INA CBG's

Informasi INA CBGs, BPJS, JKN dan Kesehatan Indonesia

Permenkes No 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Permenkes No 52 Tahun 2016

Permenkes No 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Permenkes No 52 Tahun 2016
Inilah permenkes No 64 Tahun 2016 yang mengatur perubahan permenkes No 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan salam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Perlu dipahami bahwa standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 yaitu peraturan yang mengatur tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JaminanKesehatan, namun karena belum memenuhi kecukupan anggaran maka pemerintah membuat dan  menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan yaitu Permenkes No 64 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016.

Lalu apa saja yang diubah pada permenkes terbaru ini? Ada beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang telah diubah diantaranya adalah sebagai berikut:


1.Pada psal 25 ada ketentuan yang diubah menjadi::
 (1) Besaran tambahan pembayaran pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak sebesar Rp 250.000 untuk setiap episode rawat jalan.
(2) Peserta yang menginginkan kelas pelayanan rawat inap yang lebih tinggi dari haknya, harus membayar tambahan biaya dengan ketentuan:
a. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap kekelas 2 atau kelas 1, tambahan pembayaranadalah sebesar selisih antara tarif INA-CBGpada kelas rawat inap yang lebih tinggiterhadap tarif INA CBG pada kelas rawat inapyang sesuai hak peserta;
b. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap kekelas VIP, tambahan pembayaran adalahsebesar selisih antara tarif kamar rawat inapkelas VIP terhadap tarif kamar rawat inap padakelas yang menjadi hak peserta, sesuai lamawaktu rawat.
(3) Pembayaran besaran selisih biaya dapat dilakukan oleh peserta, pemberi kerja; dan/atau  asuransi kesehatan tambahan.

2. Pasal 26A disisipkan diantara Pasal 26 dan Pasal 27 sehingga berbunyi:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Pembayaran atas pasien yang mendapat pelayananrawat jalan mulai tanggal 26 Oktober 2016 menggunakan tarif dalam ketentuan PeraturanMenteri ini;
b. Pembayaran atas pasien yang mendapat pelayananrawat inap yang masuk mulai tanggal 26 Oktober2016 menggunakan tarif dalam ketentuan PeraturanMenteri ini;
c. Pembayaran atas pasien yang mendapat pelayananrawat inap yang masuk sebelum tanggal 26 Oktober2016 dan pulang setelah tanggal 26 Oktober 2016menggunakan tarif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar TarifPelayanan Kesehatan Dalam PenyelenggaraanProgram Jaminan Kesehatan;
d. Pembayaran atas selisih tarif pelayanan rawat inapakibat naik kelas bagi pasien yang dirawat sebelumtanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan PeraturanMenteri ini berlaku, menggunakan tarif sesuaiketentuan dalam Peraturan Menteri KesehatanNomor 59 Tahun 2014 tentang Standar TarifPelayanan Kesehatan Dalam PenyelenggaraanProgram Jaminan Kesehatan.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi  sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal24 November 2016. Demikian isi dari Permenkes No 64 Tahun 2016 mengenai perubahan permenkes No 52 Tahun 2016.

Untuk mendapatkan  Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF bisa mengunduh Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF pada posting dengan judul Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF

Bimtek Menyusun PAK, PIK, SPO Keperawatan 2017

Bimtek Menyusun PAK, PIK, SPO Keperawatan 2017
Menyusun PAK,PIK dan SPO Keperawatan Integrasi kebutuhan standar akreditasi RS dan Angka Kredit Perawat Permenpan RB no.25/2014 tentang jabatan perawatan dan angka kreditnya mengatur bahwa perawat ahli pertama pangkat penata muda tigkat I, golongan ruang III/b ke atas, yang akan naik jejang jabatan dan pangkatnya dipersyaratkan harus memiliki angka kredit dari unsur pengembangan profesi. 

