INA CBG's

Informasi INA CBGs, BPJS, JKN dan Kesehatan Indonesia

Pelatihan Assesor Keperawatan 2016

Pelatihan Assesor Keperawatan 2016
Pelatihan Assesor Keperawatan Periode Agustus 2016 di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
Latar Belakang Pelatihan Assesor Keperawatan 2016 Untuk mengetahui bahwa rumah sakit telah menjalankan proses penetapan kewenangan klinik staf keperawatan yang bekerja memberikan asuhan pasien. Berdasar UU 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman dan terjangkau oleh perawata yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik dan moral tinggi (UU Keperawatan).

Kredesial sebagai salah satu standar dalam menentukan profesionalisme dalam bidang keperawatan dipandang sangat perlu untuk menunjang upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada umumnya dan pelayanan keperawatan pada khususnya.

Selain kredensial memberikan bukti tertulis dalam upaya penentuan level akreditasi institusi kesehatan dimana keperawatan merupakan salah satu unsur utama yang dilakukan kajian.

Dalam kajian kredensial ditemukan dibutuhkan perawat assesor yang tersertifikasi dimana perbandingan jumlah perawat assesor yaitu 1:50 perawat. Dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan memenuhi syarat akreditasi Joint Commision International (JCI) dan akreditasi KARS, Bidang keperawatn menyelenggarakan pelatihan assesor keperawatan.


Pelatihan Assesor Keperawatan 2016 ini juga disiapkan sebagai salah satu syarat kredensial bagi perawat yang tersertifikat dari BP3I PPNI (Badan pengembangan dan pelatihan perawat Indonesia.

Pelatihan Assesor Keperawatan 2016 ini juga memberikan cara sertifikasi kompetensi assesment, perencanaan, pelaksanaan assesmen, pengkajian ulang assesmen dan pengakuan kompetensi terkini.

Tujuan dari Pelatihan Assesor Keperawatan 2016 ini adalah perawat assesor mampu assesmen kompetensi, mampu merencanakan assesmen, mampu mengkaji ulang assesmen dan mampu memelihara kompetensi.

Narasumber pada Pelatihan Assesor Keperawatan 2016 ini  adalah Master Assesor BP3I PPNI Pusat dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan dan praktek.

Untuk mengikuti Pelatihan Assesor Keperawatan 2016 ini maka syarat yang harus dipenuhi adalah latar belakang pendidikan minimal S1 Keperawatan Ners. Pelatihan Assesor Keperawatan 2016 ini akan dilangsungkan pada tanggal 9-13 Agustus 2016 pukul 07:30 - 17:00 WIB.

Pelatihan Assesor Keperawatan 2016 bertempat di Gedung diklat Lt. 4 RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Jalan Kesehatan No.1 Sekip Yogyakarta 0274553573

Tanya BPJS Syarat Pindah Kelas Perawatan

Tanya : Saya sudah empat bulan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan ingin pindah kelas. Apakah bisa dan bagaimana caranya. Terimakasih.

082255652xxx

Terimakasih sebelumnya.

Jawab : Bersama ini saya memberikan informasi bahwa untuk perubahan kelas rawat peserta dapat dilakukan setelah satu tahun terdaftar pada kelas rawat sebelumnya.

Jika dilihat dari kasus peserta masih dalam rentang waktu 4 bulan, maka harus menunggu sampai 1 tahun.

Setelah satu tahun maka peserta dapat mengajukan perubahan kelas rawat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

-Mengisi formulir perubahan data peserta (tersedia di Kantor Cabang)
-Membawa KK
-Membawa KTP
-Membawa Kartu JKN-KIS

Segala pengajuan perubahan data peserta dapat di proses dengan persyaratan tidak ada tunggakan iuran peserta dan anggota keluarga.

Demikian kami sampaikan semoga dapat bermanfaat.

