INA CBG's

Informasi INA CBGs, BPJS, JKN dan Kesehatan Indonesia

Pendaftaran Online BPJS Kesehatan

Pendaftaran Online BPJS Kesehatan
Pendaftaran online sudah merambah kesemua sektor tidak terkecuali dalam hal penadaftaqran BPJS. Pendaftaran BPJS online bisa di akses pada situs resmin BPJS Kesehatan pada alamat berikut https://daftar.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs-online/

Pada saat Anda mengakses halaman pendaftaran BPJS Kesehatan Online tersebut ada beberapa peraturan yang harus Anda setujui berikut peraturannya.

1. Pengguna Layanan Pendaftaran BPJS Kesehatan harus memiliki usia yang cukup secara hukum untuk melaksanakan kewajiban hukum yang mengikat dari setiap kewajiban apapun yang mungkin terjadi akibat penggunaan Layanan Pendaftaran BPJS Kesehatan
2. Mengisi dan memberikan data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan,
3. Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
4. Membayar iuran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan
5. Melaporkan perubahan status data peserta dan anggota keluarga, perubahan yang dimaksud adalah perubahan fasilitas kesehatan, susunan keluarga/jumlah peserta, dan anggota keluarga tambahan
6. Menjaga identitas peserta (Kartu BPJS Kesehatan atau e ID) agar tidak rusak, hilang atau dimanfaat oleh orang yang tidak berhak
7. Melaporkan kehilangan dan kerusakan identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan
8. Menyetujui membayar iuran pertama paling cepat 14 (empat belas) hari kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima virtual account untuk mendapatkan hak dan manfaat jaminan kesehatan
9. Menyetujui mengulang proses pendaftaran apabila :
a) Belum melakukan pembayaran iuran pertama sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak virtual account diterima; atau
b) Melakukan perubahan data setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak virtual account diterima dan belum melakukan pembayaran iuran pertama
10. Menyetujui melakukan pencetakan e-id sebagai identitas peserta
11. Perubahan susunan keluarga dapat dilakukan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat

Setelah membaca dengan teliti dan memahami isinya maka Anda harus mencetang pada kotak pilihan bahwa Anda menerima dan menyetujui Syarat dan Ketentuan layanan pendaftaran BPJS Kesehatan tersebut. Setelah itu baru bisa melangkah pada proses pendaftaran selanjutnya.

 

Panduan 20 Kasus Non Spesialistik Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Panduan 20 Kasus Non Spesialistik Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Salah satu permasalahan utama pelayanan kesehatan di tingkat primer adalah tingginya angka rujukan non spesialistik. Kasus penyakit yang harusnya tertangani di pelayanan tingkat primer sesuai standar kompetensi dokter Indonesia dirujuk ke pelayanan tingkat sekunder. 

Hal ini tentu membawa konsekwensi besarnya biaya yang jauh lebih tinggi bila dibanding kasus penyakit dapat diselesaikan di tingkat primer sehingga berakibat tidak berimbangnya prosentase besarnya dana JKN yang dihabiskan untuk pembiayaan ditingkat primer dan sekunder yang seharusnya berimbang antara keduanya.


Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu kepada peserta JKN KIS khususnya di FKTP BPJS Kesehatan bersama denga stakeholder terkait terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dokter layanan primer agar dapat menuntaskan kasus pelayanan kesehatan peserta JKN KIS sesuai standar kompetensi dokter layanan primer. 

Salah satunya adalah terbitnya buku pedoman tatalaksana 20 kasus non sepsialistik hasil kerjasama BPJS Kesehatan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Buku panduan tatalaksana 20 kasus rujukan non spesialistik di FKTP diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dokter di tingkat pelayanan primer seperti yang diharapkan.

FKTP merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi peserta JKN KIS sehingga FKTP diharapkan dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan komprehensif kepada peserta meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Akan tetapi selama hampir tiga tahun penyelenggaraan progam JKN KIS masih ditemukan permasalahan tingginya rujukan kasus non spesialistik dari pelayanan pertama ke pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

Sehingga banyak kasus yang seharusnya dapat ditangani dean tuntas di FKTP akhirnya menjadi beban pelayanan kesehjatan di fasilitas rujukan tingkat lanjutan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan da juga terhadap sustainabilitas program JKN KIS.