Panduan asuhan keperawatan (PAK), panduan intervensi keperawatan (PIK) dan standar prosedur operasional (SPO) keperawatan sebagai dokumen-dokumen yang diperlukan dalam standar akreditasi rumah sakit, sebenarnya dapat dijadikan dasar untuk memenuhi penilaian angka kredit perawat dari unsur pengembangan profesi tersebut. 

Namun kesempatan ini belum banyak dimanfaatkan para perawat fungsional yag membutuhkan angka kredit dari pengembangan profesi ini. Contoh format PAK yang disusun tim persi dalam buku pedoman penyusuan panduan praktik klinis dan clinical pathway dalam asuhan terintegrasi sesuai standar akreditasi RS 2012 telah memuat diagnose keperawatn, outcame keperawatan dan inetrvensi keperawatan yang mengadopsi standar bahasa keperawatan international yaitu nanda, noc dan nic. 

Mengingat masih kurangnya pemahaman tentang standar bahasa keperawatan di lapangan terutama pada penentuan outcome dan intervensi keperawatan diperlukan upaya lebih lanjut dalma memfasilitasis profesi perawat terkait proses penyusunan PAK, PIK dan SPO Keperawatan dengan mengintegrasikan antara kebutuhan dokumen akreditasi rumah sakit dan pemenuhan angka kredit perawatan dari unsur pengembangan profesi. 

Oleh sebab itu akan diadakan suatu bimbingan teknis menyusun PAK,PIK dan SPO Keperawatan yag diselenggarakan pada 4-5 Agustus 2017 di Hotel Dafam Fortuna Malioboro Yogyakarta Jl. DAgen Malioboro no. 60. Bimbingan teknis Menyusun PAK,PIK dan SPO Keperawatan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang perolehan angka kredit perawat dari unsur pengembagan profesi, memberi pemahaman mengenai standar bahasa keperawatan sebagai dasar penysusunan PAK, PIK dan SPO keperawatan. 

Dengan mengikuti bimbingan teknis menyusun PAK,PIK dan SPO Keperawatan ini maka diharapkan para peserta dapat menysusun panduan asuhan kperawatan, panduan intervensi keperawatan, SPO keperawatan dan dokumen yang telah disusun tersebut dapat dijadikan bahan pemenuhan angka kredit perawat. Informasi lengkap mengenai Bibingan teknis Menyusun PAK,PIK dan SPO Keperawatan ini dapat menghubungi 081330230642 (anandito)

Pelatihan Penyusunan Clinical Pathway di Rumah Sakit (TOT) Agustus 2017

Pelatihan Penyusunan Clinical Pathway di Rumah Sakit (TOT) Agustus 2017

(TOT ) Penyusunan, penerapan dan evaluasi clinical pathway di rumah sakit 

Standar akreditasi rumah sakit mewajibkan rumah sakit meggunakan pedoman praktek klinis dan clinical pathway dan atau protocol klinis sebagai pedoman dalam memberikan asuhan klinis (PMKP 2.1). Clinical pathway adalah sebuah alur proses kegiatan pelayanan pasien yang spesifik untuk suatu penyakit atau tindakan tertentu, mulai dari pasien masuk sampai pasien pulang yang merupakan integrasi dari pelayanan medis, pelayann keperawatan, pelayanan farmasi dan pelayanan kesehatan lainnya.

Setiap kasus dalam clinical pathway dibuat berdasarkan standar prosedur dari setiap profesi yang mengacu pada standar pelayanan dari profesi masing masing disesuaikan dengan strata sarana pelayanan rumah sakit. Dalam elemen penilaian PMKP 2.1 RS bukan hanya wajib menentukan paling sedikit lima clinical pathway tiap tahun, namun juga wajib melaksanakan clinical pathway disetiap area prioritas yang ditetapkan dan juga harus dapat menunjukkan bagaimana penggunaaan clinical pathway telah mengurangi adanya variasi dari proses dan hasil. 

Sayangnya belum semua pihak memahami konsep dan manfaat penyusunan clinical pathway di rumah sakit. Proses menyusun clinical pathway juga dianggap sulit oleh sebagian pihak yang belum memahami langkah langkah mulai dari penyusunan hingga implementasi clinical pathway. Agar clinical pathway yang disusun benar dan dapat diterapkan dengan mudah di rumah sait diperlukan fasilitator yang memahami konsep, penerapan hingga cara evaluasi clinical pathway. 