Wenny Silvia Marinda
Plh. Kepala Unit Manajemen Kepesertaan dan UPMP4 BPJS Kesehatan Cabang Pontianak

Denda Iuran BPJS Dihapus per 1 Juli 2016

Denda Iuran BPJS Dihapus per 1 Juli 2016
Kebijakan baru BPJS Kesehatan per 1 Juli 2016 adalah menghapus denda 2 persen bagi peserta yang menunggak iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Sehingga dengan kebijakan penghapusan denda bagi yang menunggak peserta hanya cukup membayar sebesar pokok tunggakannya saja.

Jadi bila ada  peserta BPJS yang menunggak iuran selama 4 bulan maka agar bisa mendapatkan kembali hak pelayanan BPJS Kesehatan yang bersangkutan hanya perlu melunasi tunggakan sesuai dengan kelas kepesertaan iuran selama 4 bulan tersebut.

Peraturan ini termuat dalam Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016 mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, dimana atura ini adalah revisi kedua dari Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013.


Dalam aturan BPJS Kesehatan terdahulu dimana peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terlambat membayar iuran akan dikenakan denda. Denda diberikan sebesar 2 persen dari besaran pokok iuran yang ditunggak per bulan.

Walaupun demikian bukan berarti peserta dibebaskan untuk tidak tertib dalam membayar iuran. Sanksi tetap diberikan pada mereka yang lalai. Sanksi akan diberikan setelah peserta melunasi iuran tunggakan.


Dalam hal ini, pemerintah menyiapkan dua sanksi. Sanksinya adalah bagi peserta penunggak dilarang memakai layanan BPJS kesehatan dalam kurun waktu 45 hari setelah pelunasan tunggakan.

Bila tetap digunakan, maka akan dikenai denda pelayanan sebesar 2,5 persen dari diagnosis akhir. Besaran denda tersebut akan dibebankan pada mereka yang menggunakan layanan BPJS kesehatan untuk layanan rawat inap. Sedangkan untuk layanan rawat jalan tetap akan free.

Hal ini untuk mengajarkan masyarakat agar selalu taat dalam membayar iuran.

Posko Mudik BPJS Kesehatan 2016

Posko Mudik BPJS Kesehatan 2016
Posko Mudik BPJS Kesehatan 2016
Layanan Kesehatan gratis bagi para pemudik

Sebagai wujud pengabdian dan kepedulian BPJS Kesehatan kepada masyarakat yang melakukan tradisi mudik lebaran, BPJS Kesehatan kembali menyelenggarakan Posko Mudik BPJS Kesehatan 2016. Kegiatan tersebut digelar secara serentak mulai 30 Juni - 5 Juli 2016 di lima titik padat pemudik, yang terdiri dari tiga pelabuhan dan dua terminal besar, yaitu Pelabuhan Merak (Banten), Pelabuhan Soekarno Hatta (Makassar), Pelabuhan Gilimanuk (Bali), Terminal Kampung Rambutan (Jakarta), dan Terminal Bungurasih (Surabaya).

Dalam kegiatan Posko Mudik BPJS Kesehatan 2016, terdapat dokter, paramedis, ambulance, dan petugas BPJS Kesehatan yang siap memberikan pelayanan bagi para pemudik yang membutuhkan konsultasi kesehatan, fasilitas relaksasi atau istirahat, pemeriksaan kesehatan sederhana, obat-obatan, tindakan sederhana yang bersifat emergency, dan pemberian rujukan bilamana sangat diperlukan, serta sosialisasi kepada masyarakat.


Untuk memastikan acara berjalan lancar, BPJS Kesehatan juga menggandeng Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Terminal Bus setempat, dan pihak terkait lainnya. 

Di Posko Mudik BPJS Kesehatan 2016 sejumlah ambulance pun sudah disediakan untuk berjaga-jaga apabila ada pemudik yang mengalami kondisi emergency dan harus segera dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Posko Mudik BPJS Kesehatan 2016 beroperasi selama 24 jam, dimana di dalamnya terdapat dua tim yang bertugas secara bergantian. Masing-masing tim tersebut terdiri dari satu petugas BPJS Kesehatan, serta satu dokter dan dua paramedis yang berasal dari puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.

