INA CBG's

Informasi INA CBGs, BPJS, JKN dan Kesehatan Indonesia

Syarat Rumah Sakit Umum Tipe C

Syarat Rumah Sakit Umum Tipe C
Syarat rumah sakit umum tipe c - Banyaknya fasilitas kesehatan berupa rumah sakit memang semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan. Adapun rumah sakit yang ada dibedakan dalam tipe A, B, C dan D. Dalam artikel ini akan diinformasikan fasilitas seperti apa sebuah rumah sakit tipe C tersebut.

Rumah Sakit Umum Kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar dan 4 (empat) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik. Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas C meliputi Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan Penunjang Non Klinik.

Pelayanan Medik Umum rumah sakit umum tipe c terdiri dari Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Gigi Mulut dan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak /Keluarga Berencana. Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.


Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi. Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut rumah sakit umum tipe c minimal 1 (satu) pelayanan. Pelayanan Spesialis Penunjang Medik terdiri dari Pelayanan. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik.

Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan Laundry/Linen, Jasa Boga / Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenazah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air Bersih. Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan. Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 9 orang dokter umum dan 2 orang dokter gigi sebagai tenaga tetap.

Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing minimal 2 orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda. Pada setiap Pelayanan Spesialis Penunjang Medik masing-masing minimal 1 orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.

Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur rumah sakit umum tipe c adalah 2:3 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit.  Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit. Sarana prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.  Peralatan yang dimiliki Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tempat tidur minimal 100 (seratus) buah. Administrasi dan manajemen terdiri dari struktur organisasi dan tata laksana. Struktur organisasi tersebut memuat paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. Tata laksana sebagai syarat rumah sakit umum tipe c meliputi tatalaksana organisasi, standar pelayanan, standar operasional prosedur(SPO), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMS) dan hospital by laws dan Medical Staff by laws. Demikian informasi mengenai Syarat rumah sakit umum tipe csemoga bermanfaat.

Mekanisme Pelaporan Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan

Mekanisme Pelaporan Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan
Berikut surat edaran Nomor HL.02.01/MENKES/66/2017 yang dikeluaran oleh kemetrian kesehatan RI mengenai mekanisme pelaporan sponsorship sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 58 tahun 2016 tentang sponsorship bagi tenaga kesehatan.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan tujuan untuk mendukung peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan serta pengembangan profesi tenaga kesehatan.

Mekanisme pelaporan sponsorship bagi tenaga kesehatan SE No. HL.02.01/MENKES/66/2017

Surat Edaran ini ditujukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap mekanisme pelaporan dari ketentuan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan.

Dalam surat edaran HL.02.01/MENKES/66/2017 disampaikan mengenai beberapa aturan antara lain:
1. Penerima dan pemberi Sponsorship harus melaporkan kepada KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) dan ditembuskan kepada KementerianKesehatan;
2. Penerima Sponsorship harus melaporkan kepada KPK paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja setelah menerima Sponsorship dengan formatlaporan sebagai berikut:
a. institusi bukan sebagai penyelenggara dan institusi sebagaipenyelenggara lampiran I;
b. tenaga kesehatan Praktik perorangan lampiran II; dan
c. pemberi Sponsorship lampiran III.
3. Tenaga Kesehatan yang menerima Sponsorship melalui Institusi, makalaporan kepada KPK dilakukan oleh Institusi bukan sebagaipenyelenggara;
4. Pemberi Sponsorship harus melaporkan kepada KPK dalam bentukrekapitulasi pemberian Sponsorship selama periode 1(satu) bulanberjalan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya denganmenggunakan format terlampir;
5. Laporan baik pemberi maupun penerima Sponsorship disampaikanmelalui email: sponsorship@kpk.go.id ditembuskan kepada KementerianKesehatan melalui email: sponsorship@kemkes.go.id;
6. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dalambentuk excel (softcopy) dan format pdf yang telah ditandatangani olehdireksi perusahaan pemberi Sponsorship; dan
7. Penyampaian laporan Sponsorship selama masa peralihan terhitung sejakdiundangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan harus di sampaikan palinglambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2017 oleh Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek. Demikian mekanisme pelaporan sponsorship bagi tenaga kesehatan dengan SE No HL.02.01/MENKES/66/2017.

Panduan 20 Kasus Non Spesialistik Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Panduan 20 Kasus Non Spesialistik Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Salah satu permasalahan utama pelayanan kesehatan di tingkat primer adalah tingginya angka rujukan non spesialistik. Kasus penyakit yang harusnya tertangani di pelayanan tingkat primer sesuai standar kompetensi dokter Indonesia dirujuk ke pelayanan tingkat sekunder. 