Fasilitator ini juga harus paham metode melatih/fasilitasi yang baik agar materi dapat diterima oleh tim penyusun clinical pathway di rumah sakit dengan baik. Tujuan Pelatihan Penyusunan, penerapan dan evaluasi clinical pathway di rumah sakit.Tujuan dari pelatihan Penyusunan, penerapan dan evaluasi clinical pathway di rumah sakit ini untuk memberikan wawasan dan keterampilan mengenai konsep dan manfaat penggunaan clinical pathway, proses penyusunan dan implementasi clinical pathway di rumah sakit, evaluasi dari implementasi clinical pathway dengan menggunakan form ICPAT dan audit klinik dan teknik melatih menggunakan metode pembelajaran orang dewasa. 

Pelatihan penyusunan, penerapan dan evaluasi clinical pathway di rumah sakit ini sangat cocok untuk jajaran direksi di rumah sakit, perwakilan dewan pengawas rumah sakit, kepala bidang pelayanan medis, pelayanan keperawatan, rekam medik dan keuangan, komite medik rumah sakit, para dokter dan perawat. Pelatihan penyusunan, penerapan dan evaluasi clinical pathway di rumah sakit ini akan diadakan pada 29-31 Agustus 2017 di Horison Yogyakarta jl. Urip Sumoharjo No.137 Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran penyusunan, penerapan dan evaluasi clinical pathway di rumah sakit dapat menghubungi 081330230642 (anandito).

BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan, Ini Lho Bedanya!

BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan, Ini Lho Bedanya!
Saat ini masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan sudah sangat banyak. Keuntungan yang cukup besar ikut dalam program kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini mengkover semua kebutuhan kesehatan sesuai dengan hak peserta.


Lalu bagaimana dengan asuransi kesehatan diluar BPJS Kesehatan apakah memiliki proteksi yang sama? Sebenarnya semua asuransi kesehatan memiliki proteksi yang sama yaitu melindungi peserta dari kejadian tertimpa penyakit. Tetapi ada beberapa perbedaan antara asuransi kesehatan dan BPJS Kesehatan. Adapun perbedaan tersebut adalah

Premi yang Dibayarkan

Jumlah premi yang dibayarakan akan sangat berbeda antara asuransi kesehatan dan BPJS Kesehatan. Untuk asuransi kesehtan Ada banyak ragam pilihan premi yang dapat dipilih oleh peserta. Jumlah premi juga dipengaruhi oleh Usia seseorang. Tidak demikian untuk BPJS Kesehatan,  BPJS memiliki premi yang lebih murah dan tidak dibatasi oleh usia peserta kesehatan. Untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan calon peserta bisa memilih premi berdasarkan kelas perawatan saja yaitu Kelas I dengan premi Rp 80 ribu, kelas II Rp 50 ribu dan kelas III sebesar Rp 30 ribu.

Syarat Kondisi Kesehatan

Saat akan mengikuti asuransi kesehatan ada proses screening kepesertaan dengan melakukan medical chek-up terlebih dahulu, Setelah pihak asuransi kesehatan akan menentukan apa saja yang bisa dicover. Tidak demikian jika kita mengikuti BPJS Kesehatan. Semua calon peserta BPJS KEsehatan tidak melalui proses Check up terlebih dahulu.

Pilihan Rumah Sakit

Saat memilih asuransi kesehatan maka pilihan rumah sakit sebagai tempat mendapatkan layanan kesehatan semakin banyak. Sedangkan untuk BPJS kesehatan hanya bisa dipakai pada rumah sakit yang telah melaukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan harus melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama dahulu bila berobat.