Prosedur Pelayanan Khusus Untuk Peserta Yang Mudik
Para peserta JKN-KIS yang sedang mudik lebaran tahun ini, dijamin bisa memperoleh pelayanan kesehatan dengan prosedur yang lebih ringkas. Peserta JKN-KIS yang sedang mudik dapat berobat di luar wilayah tanpa harus melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat. 

Oleh karena itu, para peserta JKN-KIS yang sedang mudik pun diimbau untuk selalu membawa Kartu JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat/KIS, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Askes, Kartu Jakarta Sehat/KJS, dan Kartu Jamkesmas).

Untuk prosedurnya, peserta JKN-KIS dapat langsung mengunjungi IGD rumah sakit terdekat yang ditunjuk oleh Kantor Cabang. Kebijakan pemangkasan prosedur pelayanan kesehatan tersebut berlaku sejak H-7 sampai dengan H+7 lebaran. 

Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, peserta JKN-KIS yang sakit pada saat perjalanan mudik ataupun telah sampai ke tujuan tinggalnya, tidak harus melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat ataupun mengunjungi FKTP sementara.Source : http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2016/403/Posko-Mudik-BPJS-Kesehatan-2016-Layanan-Kesehatan-Gratis-Bagi-Para-Pemudik

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 tahun 2016 PDF

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 tahun 2016 PDF
Kutipan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 tahun 2016 PDF

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KOORDINASI MANFAAT DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 27
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Penyelenggara Asuransi Kesehatan Tambahan telah melakukan peijanjian keija sama koordinasi manfaat bagi Peserta Jaminan Kesehatan;
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka menjamin pemberian layanan kesehatan Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang memiliki Asuransi Kesehatan Tambahan, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;



Mengingat Menetapkan:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KOORDINASI MANFAAT DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. 

Isi lengkap dari Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 tahun 2016 bisa Anda dapatkan lewat link di bawah ini:

Aturan Teknis Skema COB BPJS Kesehatan Terbaru

Aturan Teknis Skema COB BPJS Kesehatan Terbaru
Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah menyelesaikan mengenai aturan teknis skema Coordination of Benefit (CoB) atau koordinasi manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kerjasama CoB adalah suatu proses dimana dua atau lebih penanggung (payer) yang menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama, membatasi total benefit dalam jumlah tertentu yang tidak melebihi jumlah pelayanan kesehatan yang dibiayakan.Di mana disini adalah kerjasama pembayaran dan manfaat yang terjalin antara BPJS Kesehatan dan asuransi umum. 

Dengan munculnya peraturan teknis ini maka diharapkan akan mendorong jumlah peserta baru terutama kepesertaaan dari peserta penerima upah.

Beleid yang terdapat pada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 tahun 2016 prihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional akan berlaku pada 1 Juli 2016. 
 

Dengan terbitnya peraturan BPJS Keehatan No 4 tahun 2016 ini maka perusahaan asuransi kesehatan yang sudah menjain kerjasama dengan BPJS Kesehatan bisa melaksanakan COB tersebut. Sampai saat ini sudah ada 52 Asuransi yang dapat menjalankan skema COB tersebut.


Sebagai informasi sebanyak 92,4 juta jiwa kepesertaan BPJS Kesehatan adalah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari total keselurahan anggota BPJS Kesehatan yang mencapai 166,8 juta jiwa . Sehingga kepesertaan dari non PBI hanya sekitar 45% saja dari total peserta BPJS Kesehatan. Inilah perlunya meningkatkan kepesertaan BPJS dari sector penerima upah.

Peraturan BPJS Kesehatan No 4 tahun 2016 mengatur mengenai koordinasi antara BPJS Kesehatan dan penyelenggara asuransi tambahan dalam memberikan manfaat untuk peserta jaminan kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan. 

Koordinasi dalam memberikan manfaat untuk peserta jaminan kesehatan nasional dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan penyelenggara asuransi kesehatan tambahan yang menjual produk indemnity, cash plan dan managed care, dengan ketentuan BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama. Penyelenggara asuransi kesehatan tambahan sebagai pembayar pertama. 