Hal ini tentu membawa konsekwensi besarnya biaya yang jauh lebih tinggi bila dibanding kasus penyakit dapat diselesaikan di tingkat primer sehingga berakibat tidak berimbangnya prosentase besarnya dana JKN yang dihabiskan untuk pembiayaan ditingkat primer dan sekunder yang seharusnya berimbang antara keduanya.


Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu kepada peserta JKN KIS khususnya di FKTP BPJS Kesehatan bersama denga stakeholder terkait terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dokter layanan primer agar dapat menuntaskan kasus pelayanan kesehatan peserta JKN KIS sesuai standar kompetensi dokter layanan primer. 

Salah satunya adalah terbitnya buku pedoman tatalaksana 20 kasus non sepsialistik hasil kerjasama BPJS Kesehatan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Buku panduan tatalaksana 20 kasus rujukan non spesialistik di FKTP diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dokter di tingkat pelayanan primer seperti yang diharapkan.

FKTP merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi peserta JKN KIS sehingga FKTP diharapkan dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan komprehensif kepada peserta meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Akan tetapi selama hampir tiga tahun penyelenggaraan progam JKN KIS masih ditemukan permasalahan tingginya rujukan kasus non spesialistik dari pelayanan pertama ke pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

Sehingga banyak kasus yang seharusnya dapat ditangani dean tuntas di FKTP akhirnya menjadi beban pelayanan kesehjatan di fasilitas rujukan tingkat lanjutan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan da juga terhadap sustainabilitas program JKN KIS.

Untuk hak akses ke  Panduan 20 Kasus Non Spesialistik pada Faskes Tingkat Pertama PDF silahkan ikuti link berikut Panduan 20 Kasus Non Spesialistik pada FKTP

Workshop SNARS Edisi 1 di Novotel Surabaya 2018

Workshop SNARS Edisi 1 di Novotel Surabaya 2018
Akreditasi rumah sakit di Indonesia doilaksanakan berdasarkan pasal 40 undang undang no 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yaitu upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilaksanakan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh kementrian kesehatan.

Komisi akreditasi rumah sakit adalah lembaga independen pelaksana akreditasi rumah sakit di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan mutu akreditasi di Indonesia kars terus berupaya meningkatkan mutu organisasi dan surveyor training programnya dengan mengikuti akreditasi yang diselenggarakan oleh ISQua. Saat ini kars sudah terakreditasi ISQua untuk organisasi dan surveyor training program.

Dalam melaksanakan akreditasi rumah sakit lembaga pelaksana akreditasi wajib mempunyai standar akreditasi yaitu pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, kars merasa perlu untuk meningkatkan mutu standar akreditasi yang sudah digunakan kars sejak tahun 2012. Untuk itu pada tahun 2017 kars meriview standar akreditasi versi 2012 dan memperbaiki standar tersebut sehingga menjadi lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh rumah sakit di Indonesia. Standar tersebut diberi nama standar nasional akreditasi rumah sakit edisi I. Baca di sini Standar Akreditasi Terbaru 2018

Selama ini yang sering menjadi keluhan rumah sakit adalah bagaimana mengimplementasikan peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang baik. Sulitnya rumah sakit dalam melaksanakan peningkatan mutu dan keselematan pasien berawal dari pemahaman yang belum optimal dan juga ketersediaan tenaga yang konsen terhadap data.

Upaya peningkatan mutu adalah merupakan perbaikan kualitas secara terus menerus, perbaikan yang terus menerus, perbaikankinerja di tingkat rs dan manajemen mutu total. Namun harus diakui mutu bersifat persepsi dan dipahami berbeda oleh orang yang berbeda namun berimplikasi pada superioritas sesuatu hal. Karena itu untuk pengukuran mutu memerlukan indicator yang dapat digunakan untuk menilai mutu berbagai kondisi.

Ruang lingkup peningkatan mutu pelayanan dalam standar akreditasi rumah sakit meliputi :
1.Pengukuran mutu dengan menggunakan indicator kunci/indicator prioritas baik diarea klinis, area manajemen maupun di area sasaran keselamatan pasien.
2.Pengukuran mutu/penilaian kinerja di unit kerja yang lebih dikenal dengan istilah standar pelayanan minimal dilingkup pemerintah.
3.penilaian kinerja individu baik untuk staf klinis maupun non klinis.
4.standarisasi asuhan klinis yang meliputi patient center care, integrasi pelayanan dan pelaksanaan panduan praktik klinis dan clinical pathway.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam rangka membantu rumah sakit mempersiapkan akreditasi dan melaksanakan peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit maka komisi akreditasi rumah sakit bermaksud menyelenggarakan workshop peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam standar nasional akreditasi rumah sakit (snars) edisi 1.