Untuk hak akses ke  Panduan 20 Kasus Non Spesialistik pada Faskes Tingkat Pertama PDF silahkan ikuti link berikut Panduan 20 Kasus Non Spesialistik pada FKTP

Pendapatan Iuran BPJS Kesehatan 2016

Pendapatan Iuran BPJS Kesehatan 2016
Pada tahun 2016 dilaporakan bahwa pendapatan iuran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 67,4 triliun. Sedangkan untuk realisasi biaya manfaat jaminan kesehatan sebesar Rp 67,2 triliun.

BPJS Kesehatan juga telah mendapatkan tambahan dana dari Pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembayaran kepada fasilitas kesehatan sebesar Rp 6,83 triliun.


Dalam konferensi pers di Jakarta juga telah disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan bahwa pengelolaan dana dan program selama tahun 2016 telah dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan diperolehnya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan capaian atas pelaksanaan tata kelola yang baik yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan.

Dalam kurun waktu 2016 program JKN-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ada 171.9 juta jiwa peserta JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan. Dari sisi pelayanan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 20.708 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP yakni Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dan sebagainya.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 2.068 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan/FKRTL yakni rumah sakit, dan 3.094 fasilitas kesehatan penunjang yakni apotek, laboratorium, dan sebagainya.

BPJS Kesehatan juga mencatat total kunjungan peserta mencapai 192,9 juta kunjungan, yaitu terdiri dari 134,9 juta kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, dan Klinik Pratama/Swasta) termasuk angka rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 50,4 juta kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik RS) dan 7,65 juta kasus Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RS).

Dalam tahun 2017 ada 3 fokus utama BPJS Kesehatan yaitu fokus pertama adalah Keberlangsungan finansial, yakni bagaimana menjamin keberlangsungan program JKN menuju cakupan semesta.

Untuk Fokus kedua yaitu Kepuasan Peserta. Ini dilakukan dengan perbaikan sistem pelayanan online untuk seluruh peserta, implementasi Coordination of Benefit (COB) untuk Peserta Pekerja Penerima Upah, dan perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama dan lanjutan.
 
Fokus ketiga yaitu menuju Cakupan Semesta, dilakukan dengan cara percepatan rekrutmen peserta, mobilisasi peran strategis kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menggerakan partisipasi dan peran serta masyarakat agar sadar memiliki jaminan kesehatan.

Pertama Kali Kemoterapi Payudara Cuma 9 Menit

Pertama Kali Kemoterapi Payudara Cuma 9 Menit
Kemoterapi payudara cuma 9 menit - Sebuah metode baru mengobati kanker di coba di Australia. Metode terapi radiasi ini hanya memerlukan waktu 9 menit saja. Pengobatan yang pertama kali didunia ini menggantikan terapi radiasi yang biasanya selama 5 minggu. Dan para pasien kanker payudara di Australia menjadi yang pertama memanfatkan teknologi ini.

Proses pengobatan yang disebut sebagai radiasi intraoperatis ini merupakan terapi radiasi internal yang berbasis di Amerika. Ada sekitar 50 wanita di negara bagian Victoria akan memiliki akses untuk memanfaatlkan teknologi tersebut.


Selama ini yang terjadi adalah pasien kanker akan diminta untuk mengunjungi rumah sakit hingga 25 kali untuk menyelesaikan seluruh pengobatan mereka.

Uji coba itu melibatkan penyaluran radiasi secara internal selama operasi, menggantikan terapi eksternal yang lebih konvensional yang diberikan 3 atau 4 minggu setelah operasi.

4 wanita asal Victoria telah mendapatkan perawatan tersebut, sedangkan  3 pasien  lainnya akan mendapatkannya pada minggu ini. Percobaan ini dilakukan oleh pusat kanker Monash Health dan Peter MacCallum, dan pasien yang direkrut dianggap mempunyai risiko yang rendah.

Semua akan dipantau selama 10 tahun setelah uji coba ini untuk mengetahui apakah ada efek samping akibat pengobatan tersebut. Dokter juga akan memantau apakah tumornya kambuh lagi.