Fasilitas yang Didapatkan

Peserta BPJS Kesehatan mendapatkan jaminan penuh dari pemerintah. Sedangkan untuk asuransi kesehatan biasanya memberikan manfaat rawat inap diluar biaya operasi, dokter, obat, dan jaminan kematian atau asuransi jiwa. Source:jitunews.com

Pendaftaran Online BPJS Kesehatan

Pendaftaran Online BPJS Kesehatan
Pendaftaran online sudah merambah kesemua sektor tidak terkecuali dalam hal penadaftaqran BPJS. Pendaftaran BPJS online bisa di akses pada situs resmin BPJS Kesehatan pada alamat berikut https://daftar.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs-online/

Pada saat Anda mengakses halaman pendaftaran BPJS Kesehatan Online tersebut ada beberapa peraturan yang harus Anda setujui berikut peraturannya.

1. Pengguna Layanan Pendaftaran BPJS Kesehatan harus memiliki usia yang cukup secara hukum untuk melaksanakan kewajiban hukum yang mengikat dari setiap kewajiban apapun yang mungkin terjadi akibat penggunaan Layanan Pendaftaran BPJS Kesehatan
2. Mengisi dan memberikan data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan,
3. Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
4. Membayar iuran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan
5. Melaporkan perubahan status data peserta dan anggota keluarga, perubahan yang dimaksud adalah perubahan fasilitas kesehatan, susunan keluarga/jumlah peserta, dan anggota keluarga tambahan
6. Menjaga identitas peserta (Kartu BPJS Kesehatan atau e ID) agar tidak rusak, hilang atau dimanfaat oleh orang yang tidak berhak
7. Melaporkan kehilangan dan kerusakan identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan
8. Menyetujui membayar iuran pertama paling cepat 14 (empat belas) hari kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima virtual account untuk mendapatkan hak dan manfaat jaminan kesehatan
9. Menyetujui mengulang proses pendaftaran apabila :
a) Belum melakukan pembayaran iuran pertama sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak virtual account diterima; atau
b) Melakukan perubahan data setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak virtual account diterima dan belum melakukan pembayaran iuran pertama
10. Menyetujui melakukan pencetakan e-id sebagai identitas peserta
11. Perubahan susunan keluarga dapat dilakukan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat

Setelah membaca dengan teliti dan memahami isinya maka Anda harus mencetang pada kotak pilihan bahwa Anda menerima dan menyetujui Syarat dan Ketentuan layanan pendaftaran BPJS Kesehatan tersebut. Setelah itu baru bisa melangkah pada proses pendaftaran selanjutnya.

 

Panduan 20 Kasus Non Spesialistik Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Panduan 20 Kasus Non Spesialistik Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Salah satu permasalahan utama pelayanan kesehatan di tingkat primer adalah tingginya angka rujukan non spesialistik. Kasus penyakit yang harusnya tertangani di pelayanan tingkat primer sesuai standar kompetensi dokter Indonesia dirujuk ke pelayanan tingkat sekunder. 

Hal ini tentu membawa konsekwensi besarnya biaya yang jauh lebih tinggi bila dibanding kasus penyakit dapat diselesaikan di tingkat primer sehingga berakibat tidak berimbangnya prosentase besarnya dana JKN yang dihabiskan untuk pembiayaan ditingkat primer dan sekunder yang seharusnya berimbang antara keduanya.


Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu kepada peserta JKN KIS khususnya di FKTP BPJS Kesehatan bersama denga stakeholder terkait terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dokter layanan primer agar dapat menuntaskan kasus pelayanan kesehatan peserta JKN KIS sesuai standar kompetensi dokter layanan primer. 

Salah satunya adalah terbitnya buku pedoman tatalaksana 20 kasus non sepsialistik hasil kerjasama BPJS Kesehatan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Buku panduan tatalaksana 20 kasus rujukan non spesialistik di FKTP diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dokter di tingkat pelayanan primer seperti yang diharapkan.

FKTP merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi peserta JKN KIS sehingga FKTP diharapkan dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan komprehensif kepada peserta meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Akan tetapi selama hampir tiga tahun penyelenggaraan progam JKN KIS masih ditemukan permasalahan tingginya rujukan kasus non spesialistik dari pelayanan pertama ke pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

Sehingga banyak kasus yang seharusnya dapat ditangani dean tuntas di FKTP akhirnya menjadi beban pelayanan kesehjatan di fasilitas rujukan tingkat lanjutan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan da juga terhadap sustainabilitas program JKN KIS.