Dengan adanya workshop peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam standar nasional akreditasi rumah sakit (snars) edisi 1 ini maka rumah sakit dapat melaksanakan peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan stnadar akreditasi rumah sakit. Selain itu mampu meningkatkan kemampuan rumah sakit dalam memilih analisa dan mnggunakan data untuk meningkatkan mutu pelayanan, peningkatkan kinerja, melaksanakan panduan praktik klinik dan clinical pathway serta kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan berfokus pada pasien.

workshop peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam standar nasional akreditasi rumah sakit (snars) edisi 1 ini menyasar seluruh rumah sakit di indoneisa yaitu rumah sakit public dan rumah sakit privat, rumah sakit umum dan rumah sakit khusu yang akan mempersiapkan akreditasi rumah sakit.

workshop peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam standar nasional akreditasi rumah sakit (snars) edisi 1 akan dilaksanakan pada tanggal 4-5 mei 2018 di Novotel Samator east Surabaya hotel jl. Raya kedung baruk no.26-28 kedung baruk Surabaya.

Adapun materi dalam workshop peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam standar nasional akreditasi rumah sakit (snars) edisi 1 di Surabaya ini adalah sasaran keselamatan pasien, penilaian kinerja dokter, penilaian kinerja perawatan dan staf klinis, panduan praktik klinis dan clinical pathway, monitoring dan evaluasi implementai clinical patway (audit klinis), manajemen resiko klinis dalam akreditasi, budaya keselamatan, peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam akreditasi rumah sakit, penetapan standar prioritas kegiatan pmkp, pemilihan indicator mutu, analisa dan validasi data, latihan pemilihan indikdator mutu dan validasi data, pengisian indicator mutu dalam sismadak, root cause analysis (RCA) dan Failure mode effect and analysis (FMEA).

Sertifikasi Pelatihan Perawat Kamar Bedah 2018

Sertifikasi Pelatihan Perawat Kamar Bedah 2018
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan perioperative, maka pengurus daerah himpunan perawat kamar bedah Indonesia (PD-HIPKABI) propinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan pelatihan bedah bagi perawat kamar bedah/basic skill course for the operating room nurses (BSCORN). 

Diharapkan setelah mengikuti pelatihan bedah bagi perawat kamar bedah/basic skill course for the operating room nurses (BSCORN) ini peserta dapart mengupdate dan mengupgrade ilmu yang didapatkan dan menerapkan serta mendesiminasikan kepada rekan kerja dim kamar bedah. 


Adapun pelatihan bedah bagi perawat kamar bedah/basic skill course for the operating room nurses (BSCORN)tersebut akan di selenggarakan pada Hari/tanggal:kamis-minggu tanggal 3 sd 6 mei 2018. 

Pelatihan bedah bagi perawat kamar bedah/basic skill course for the operating room nurses (BSCORN) dilaksakan dengan bertempat di pusat pengembangan keperawatan Jawa Tengah Jl;. Yos sudarso no 47-49 RT 05 RW03 siwarak ungaran Jawa tengah Pada pukul 07.00 WIB – selesai. Tim pengajar merupakan Tim PP HIPKABI, DPW PPNI Jawa Tengah dan Tim PD HIPKABI Jawa Tengah.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0852250635560 (abdul hakim)

Rumah Sakit Se-Jateng akan Diakreditasi dengan SNARS Edisi I

Rumah Sakit Se-Jateng akan Diakreditasi dengan SNARS Edisi I
Rumah Sakit memang dituntut untuk dapat memberikan pelayan dengan standar pelayanan yang baik.

Agar memiliki standar pelayanan yang sama secara Nasional maka Kars sebagai komisi akreditasi rumah sakit akan melakukan akreditasi rumah sakit di Jawa Tengah.


Standar yang akan dipakai pada tahun ini adalah standar akreditasi rumah sakit Edisi I.

Standar nasional akreditasi rumah sakit (snar) Edisi I ini adalah hasil penyempurnaan dari standar standar akreditasi rumah sakit sebelumnya.

Standar terbaru akreditasi rumah sakit ini merupakan standar yang bersifat nasional dan berlaku pada tahun 2018 ini.

Saat ini belum ada rumah sakit di Jawa Tengah yang menggunakan standar nasional akreditasi rumah sakit ini.

Oleh sebab itu memang diharapkan agar setiap rumah sakit untuk segera menyesuaikan dengan standar akreditasi terbaru 2018 ini.