Cynthia Johnston (67 tahun) adalah salah seorang yang pertama menerima perawatan tersebut. Menurutnya masalah yang sangat besar bagi wanita untuk meninggalkan rumah mereka berulang-ulang dan harus melakukan sesuatu berulang-ulang selama berminggu-minggu. Apalagi jika kesehatan mereka memburuk. Penemuan ini merupakan perkembangan yang menarik dan menghemat biaya.

Johnston mengatakan khawatir dengan ketidaknyamanan pengobatan konvensional dan sangat senang saat terpilih untuk ujicoba tersebut. Dirinya tinggal di Frankston. Pergi ke kota cukup menyiksa. Bisa berarti lima hari seminggu selama 5 minggu. Namun semuanya berakhir setelah saya menjalani operasi dan kembali ke rumah dan semua jaringan bersih dari kanker.

Direktur pusat kanker Monash Health Jane Fox mengatakan uji coba tersebut bertujuan menghilangkan ketegangan fisik dan emosional dari dosis radiasi berulang-ulang.

Hal ini akan memiliki dampak penting pada wanita yang dengan berbagai alasan, baik jarak maupun ekonomi, tidak mungkin bepergian dan menjalani banyak perawatan. Kita tahu bahwa ada sejumlah wanita yang tidak dapat menerima perawatan ini tetapi dalam jangka panjang, penelitian menunjukkan bahwa hal ini akan menjadi pilihan penting.

Ahli onkologi radiasi Steven David, dari Peter MacCallum Cancer Center, mengatakan bahwa uji coba tersebut mengikuti hasil penelitian sebelumnya, yang menemukan keberhasilan terapi radiasi intraoperatif.

Ini percobaan klinis fase 4 yang ingin memastikan keamanan para pasien memakai satu dosis sehingga busa dipakain secara luas di masyarakat. Ini bentuk radiasi yang lebih tertarget. Dengan metode ini kita dapat menerapkan radiasi dimana tersisa sel-sel kanker bandel. Diharapkan 1.200 perempuan akan dilibatkan dalam uji coba ini di seluruh dunia. Source ABC News.

Permenkes No 4 Tahun 2017

Permenkes No 4 Tahun 2017
Permenkes No 4 Tahun 2017 diterbitkan dalam rangka menjaga keberlangsungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan  Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah menggangap perlu  untuk menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagai berikut yaitu Permenkes No 4 Tahun 2017.

Pada pasal I menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pada pasal 25 :
(1) Peserta jaminan kesehatan nasional yang menginginkan pelayanan rawat jalan eksekutif, harus membayar tambahan biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak sebesar Rp 250.000 untuk setiap episode rawat jalan.
(2) Peserta jaminan kesehatan nasional yang menginginkan kelas pelayanan rawat inap yang lebih tinggi dari haknya, harus membayar selisih biaya /tambahan biaya setiap episode rawat inap dengan ketentuan:
a. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dari kelas 3 ke kelas 1, dan dari kelas 2 ke kelas 1, harus membayar selisih biaya antara tarif INA-CBG pada kelas rawat inap lebih tinggi yang dipilih dengan tarif INA-CBG pada kelas rawat inap yang sesuai hak peserta;
b. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap ke kelas VIP dengan fasilitas 1 (satu) tingkat di atas kelas 1, pembayaran tambahan biaya ditentukan sebagai berikut :
1. untuk naik kelas dari kelas 1 ke kelas VIP, pembayaran tambahan biaya paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Tarif INA CBG kelas 1;
2. untuk naik kelas dari kelas 2 ke kelas VIP, adalah selisih tarif INA CBG kelas 1 dengan tarif INA CBG kelas 2 ditambah pembayaran tambahan biaya dari kelas 1 ke kelas VIP paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Tarif INA CBG kelas 1; dan
3. untuk naik kelas dari kelas 3 ke kelas VIP adalah selisih tarif INA CBG kelas 1 dengan tarif INA CBG kelas 3 ditambah pembayaran tambahan biaya dari kelas 1 ke VIP paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Tarif INA CBG kelas 1.
(3) Dalam hal peserta jaminan kesehatan nasional menginginkan naik kelas pelayanan rawat inap di atas kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus membayar selisih biaya antara tarif rumah sakit pada kelas yang dipilih dengan tarif INA CBG pada kelas yang menjadi haknya.
(4) Pembayaran selisih biaya/tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan oleh:
a. peserta;
b. pemberi kerja; dan/atau
c. asuransi kesehatan tambahan.
(5) Ketentuan mengenai tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b ditetapkan oleh direktur/kepala rumah sakit, kepala daerah, atau pemilik rumah sakit sesuai dengan status kepemilikannya.
(6) Rumah sakit wajib menginformasikan ketentuan mengenai selisih biaya atau tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) kepada peserta jaminan kesehatan nasional sebelum peserta menerima pelayanan di atas kelas yang menjadi haknya.
(7) Ketentuan mengenai selisih biaya dan tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan dilakukan evaluasi paling lambat satu tahun dari Peraturan Menteri ini diundangkan.
(8) Ketentuan mengenai selisih biaya dan tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan bagi pasien yang masuk pelayanan rawat inap mulai tanggal 1 Februari 2017.

