibesi dilakukan 1 kali dalam 1 bulan.

Pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap hemofilia Adan hemofilia B yang menerima faktor pembekuan darah,terdapat tambahan pembayaran (top up) yang termasukdalam Special CMG untuk Special Drugs.

Tarif pelayanan rawat inap untuk pencangkokan ginjal dimaksudkan untuk resipien/penerima cangkok ginjal,tidak termasuk pendonor ginjal.

Besaran tarif INA-CBG untuk pelayanan pencangkokanginjal meliputi komponen pelayanan medis, asuhankeperawatan, ruang perawatan, pemeriksaan penunjangyang dilakukan selama episode pencangkokan ginjal.

Pelayanan rawat inap yang diberikan terhadap pendonorginjal untuk pencangkokan ginjal dijamin sesuai TarifINA-CBG untuk tindakan Pengangkatan ginjal.

Pemeriksaan penapisan (screening) yang dilakukanterhadap donor dan resipien sebelum pencangkokanginjal dijamin dan dibayar sebagai paket pelayanan yangterpisah dari paket pencangkokan ginjal.

Pembayaran Selisih akibat peningkatan Kelas Perawatan
Besaran tarif pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak sebesar rp 250ribu dari tariff INA CBG untuk setiap episode rawat jalan.

Peserta yang menginginkan pelayanan rawat jalan eksekutif harus membayar selisih antara tarif INA CBG dengan besaran tariff pelayanan rawat jalan eksekutif.

Peserta yang menginginkan kelas pelayanan rawat inap yang lebih tinggi dari haknya, harus membayar selisih antara tariff INA CBG dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

Pembayaran besaran selisih biaya dapat dilakukan oleh peserta, pemberi kerja dan/atau asuransi kesehatan tambahan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam keadaan tertentu, klinik yang belum memenuhi persyaratan SDM sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan ketersediaan 1 (satu) dokter, besaran kapitasinya ditetapkan sebesar Rp 8000,00 (delapan ribu rupiah).

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Search Hot Trends

ASKEPS.com

Berita dan Informasi Gempa Terbaru

Copyright © INA CBG's. All rights reserved. Template by CB