Penerapan akreditasi ini masih memerlukan tahapan-tahapan agar memenuhi hasil yang memuaskan.
Mengingat, akreditasi yang baik akan berdampak pada pelayanan yang juga lebih baik dan meningkat. 

Sumber : Kompas.com

Apa itu Clinical Pathways ?

Apa itu Clinical Pathways ?

clinical pathways

Clinical Pathways merupakan suatu konsep perencanaan pelayanan terpadu yang merangkum setiap langkah yang diberikan kepada pasien berdasarkan standar pelayanan medis dan asuhan keperawatan yang berbasis bukti dengan hasil yang terukur dan dalam jangka waktu tertentu selama di rumah sakit.

Clinical Pathways menjadi salah satu komponen dari Sistem DRG-Casemix yang terdiri dari kodefikasi penyakit dan prosedur tindakan (ICD 10 dan ICD 9-CM) dan perhitungan biaya (baik secara top down costing atau activity based costing maupun kombinasi keduanya). Implementasi Clinical Pathways berkaitan erat dengan Clinical Governance dalam hubungannya menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan dengan biaya yang dapat diestimasikan dan terjangkau.

Penyusunan Format Clinical Pathways harus memperhatikan komponen yang harus dicakup sebagaimana definisi dari Clinical Pathways. Manfaatkan data yang telah ada di lapangan rumah sakit dan kondisi setempat dan sensus harian.Variabel varians varians dalam Clinical Pathways dapat digunakan sebagai alat (entry point) untuk melakukan audit medis dan manajemen baik untuk tingkat pertama maupun kedua (1st party and 2nd party audits) dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

Variabel tindakan tindakan dalam Clinical Pathways bisa digunakan sebagai alat (entry point) dalam melakukan surveilans Tim Pengendalian Infeksi Nosokomial dan selanjutnya untuk menilai Health Impact Intervention. Variabel obat obatan dalam Clinical Pathways dapat digunakan sebagai alat (entry point) untuk melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring dari 5 Langkah 12 Kegiatan Tim Farmasi dan Terapi Komite Medik RS. Sekaligus secara tidak langsung menggalakkan penggunanan obat secara rasional dan dapat melihat cermin dari penggunaan obat generik.

Clinical Pathways bisa digunakan sebagai salah satu alat mekanisme evaluasi penilaian risiko penilaian risiko untuk mendeteksi kesalahan aktif (active errors) dan laten (latent / system errors) maupun nyaris terjadi (near miss) dalam Manajemen Risiko Klinis (Clinical Risk Management) dalam rangka menjaga dan meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien (patient safety).

Hasil dan revisi CP dapat dipakai juga sebagai alat (entry point) untuk melakukan perbaikan dan revisi Standar Pelayanan Medis dan asuhan Keperawatan yang bersifat dinamis dan berdasarkan pendekatan Evidence-based Medicine (EBM) dan Evidence-based Nurse (EBN). Partisipasi aktif, komitmen dan konsistensi dari seluruh jajaran direksi, manajemen dan profesi harus dijaga dan dipertahankan demi terlaksana dan suksesnya program Casemix di rumah sakit. Bila Sistem Casemix Rumah Sakit telah berjalan, maka untuk selanjutnya akan lebih mudah untuk masuk ke dalam sistem pembiayaan lebih lanjut yakni Health Resources Group (HRG). (source: saripediatri.idai.or.idClinical Pathways

Pelatihan Neuromuscular taping NMT 2018

Pelatihan Neuromuscular taping NMT 2018
Dengan Neuromuscular taping NMT fisioterapis merasakan sangat terbantu dalam menangani berbagai masalah, menjadi lebih mudah dalam menghandle pasien menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan untuk aplikasi ini. Terbukti bahwa NMT mampu memberikan efek dalam cakupan problematika system di atas, sangat membantu fisioterapis dalam menangani pasiennya.

Klinik Griya Fiso bunda novy bekerja sama dengan ikatan fisiterapi Indonesia cabang sleman akan menyelenggarakan workshop NMT Basic. Kegiatan ini merupakan pelatihan professional tentang aplikasi NMT khususnya untuk aplikasi upper dan lower extremity untuk kondisi. Melalui pelatihan ini peserta dijamin dapat memberikan treatment dengan konsep NMT secara tepat dan tersertifikat berskala international.

Neuromuscular taping NMT ini akan diadakan di pusat rehabilitasi dan habilitasi tumbuh kembang anak "Griyo Fisio Bunda Novy" yang beralamat di Jl. Nanas Perumahan Kadisoka permai kav no 2, purwomartani kalasan sleman yogyakarta.