Demikian isi dari Permenkes No 4 Tahun 2017 dimana Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.pada tanggal 19 Januari 2017. Untuk edisi engkap silahkan klik tautan berikut untuk mendapatkan hak akses Download Permenkes no 4 tahun 2017


BPJS Kesehatan Jalin Kerjasama Dengan Lippo Mall

BPJS Kesehatan Jalin Kerjasama Dengan Lippo Mall
Dalam rangka meningkatkan jumlah kepesertaan, BPJS Kesehatan kini menjalin kerjasama dengan Lippo dengan membuka membuka Service of Points di jaringan Lippo Mall seluruh Indonesia. 

Dari kerjasama yang terjalin ini diharapkan nantinya BPJS bisa menjaring 2 juta kepesertaan baru. Kegiatan ini nantinya akan diselenggarakan di seluruh outlet (service of points) mal seluruh Indonesia.

Kerjasama BPJS Kesehatan dan Lippo Mall yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun ini diharapkan bisa mencapai target yang telah ditetapkan. 

BPJS Kesehatan saat ini memberi banyak kemudahan dalam mengakses layanan pendaftaran peserta baru BPJS Kesehatan. Kemudahan tersebut nantinya bisa menarik masyarakat yang belum menjadi peserta untuk segera mendaftarkan diri.


Sebagai informasi dari target seluruh kepesertaan BPJS Kesehatan maka saat ini baru 175,7 juta jiwa penduduk Indonesia yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Yang artinya dari seluruh penduduk Indonesia maka jumlah tersebut baru 70% saja. 

Dengan banyaknya kemudahan seperti sambil belanja,  bisa mendaftar jadi peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) merupakan salah satu cara yang ditempuh BPJS Kesehatan.

Sehingga BPJS Kesehatan terus menambah jumlah outlet layanan pendaftaran untuk menjaring jumlah peserta lebih banyak lagi. Dengan kegiatan tersebut maka diharapkan pada tahun 2019 target 100% di dapat tercapai. Dengan adanya kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan 67 jaringan Lippo Mall di seluruh Indonesia maka target 2 juta pendaftar baru bukan tidak mungkin akan terpenuhi. 

Dalam uji coba di 4 lippo Mall kawasan Jabodetabek selama bulan Maret 2017, respons masyarakat memang cukup bagus. Hal itu dibuktikan dengan adanya clossing 100 orang pendaftar baru di setiap service of points di Lippo Mall.

Temukan dan Obati Kasus Tuberkulosis Sampai Sembuh

Temukan dan Obati Kasus Tuberkulosis Sampai Sembuh
Tahun 2017 ini dicanangkan sebagai gerakan masyarakat Indonesia bebas tuberculosis dimana ini sejalan dengan gerakan temukan tuberculosis Obati sampai sembuh di keluarga. Diharapakan adanya peran serta masyarakat terlibat aktif dalam penanggulangan tuberculosis.

Seperti yang ditulis pada laman depkes.go.id terdapat beberapa tantangan dalam pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis yakni menemukan dan mengobati semua penderita TB sampai sembuh. Tujuannya adalah agar semua penderita TB di Indonesia bisa kembali sehat, hidup berkualitas, dan produktif. 