Koordinasi manfaat diberlakukan apabila peserta BPJS Kesehatan membeli asuransi kesehatan tambahan dari penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Koordinasi manfaat yang diperoleh peserta tidak melebihi total jumlah biaya pelayanan kesehatan.

Koordinasi manfaat yang diberikan kepada FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dilakukan untuk pemberian pelayanan rawat inap tingkat lanjut (RTIL) sesuai indikasi medis dan di luar kasus non spesialistik. Koordinasi manfaat yang diberikan pada FKRTL yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan hanya diberikan kepada kondisi gawat darurat.

Dalam hal peserta atau badan usaha memiliki lebih dari satu asuransi kesehatan tambahan untuk dirinya pekerja dan anggota keluarga maka, bentuk koordinasi hanya dilakukan oleh salah satu penyelenggara asuransi kesehatan tambahan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan atau peserta atau badan usaha dapat secara langsung melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan tanpa melalui penyelenggara asuransi kesehatan tambahan. 

Atas pembayaran tagihan klaim yang diajukan oleh penyelenggara asuransi kesehatan tambahan, BPJS Kesehatan memberikan penggantian klaim kepada penyelenggara asuransi kesehatan tambahan paling banyak sebesar tarif INA CBG`s rumah sakit kelas C di regionalnya. 

Dalam hal tagihan klaim RITL dari FKRTL lebih rendah tarif INA CBG`s rumah sakit kelas C di regionalnya, BPJS Kesehatan membayarkan penggantian paling banyak sebesar nilai klaim yang dibayarkan penyelenggara asuransi kesehatan tambahan kepada FKRTL. Dalam hal peserta dilayani di kelas yang lebih rendah dari haknya, penggantian diberikan sesuai dengan tarif kelas yang diterima oleh peserta. 

Selain itu, beban yang ditanggung oleh peserta juga tidak akan besar karena pembayaran jaminan kesehatan tersinergi dan tidak terpecah antara BPJS Kesehatan dengan asuransi tambahan yang digunakan oleh peserta. Source ; http://nasional.kontan.co.id/news/koordinasi-bpjs-kesehatan-asuransi-berlaku-1-juli

Prosedur BPJS Kesehatan Saat Mudik Lebaran

Prosedur BPJS Kesehatan Saat Mudik Lebaran
Prosedur BPJS Kesehatan Saat Mudik Lebaran - Tradisi mudik saat lebaran memang sudah melekat di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu selama mudik lebaran tersebut BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan khusus terkait prosedur pelayanannya bagi para peserta BPJS Kesehatan yang akan mudik sepanjang hari raya Idul Fitri tahun ini. 

Seperti kita ketahui bersama bahwa BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yan ada di Indonesia saat ini. Untuk menjamin terselenggaranya jaminan kesehatan menyeluruh termasuk saat hari raya maka ada prosedur khusus yang bisa diikuti oleh seluruh peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan selama mudik lebaran.

Prosedur BPJS Kesehatan selama lebaran ini mengkover seluruh pelayanan kesehatan pada H-7 sampai H+7 Lebaran. Dengan adanya prosedur tambahan selama masa lebaran ini diharapkan para peserta JKN-KIS yang sedang mudik bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cara yang lebih praktis.

Secara singkat prosedur BPJS ini memungkinkan peserta BPJS Kesehatan tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan walaupun tidak terdaftar di fasilitas kesehatan yang ada di domisilinya masing-masing.


 Kalau kita bandingkan dengan aturan tahun lalu dimana mekanismenya para peserta wajib melapor ke kantor cabang BPJS Kesehatan di daerah tujuan untuk bisa memperoleh tanda peserta sementara, maka pada prosedur terbaru mudik Lebaran tahun ini peserta JKN-KIS yang sedang mudik bisalangsung berobat tanpa harus melapor ke kantor cabang BPJS Kesehatan setempat.