Dengan Neuromuscular taping NMT ini maka para peserta akan mendapat satuan kredit partisipan yang akan diterbitkan oleh Ikatan Fiaioterapi Indonesia (IFI) Pusat.

Adapun jadwal Neuromuscular taping NMT  akan dilaksanakan pada tanggal 19-22 April 2018. Untuk informasi lengkap mengenai kegiatan Neuromuscular taping NMT dapat menghubungi Griyo Fisio Bunda Novy telp 085100556622

Standar Akreditasi 2018, Ternyata Seperti Ini Aturannya

Standar akreditasi rumah sakit yang dipergunakan mulai 1 Januari 2018 adalah STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT EDISI 1 yang terdiri dari 16 bab yaitu :

1. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)
2. Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas (ARK)
3. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
4. Asesmen Pasien (AP)
5. Pelayanan Asuhan Pasien (PAP)
6. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
7. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)
8. Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)
9. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
10.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
11.Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
12.Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
13.Kompetensi & Kewenangan Staf (KKS)
14.Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
15.Program Nasional (menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan angka kesehatan ibu dan bayi, menurunkan angka kesakitan HIV/AIDS, menurunkan angka kesakitan tuberkulosis, pengendalian resistensi antimikroba dan pelayanan geriatri)
16.Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP)

Ketentuan penggunaan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi I sebagai berikut:
1. Rumah Sakit Pendidikan : 16 bab
2. Rumah Sakit non Pendidikan : 15 bab

Untuk lebih jelasnya silahkan pelajari mengenai standar akreditasi 2018 atau SNAR 1 yang ada. Untuk mendapatkan akses ke Standar Akreditasi 2018 PDF silahkan ikuit link berikut : Standar Akreditasi 2018 PDF

Kamus Indikator Kinerja Rumah Sakit Area Klinis Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Berikut ini adalah kamus Indikator Kinerja Rumah Sakit Area Klinis Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Kategori Indikator : Kepatuhan dalam pelaksanaan standar pelayanan
Perspektif : Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (good clinical governanc) berbasis mutu dan keselamatan pasien
Dimensi Mutu : Kesinambungan pelayanan (continuoum of care) dan keselamatan pasien
Tujuan : Terselenggaranya standarisasi proses asuhan klinis, mengurangi risiko proses asuhan klinis, mengurangi adanya variasi asuhan klinis dan memberikan asuhan klinis yang tepat waktu serta penggunaan sumber daya yg efisien dan konsisten sehingga menghasilkan mutu pelayanan yang tinggi dengan menggunakan praktek klinik yang berbasis bukti.
Definisi operasional : Kepatuhan terhadap clinical pathway adalah kepatuhan para staf medis/DPJP dalam menggunakan clinical pathway untuk memberikan asuhan klinis pasien secara terstandarisasi dan terintegrasi sehingga dapat meminimalkan adanya variasi proses asuhan klinis.
Setiap RS menetapkan paling sedikit 5 clinical pathway dari data 5 penyakit terbanyak dengan ketentuan high volume, high cost, high risk dan diprediksi sembuh.
Evaluasi atau cara penilaian penerapan ke-5 clinical pathway tersebut adalah :
1) Dilakukan audit clinical pathway berupa kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan asuhan klinis (indikator proses) dan terhadap lama hari perawatan /LOS (Indikator output).
2) Dokumen clinical pathway diintegrasikan pada berkas rekam medis Kepatuhan diukur dengan ketepatan LOS sesuai CP pada kasus tanpa varian tambahan.

Audit clinical pathway dilakukan berkala setiap bulan.
Frekuensi Pengumpulan Data  : Bulanan
Formula : Telusur dokumen
1. Ada CP
2. Ada CP yang diimplementasikan terintegrasi di Rekam Medik
3. Ada CP yang diimplementasikan, terintegrasi dan dievaluasi

Sumber Data : Rekam Medik
Standar : Ada 5 CP sudah diimplementasikan terintegrasi dalam berkas Rekam Medik dan sudah dievaluasi

Kriteria Penilaian :
Ada 5 CP yang diimplementasikan di Rekam Medik dan dievaluasi --> skor = 100
Ada 5 CP yang diimplementasikan, tapi belum dievaluasi --> skor = 75
Ada CP, belum diimplementasikan --> skor = 50
Belum ada CP --> skor = 25

PIC Ka. SMF/Departemen Medik, Ka Instalasi rawat inap, Ka. Komite Medik,Ka.Komite Mutu
Copyright © INA CBG's. All rights reserved. Template by CB