Melalui gerakan Temukan Tuberkulosis Obati Sampai Sembuh (TOSS TB) di masyarakat diharapkan semua  pasien dapat ditemukan dan diobati sampai sembuh sehingga mereka dapat hidup layak, bekerja dengan baik dan produktif, serta  tidak menjadi sumber  penularan TB  di  masyarakat.

Untuk memperkuat Gerakan TOSS TB, Pemerintah bersama masyarakat telah memulai pula Gerakan Masyarakat  Hidup Sehat atau GERMAS dengan kegiatan utama antara lain (1) Peningkatan aktivitas fisik, (2) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, (3) Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, (4) Peningkatan  pencegahan dan deteksi dini penyakit, (5) Peningkatan kualitas lingkungan, (6) Peningkatan edukasi hidup sehat. GERMAS ini didukung penerapannya melalui  Pendekatan Keluarga.

Pendekatan Keluarga dilaksanakan oleh Puskesmas dengan kunjungan rumah berkala oleh petugas kesehatan, guna (a) melakukan deteksi dini masalah kesehatan, (b) pengobatan segera bagi yang sakit, (c) melakukan upaya promotif-preventif, dan (d) melakukan penanggulangan faktor risiko kesehatan dalam keluarga.

Dukungan seluruh masyarakat, termasuk dukungan pelayanan kesehatan swasta, diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja Pengendalian TB di Tanah Air. Hingga kini success rate pengobatan TB di Indonesia mencapai 90%. Artinya, 90%  pasien TB yang diobati di Indonesia berhasil disembuhkan dan rantai penularan TB dapat diputuskan dan diakhiri.

Pemerintah juga meluncurkan Aplikasi Wajib Notifikasi TB (WiFi TB). Dengan aplikasi ini tenaga kesehatan swasta terutama Dokter Praktik Mandiri dan klinik pratama sangat diharapkan melakukan penemuan dan pengobatan pasien TB sesuai standar dan menyampaikan notifikasinya kepada Dinas Kesehatan setempat. Pemanfaatan aplikasi ini adalah terobosan atau inovasi dalam sistem pelaporan kasus TB atau notifikasi kasus TB.

Aplikasi Wajib Lapor Notifikasi TB (WIFI TB) merupakan sebuah aplikasi berbasis telepon pintar (smartphone) dan bisa diunduh melalui apllication store yang diperuntukkan bagi Dokter Praktek Mandiri dan Klinik Pratama, sebagai sarana untuk memudahkan dalam melaporkan kasus TB yang ditangani di masing-masing tempat prakteknya.(source:http://www.depkes.go.id/article/view/17040300006/-terapkan-germas-dan-pendekatan-keluarga-untuk-temukan-dan-obati-kasus-tb.html)

Rekam Keperawatan dan Audit Keperawatan Standar JCI

Rekam Keperawatan dan Audit Keperawatan Standar JCI
Rekam Keperawatan dan Audit Keperawatan Berdasarkan Rekomendasi jci prosedur- Dunia rekam medis sangat kompleks daripada sekedar yang kita lihat sehari-hari. Rekam medis memiliki peranan yang sangat krusial karena merupakan sumber informasi bagi pengambilan kebijakan di tingkat manajeman. Rekam medis digunakan sebagai pedoman atau perlindungan hukum yang mengikat Rekam Keperawatan merupakan dokumentasi asuhan keperawatan yang menyatu dengan rekam medis pasien.

Yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan rekam medis adalah PMK No. 269/ 2008 tentang rekam medis, UU No. 44/ 2009 tentang RS dan PMK No. HK.02.02.-148 / 2010 tentang Ijin dan penyelenggaraan praktik perawat. 


Definisi Rekam Medis menurut Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Menurut SK. MenPan No.135 tahun 2002.Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien disarana pelayanan kesehatan 

Menurut Health Information Management, Edna K Huffman, 1999. Rekam medis adalah fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini, ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut.