Kebijakan pemangkasan prosedur pelayanan kesehatan tersebut mengacu pada prinsip portabilitas yang diemban BPJS Kesehatan Hal ini disampaikan oleh Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi 

Lalu bagaimana prosedur teknisnya ? Berikut Prosedur BPJS Kesehatan Saat Mudik Lebaran.

Peserta JKN-KIS saat membutuhkan pelayanan kesehatan bisa langsung mendatangi IGD (instalasi gawat darurat) rumah sakit terdekat yang ditunjuk oleh kantor cabang BPJS Kesehatan. Peserta JKN-KIS tidak perlu lagi membawa surat rujukan dari puskesmas atau klinik. 

Untuk daftar fasilitas kesehatan tersebut dan hotline service kantor cabang di seluruh Indonesia, dapat dilihat di web BPJS Kesehatan..

Pelayanan kesehatan selama mudik ini hanya berlaku bagi peserta JKN-KIS yang berstatus aktif. Jadi, pastikan telah membayar iuran dan disiplin membayar iuran agar status kepesertaannya selalu aktif.

Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku fasilitas kesehatan tidak diperbolehkan menarik biaya tambahan dari peserta. Demikian secara singkat Prosedur BPJS Kesehatan Saat Mudik Lebaran yang perlu Anda ketahui.

Tanya BPJS Kesehatan Melahirkan Normal Masih dikenakan Biaya ?

Istri saya mau melahirkan secara normal, tapi kata bidan masih dikenakan biaya Rp 600 ribu. Apa benar seperti itu? Mohon penjelasannya, terima kasih.

Pengirim: +6282280427xxx

Paket Pembiayaan Normal Rp 600 ribu

Jawab Tanya BPJS Kesehatan Melahirkan Normal Masih dikenakan Biaya ?

Kami jelaskan bahwa pelayanan kesehatan khususnya untuk persalinan normal adalah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama : Bidan, Puskesmas Rawat Inap atau klinik yang melayani peserta JKN BPJS Kesehatan.

Paket pembiayaan persalinan Normal Rp.600.000 tadi adalah jasa medis/tindakan, BHP dan Obat. Biaya sebelum atau sesudah/ pasca persalinan ( ANC PNC dapat ditagihkan Faskes Ke BPJS Kesehatan di luar paket persalinan sesuai ketentuan).

Apabila peserta JKN ditarik biaya lebih tidak sesuai ketentuan dapat menyampaikan permasalahan tersebut ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan data yang lengkap.

Edi Wiyono
Ka. Unit Manajemen Kepesertaan & UPMP4 BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung
Source: http://lampung.tribunnews.com/2016/05/31/peserta-bpjs-melahirkan-normal-kena-biaya-rp-600-ribu

Perpres No 28 Tahun 2016 PDF Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Perpres No 28 Tahun 2016 PDF Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden No 28 Tahun 2016 mengatur tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan.

Terbitnya perpres no 28 tahun 2016 ini menimbang bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.


Beberapa perubahan tersebut meliputi ketentuan pasal 16D ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 16D berbunyi sebagai berikut ;

(1) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
(2) Ketentuan batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 16F diubah, sehingga Pasal 16F berbunyi sebagai berikut:

(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja:
a. sebesar Rp 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. sebesar Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
c. sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
(2) Ketentuan besaran iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
(1) Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) berupa layanan rawat inap sebagai berikut:
a. ruang perawatan kelas III bagi:
1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
b. ruang Perawatan kelas II bagi:
1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
3. Anggota Polri dan penerima pensiun
Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
4. Peserta Pekerja Penerima Upah selain angka 1 sampai dengan angka 3 dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan Gaji atau Upah sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
5. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Peserta bukan Pekerja yang membayar
iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.
c. ruang perawatan kelas I bagi:
1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya;
2. Pimpinan dan anggota DPRD beserta
anggota keluarganya;
3. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota
keluarganya;
4. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
5. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya;
7. janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan;
8. Peserta Pekerja Penerima Upah selain angka 1 sampai dengan angka 5 dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan Gaji atau Upah di atas Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan
9. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.
(2) Ketentuan manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai Perpres No 28 Tahun 2016 PDF dapat di unduh pada link berikut

Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Bantul 2016

Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Bantul 2016
Rujukan berjenjang untuk  Kabupaten Bantul  adalah sistem rujukan bagi pasien yang bukan dalam keadaan darurat, bencana dan kekhususan.  Rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas kesehatan sekunder dan dari fasilitas sekunder ke fasilitas pelayanan tersier harus sesuai dengan daftar rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Kesehatan.

Sesuai dengan SK Kepala Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta nomor 441/05664/III.2 tentang rujukan berjenjang maka system rujukan berlaku mulai 01 April 2016  untuk  Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Yang di maksud RS Ruju kan tersier ada lah RS Rujukan Kabupaten/Kota, RS Ruju kan Regional dan RS Ruju kan Provinsi. Untuk PPK  TK I yang ruju kan sekundernya ti dak memiliki layanan spesialis mata dapat me rujuk ke RSUD Kota Yogyakarta.

Se mua fasilitas pelayanan ke sehatan WAJIB mengikuti jenjang rujukan yang telah ditetapkan. Bagi pasien dengan jaminan kesehatan, Badan penjaminan harus berdasarkan keputusan kepala Dinas ini dalam system rujukan yang ditetapkan.

Dokter yang me nerima rujukan wa jib membuat rujukan balik atau surat keterangan masih perlu perawatan di rumah sakit tersebut (sesuai indikasi medis).

Jika dokter tidak membuat su rat keterangan masih per lu perawatan di rumah sakit ma ka rujukan berlaku se lama 1 (satu) bulan sejak di buat.

Rumah sakit yang ditunjuk se bagai rujukan tersier dapat me nerima rujukan lang sung dari fasilitas pelayanan primer yang masyarakatnya berdomisili da lam radius 1 (satu) kilometer dari rumah sakit tersebut.

Rujukan berjenjang Kaupaten Bantul Yogyakarta

FKTP/Puskesmas  : Banguntapan I, Banguntapan II, Banguntapan III, Piyungan, Pleret, Kretek, Imogiri I, Imogiri II, Pundong, Jetis I, Jetis II, Bambanglipuro, Pandak I, Pandak II, Bantul I, Srandakan, Sedayu I, Sedayu II, Pajangan, Sanden, Kasihan I, Kasihan II, Sewon I, Sewon II, Dlingo I, Dlingo II

RS. Sekunder : RS. Rajawali Citra, RS. Permata HUsada, RS Rahma Husada, RS. Santa Elisabeth, RSK. Paru Respira, RS PK Muh Bantul, RSKIA Umi Khasanah, RSKB Ringroad Selatan, RS Patmasuri, RS Griya Mahardika, Klinik HD Nitipuran, Klinik Bedah Adelia, RSUD Prambanan, RSIY PDHI Kalasan, RS Bhayangkara, RS Panti Rini, RS PKU Gamping, RS Queen Latifa, RS Mitra Sehat, RS Ludira HUsadaTama, RSKIA PKU Muh Kota Gede, RSI Hidayatullah, RS Happy Land

RS. Rujukan Kota/Kabupaten : RS. Panti Rapih, RS Bethesda RSUD Kota Yogyakarta, RSU PKU Muh Yogyakarta, RS PAU Harjolukito, RSUD Panembahan Senopati Bantul, RSUD Wates,RSUD Sleman, RS Akademik, RS JIH, RS Mata Dr. Yap.

RS Rujukan Regional : RSUD Kota Yogyakarta

RS Rujukan Provinsi : RSUP DR Sardjito, RSJ Grhasia (Khusus Jiwa)
Rujukan berjenjang untuk Kabupaten Bantul  2016

Search Hot Trends

ASKEPS.com

Berita dan Informasi Gempa Terbaru

Copyright © INA CBG's. All rights reserved. Template by CB