Untuk hak akses ke  Panduan 20 Kasus Non Spesialistik pada Faskes Tingkat Pertama PDF silahkan ikuti link berikut Panduan 20 Kasus Non Spesialistik pada FKTP

Pendapatan Iuran BPJS Kesehatan 2016

Pendapatan Iuran BPJS Kesehatan 2016
Pada tahun 2016 dilaporakan bahwa pendapatan iuran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 67,4 triliun. Sedangkan untuk realisasi biaya manfaat jaminan kesehatan sebesar Rp 67,2 triliun.

BPJS Kesehatan juga telah mendapatkan tambahan dana dari Pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembayaran kepada fasilitas kesehatan sebesar Rp 6,83 triliun.


Dalam konferensi pers di Jakarta juga telah disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan bahwa pengelolaan dana dan program selama tahun 2016 telah dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan diperolehnya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan capaian atas pelaksanaan tata kelola yang baik yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan.

Dalam kurun waktu 2016 program JKN-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ada 171.9 juta jiwa peserta JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan. Dari sisi pelayanan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 20.708 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP yakni Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dan sebagainya.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 2.068 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan/FKRTL yakni rumah sakit, dan 3.094 fasilitas kesehatan penunjang yakni apotek, laboratorium, dan sebagainya.

BPJS Kesehatan juga mencatat total kunjungan peserta mencapai 192,9 juta kunjungan, yaitu terdiri dari 134,9 juta kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, dan Klinik Pratama/Swasta) termasuk angka rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 50,4 juta kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik RS) dan 7,65 juta kasus Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RS).

Dalam tahun 2017 ada 3 fokus utama BPJS Kesehatan yaitu fokus pertama adalah Keberlangsungan finansial, yakni bagaimana menjamin keberlangsungan program JKN menuju cakupan semesta.

Untuk Fokus kedua yaitu Kepuasan Peserta. Ini dilakukan dengan perbaikan sistem pelayanan online untuk seluruh peserta, implementasi Coordination of Benefit (COB) untuk Peserta Pekerja Penerima Upah, dan perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama dan lanjutan.
 
Fokus ketiga yaitu menuju Cakupan Semesta, dilakukan dengan cara percepatan rekrutmen peserta, mobilisasi peran strategis kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menggerakan partisipasi dan peran serta masyarakat agar sadar memiliki jaminan kesehatan.

Pertama Kali Kemoterapi Payudara Cuma 9 Menit

Pertama Kali Kemoterapi Payudara Cuma 9 Menit
Kemoterapi payudara cuma 9 menit - Sebuah metode baru mengobati kanker di coba di Australia. Metode terapi radiasi ini hanya memerlukan waktu 9 menit saja. Pengobatan yang pertama kali didunia ini menggantikan terapi radiasi yang biasanya selama 5 minggu. Dan para pasien kanker payudara di Australia menjadi yang pertama memanfatkan teknologi ini.

Proses pengobatan yang disebut sebagai radiasi intraoperatis ini merupakan terapi radiasi internal yang berbasis di Amerika. Ada sekitar 50 wanita di negara bagian Victoria akan memiliki akses untuk memanfaatlkan teknologi tersebut.


Selama ini yang terjadi adalah pasien kanker akan diminta untuk mengunjungi rumah sakit hingga 25 kali untuk menyelesaikan seluruh pengobatan mereka.

Uji coba itu melibatkan penyaluran radiasi secara internal selama operasi, menggantikan terapi eksternal yang lebih konvensional yang diberikan 3 atau 4 minggu setelah operasi.

4 wanita asal Victoria telah mendapatkan perawatan tersebut, sedangkan  3 pasien  lainnya akan mendapatkannya pada minggu ini. Percobaan ini dilakukan oleh pusat kanker Monash Health dan Peter MacCallum, dan pasien yang direkrut dianggap mempunyai risiko yang rendah.