6 Manfaat Rekam Medis
1.Administrative value: Rekam medis merupakan rekaman data administratif pelayanan kesehatan
2.Legal value: Rekam medis dapat.dijadikan bahan pembuktian di pengadilan
3. Financial value : Rekam medis dapat dijadikan dasar untuk perincian biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar oleh pasien
4.Research value: Data Rekam Medis dapat dijadikan bahan untuk penelitian dalam lapangan kedokteran, keperawatan dan kesehatan.
5.Education value: Data-data dalam Rekam Medis dapat digunakan sebagai bahan pengajaran dan  pendidikan mahasiswa kedokteran,  keperawatan  serta tenaga kesehatan lainnya.
6.Documentation value : Rekam medis merupakan sarana untuk penyimpanan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kesehatan pasien. 

Kewajiban Pokok Isi Rekam Medis Berkaitan Dengan Aspek Hukum
Segala gejala atau peristiwa yang ditemukan harus dicatat secara akurat dan langsung. Setiap tindakan yang dilakukan tetapi tidak ditulis, secara yuridis dianggap tidak dilakukan. Rekam medis harus berisikan fakta dan penilaian klinis. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap pasien harus dicatat dan dibubuhi paraf. Tulisan harus jelas dan dapat dibaca (juga oleh orang lain). 

Kesalahan yang diperbuat oleh tenaga kesehatan lain karena salah baca dapat berakibat fatal. Tulisan yang tidak bisa dibaca, dapat menjadi bumerang bagi si penulis, apabila rekam medis sampai ke pangadilan. Jangan menulis tulisan yang bersifat menuduh atau mengkritik teman sejawat atau tenaga kesehatan lain. Jika salah menulis, coret dengan satu garis dan diparaf, sehingga yang dicoret masih bisa dibaca. 

Jangan melakukan penghapusan, menutup dengan tip-ex atau mencorat-coret sehingga tidak bisa dibaca ulang. Bila melakukan koreksi di komputer, diberi space untuk perbaikan tanpa menghapus isi yang salah. Jangan merubah catatan rekam medis dengan cara apapun karena bisa dikenai pasal penipuan

Proses Keperawatan Dalam Rekam Medis Pasien
Pendokumentasian rekam medis merupakan  bukti tertulis tentang: Interaksi diantara para profesional kesehatan, klien, institusi pelayanan kesehatan. Pemeriksaan penunjang, prosedur, pengobatan, dan pendidikan kesehatan yang dilakukan. Hasil – hasil pemeriksaan, respon klien terhadap pemeriksaan diagnostik dan intervensi.

Dokumentasi Keperawatan
Informasi tertulis tentang  status dan perkembangan kondisi pasien dan semua kegiatan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat ( Fisbach, 1991 ). Informasi yang mengkomunikasikan secara tertulis pada staf keperawatan dan tim kesehatan lain yang memerlukan data klien secara teratur.   ( Chion dan Grey, 1984 ) Sistem pencatatan dan pelaporan informasi tentang status kesehatan klien dan semua kegiatan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat.

Tujuan dari dokumentasi keperawatan ini adalah untuk mengidentifikasi status kesehatan klien untuk menentukan kebutuhan asuhan, membuat rencana dan evaluasi. Mengkomunikasikan status kesehatan klien kepada tim kes lain. Sebagai dokumen yg legal (dasar hukum ). Memberikan informasi terkait dengan pembiayaan, Sebagai bahan penelitian, memberikan data tentang penerapan standar asuhan keperawatan. Audit untuk mengevaluasi kualitas pelayanan keperawatan dan memberikan data tentang tg.jawab dan kewenangan profesi.

Prinsip Dokumentasi Keperawatan
Prinsip dari dokumentasi keperawatan adalah akurat, singkat, lengkap, dapat dibaca, tidak bertele-tele,   dan tidak membuat salah interpretasi Objektif dari klien, berupa yang kita lihat, dengar, bau, dan rasakan, bukan kesimpulan dari perawat. Mencatat waktu kejadian, kejadian dibuat secara kronologis, dan mencantumkan nama jelas serta tanda tangan yang membuatnya. 

Menggunakan singkatan baku sesuai kebijakan RS. Menggunakan  istilah medis yang baku dan dimengerti  oleh semua perawat. Menggunakan tinta hitam ( bukan pensil ). Jika ada kesalahan dalam menulis tidak boleh dihapus tapi dicoret dan diberi paraf. Kolom tidak dibiarkan kosong memakai Bahasa Indonesia yang baik. Mencantumkan identitas klien pada setiap lembar formulir

Rekam Keperawatan Dalam Standar JCI (Joint Commission International) jci prosedur
STANDAR ACC 1.1.1 Pasien dgn kebutuhan gawat, darurat, dan cepat diberikan prioritas untuk pengkajian dan perawatan
ELEMEN PENILAIAN RS menggunakan evidence-based sistem triage utk memprioritaskan pasien dgn kebutuhan darurat. Staff dilatih menggunakan kriteria tsb. Pasien diprioritaskan berdasarkan kedaruratannya. Pasien dgn kondisi gawat harus dikaji dan distabilkan sesuai dgn kapasitas RS sebelum dipindahkan ke tempat lain.
ACC 1.1.2 Kebutuhan pasien untuk pelayanan paliative, penyembuhan, rehabilitasi, preventive diprioritaskan sesuai dgn kondisi pasien pada saat masuk RWI di RS
ELEMEN PENILAIAN RS Pengkajian awal membantu staf utk mengidetifikasi kebutuhan pasien Bangsal rawat  yg dipilih untuk memenuhi kebutuhan pasien didasarkan pada hasil pengkajian tsb. Kebutuhan pasien akan preventive, kuratif, rehabilitasi, paliative diprioritaskan
ACC1.2 Pd saat penerimaan RWI, pasien dan keluarganya menerima informasi tentang perawatannya, hasil yg diharapkan, dan biaya yg diperkirakan utk perawatannya
ELEMEN PENILAIAN RS Pasien dan kelurganya diberikan informasi pada waktu masuk. Informasi tentang perawatan yang akan diberikan. Informasi tentang hasil yg diharapkan, Informasi tentang biaya yang diperkirakan untuk perawatannya, Informasi tsb cukup untuk pasien dan keluarganya untuk memberikan keputusan sesuai dgn pengetahuannya
AOP.1 Semua kebutuhan pasien yg dirawat oleh RS perlu diidentifikasi  melalui proses anamnese yg baku
ELEMEN PENILAIAN:  SOP menjelaskan informasi anamnese apa yg diperlukan untuk pasien RWI, SOP menjelaskan informasi anamnese apa yg diperlukan utk RWJ/OPD, SOP menjelaskan informasi apa yg perlu didokumentasi untuk anamneses,
AOP1.1  RS menetapkan anamnese minimal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan/UU dan standar profesional
ELEMEN PENILAIAN : RS menetapkan anamnese minimal  yang harus dilakukan oleh setiap disiplin dan elemen apa yg diperlukan dari riwayat pasien dan pemeriksaan fisik. Hanya individu yg mempunyai kualifikasi yang diijinkan sesuai lisensi, UU, sertifikat yg boleh melakukan anamneses. Kebijakan menetapkan anamnese minimal apa yg harus dilakukan untuk RWI. Kebijakan menetapkan anamnese minimal  apa yg harus dilakukan untuk RWJ/OPD
AOP1.2 Pengkajian awal pasien termasuk penilaian fisik, psikologik, sosial, ekonomi dan riwayat kesehatan pasien. Semua pasien memiliki pengkajian awal termasuk riwayat dan pemeriksaan fisik yg konsisten dgn ketetapan RS (SOP) .Setiap pasien dikaji aspek psikologisnya sesuai kebutuhannya. Setiap pasien menerima pengkajian awal untuk aspek sosial  dan ekonomi. Pengkajian awal menetapkan diagnosis awal.

RSUD AW Sjahranie Siap Jadi Rumah Sakit Pusat Jantung dan Kanker.

RSUD AW Sjahranie Siap Jadi Rumah Sakit Pusat Jantung dan Kanker.
Salah satu rumah sakit yang akan segera menyediakan fasilitas radiologi dan radiotherapi menggunakan nuklir adalah RSUD AW Sjahranie di Samarinda. Sumah sakit ini akan berubah menjadi rumah sakit pusat pegobatan jantung dan kanker.

Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjaranie adalah sebuah rumah sakit milik pemerintah yang terletak di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Rumah sakit ini berlokasi di Jalan Palang Merah Indonesia, Samarinda Ulu.


dr Rachim Dinata  sebagai direktur RSUD AW Sjahranie menyampaikan dalam minggu ini akan ada visitasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Visitasi dari Bapeten tersebut untuk  melihat kesiapan kedokteran nuklir dirumah sakit tersebut. Bila izin dari Bapeten sudah ada maka  RSUD AW Sjahranie  akan menjadi RS pusat kanker dan jantung pertama di luar Pulau Jawa. 

Rachim mengungkapkan, RSUD AW Sjahranie sudah memiliki peralatan dan sumber daya manusia untuk radiologi dan radiotherapi menggunakan nuklir.

Sebagai informasi, saat ini baru ada 3 daerah yang memiliki fasilitas kedokteran nuklir yaitu Jakarta, Semarang dan Bandung.

Ada 10 ruangan yang disiapkan RSUD AW Sjahranie untuk pengobatan kedokteran nuklir. Ruang khusus ini wajib ada gunanya agar radiasi yang dihasilkan tidak menyebar. Ada ruang khusus untuk mengisolasi pasien sehingga pasien setelah diradiotherapi tidak boleh keluar beberapa hari. Kemudian tenaga medis yang masuk juga menggunakan seragam khusus.

Teknologi nuklir ini dapat dipakai untuk mendeteksi sel kanker sedini mungkin dan bisa juga untuk terapi kanker teroid, pembuluh darah, sampai payudara.

Rumah sakit yang beralamat di Jl. Palang Merah Indah No.1, Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123 Telepon: (0541) 738118 selain mendeteksi kanker, fasilitas kedokteran nuklir yang dimiliki Rumah Sakit Tipe A ini juga bisa mendeteksi kesehatan jantung sejak dini.

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dalam Penerapan Kolaborasi TB dan HIV

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dalam Penerapan Kolaborasi TB dan HIV

Epidemi Human Immunodeficiency Virus (HIV) meningkatkan epidemic tuberculosis (TB) di seluruh dunia yang berakibat meningkatnya beban kasus TB di masyarakat. Peningkatan epidemic ini merupakan tantangan terbesar dalam upaya pengendalian TB dan banyak bukti menunjukkan bahwa upaya pengendalian TB tidak akan berhasil dengan baik tanpa keberhasilan pengendalian HIV.

Sebaliknya TB merupakan salah satu infeksi oportunistik yang menjadi penyebab utama kematian pada orang-orang dengan HIV-AIDS (ODHA).

Kolaborasi kegiatan dari kedua program tersebut merupakan keharusan agar penanggulanagan kedua penyakit tersebut dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Kebijakan nasional Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) TB yang disusun oleh Kementrian Kesehatan Republic Indonesia sesuai rekomendasi WHO tentang meliputi 4 pilar yaitu manajerial, pengendalian administrative, pengendalian lingkungan dan pengendalian perlindungan diri.



PPI TB menjadi suatu yang penting dalam upaya penanggulangan TB nasional dengan munculnya dampak beban ganda eoidemik TB HIV serta kasus MDR/XDR-TB.

Pencegahan dan pengendalian infeksi TB merupakan salah satu komponen penting dari 12 komponen aktivitas TB HIV terutama untuk menurunkan beban TB pada ODHA.

Tujuan dari PPI TB adalah untuk mencegah transmisi TB terutama di layanan HIV.

Dalam pertemuan lokakarya ini akan dijelaskan mengenai komponen PPI TB yang perlu diketahui oleh petugas layanan HIV dan juga mengenai komponen pencegahan Infeksi pada HIV.

Pada Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dalam Penerapan Kolaborasi TB dan HIV perlu mendiseminasikan kebijakan kolaborasi TB-HIV dan kebijakan PPI di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Perlu membangun system pelaksanaan dan jejaring PPI di layanan TB dan HIV yang terintegraqsi dalam pemantauan pelaksanaan PPI dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Selain itu untuk Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dalam Penerapan Kolaborasi TB dan HIV juga diperlukan informasi awal terkait pelaksanaan PPI di RS dan penerapan pelaksanaan jejaring PPI di layanan TB dan HIV yang terintegraqsi dalam pemantauan pelaksanaan PPI dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Search Hot Trends

Copyright © INA CBG's. All rights reserved. Template by CB