Semua akan dipantau selama 10 tahun setelah uji coba ini untuk mengetahui apakah ada efek samping akibat pengobatan tersebut. Dokter juga akan memantau apakah tumornya kambuh lagi.

Cynthia Johnston (67 tahun) adalah salah seorang yang pertama menerima perawatan tersebut. Menurutnya masalah yang sangat besar bagi wanita untuk meninggalkan rumah mereka berulang-ulang dan harus melakukan sesuatu berulang-ulang selama berminggu-minggu. Apalagi jika kesehatan mereka memburuk. Penemuan ini merupakan perkembangan yang menarik dan menghemat biaya.

Johnston mengatakan khawatir dengan ketidaknyamanan pengobatan konvensional dan sangat senang saat terpilih untuk ujicoba tersebut. Dirinya tinggal di Frankston. Pergi ke kota cukup menyiksa. Bisa berarti lima hari seminggu selama 5 minggu. Namun semuanya berakhir setelah saya menjalani operasi dan kembali ke rumah dan semua jaringan bersih dari kanker.

Direktur pusat kanker Monash Health Jane Fox mengatakan uji coba tersebut bertujuan menghilangkan ketegangan fisik dan emosional dari dosis radiasi berulang-ulang.

Hal ini akan memiliki dampak penting pada wanita yang dengan berbagai alasan, baik jarak maupun ekonomi, tidak mungkin bepergian dan menjalani banyak perawatan. Kita tahu bahwa ada sejumlah wanita yang tidak dapat menerima perawatan ini tetapi dalam jangka panjang, penelitian menunjukkan bahwa hal ini akan menjadi pilihan penting.

Ahli onkologi radiasi Steven David, dari Peter MacCallum Cancer Center, mengatakan bahwa uji coba tersebut mengikuti hasil penelitian sebelumnya, yang menemukan keberhasilan terapi radiasi intraoperatif.

Ini percobaan klinis fase 4 yang ingin memastikan keamanan para pasien memakai satu dosis sehingga busa dipakain secara luas di masyarakat. Ini bentuk radiasi yang lebih tertarget. Dengan metode ini kita dapat menerapkan radiasi dimana tersisa sel-sel kanker bandel. Diharapkan 1.200 perempuan akan dilibatkan dalam uji coba ini di seluruh dunia. Source ABC News.

Permenkes No 4 Tahun 2017

Permenkes No 4 Tahun 2017
Permenkes No 4 Tahun 2017 diterbitkan dalam rangka menjaga keberlangsungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan  Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah menggangap perlu  untuk menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagai berikut yaitu Permenkes No 4 Tahun 2017.

Pada pasal I menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pada pasal 25 :
(1) Peserta jaminan kesehatan nasional yang menginginkan pelayanan rawat jalan eksekutif, harus membayar tambahan biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak sebesar Rp 250.000 untuk setiap episode rawat jalan.
(2) Peserta jaminan kesehatan nasional yang menginginkan kelas pelayanan rawat inap yang lebih tinggi dari haknya, harus membayar selisih biaya /tambahan biaya setiap episode rawat inap dengan ketentuan:
a. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dari kelas 3 ke kelas 1, dan dari kelas 2 ke kelas 1, harus membayar selisih biaya antara tarif INA-CBG pada kelas rawat inap lebih tinggi yang dipilih dengan tarif INA-CBG pada kelas rawat inap yang sesuai hak peserta;
b. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap ke kelas VIP dengan fasilitas 1 (satu) tingkat di atas kelas 1, pembayaran tambahan biaya ditentukan sebagai berikut :
1. untuk naik kelas dari kelas 1 ke kelas VIP, pembayaran tambahan biaya paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Tarif INA CBG kelas 1;
2. untuk naik kelas dari kelas 2 ke kelas VIP, adalah selisih tarif INA CBG kelas 1 dengan tarif INA CBG kelas 2 ditambah pembayaran tambahan biaya dari kelas 1 ke kelas VIP paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Tarif INA CBG kelas 1; dan
3. untuk naik kelas dari kelas 3 ke kelas VIP adalah selisih tarif INA CBG kelas 1 dengan tarif INA CBG kelas 3 ditambah pembayaran tambahan biaya dari kelas 1 ke VIP paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Tarif INA CBG kelas 1.
(3) Dalam hal peserta jaminan kesehatan nasional menginginkan naik kelas pelayanan rawat inap di atas kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus membayar selisih biaya antara tarif rumah sakit pada kelas yang dipilih dengan tarif INA CBG pada kelas yang menjadi haknya.
(4) Pembayaran selisih biaya/tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan oleh:
a. peserta;
b. pemberi kerja; dan/atau
c. asuransi kesehatan tambahan.
(5) Ketentuan mengenai tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b ditetapkan oleh direktur/kepala rumah sakit, kepala daerah, atau pemilik rumah sakit sesuai dengan status kepemilikannya.
(6) Rumah sakit wajib menginformasikan ketentuan mengenai selisih biaya atau tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) kepada peserta jaminan kesehatan nasional sebelum peserta menerima pelayanan di atas kelas yang menjadi haknya.
(7) Ketentuan mengenai selisih biaya dan tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan dilakukan evaluasi paling lambat satu tahun dari Peraturan Menteri ini diundangkan.
(8) Ketentuan mengenai selisih biaya dan tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan bagi pasien yang masuk pelayanan rawat inap mulai tanggal 1 Februari 2017.

Demikian isi dari Permenkes No 4 Tahun 2017 dimana Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.pada tanggal 19 Januari 2017. Untuk edisi engkap silahkan klik tautan berikut untuk mendapatkan hak akses Download Permenkes no 4 tahun 2017


BPJS Kesehatan Jalin Kerjasama Dengan Lippo Mall

BPJS Kesehatan Jalin Kerjasama Dengan Lippo Mall
Dalam rangka meningkatkan jumlah kepesertaan, BPJS Kesehatan kini menjalin kerjasama dengan Lippo dengan membuka membuka Service of Points di jaringan Lippo Mall seluruh Indonesia. 

Dari kerjasama yang terjalin ini diharapkan nantinya BPJS bisa menjaring 2 juta kepesertaan baru. Kegiatan ini nantinya akan diselenggarakan di seluruh outlet (service of points) mal seluruh Indonesia.

Kerjasama BPJS Kesehatan dan Lippo Mall yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun ini diharapkan bisa mencapai target yang telah ditetapkan. 

BPJS Kesehatan saat ini memberi banyak kemudahan dalam mengakses layanan pendaftaran peserta baru BPJS Kesehatan. Kemudahan tersebut nantinya bisa menarik masyarakat yang belum menjadi peserta untuk segera mendaftarkan diri.


Sebagai informasi dari target seluruh kepesertaan BPJS Kesehatan maka saat ini baru 175,7 juta jiwa penduduk Indonesia yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Yang artinya dari seluruh penduduk Indonesia maka jumlah tersebut baru 70% saja. 

Dengan banyaknya kemudahan seperti sambil belanja,  bisa mendaftar jadi peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) merupakan salah satu cara yang ditempuh BPJS Kesehatan.

Sehingga BPJS Kesehatan terus menambah jumlah outlet layanan pendaftaran untuk menjaring jumlah peserta lebih banyak lagi. Dengan kegiatan tersebut maka diharapkan pada tahun 2019 target 100% di dapat tercapai. Dengan adanya kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan 67 jaringan Lippo Mall di seluruh Indonesia maka target 2 juta pendaftar baru bukan tidak mungkin akan terpenuhi. 

Dalam uji coba di 4 lippo Mall kawasan Jabodetabek selama bulan Maret 2017, respons masyarakat memang cukup bagus. Hal itu dibuktikan dengan adanya clossing 100 orang pendaftar baru di setiap service of points di Lippo Mall.
Copyright © INA CBG's. All rights reserved. Template by CB