INA CBG's

Informasi INA CBGs, BPJS, JKN dan Kesehatan Indonesia

50 Daftar Pedoman Untuk Akreditasi Rumah Sakit

50 Daftar Pedoman Untuk Akreditasi Rumah Sakit


Salah satu unsur penting dan sangat vital yang menentukan keberhasilan akreditasi FKTP adalah bagaimana mengatur sistem pengdokumentasian dokumen. 

Pengaturan sistem dokumentasi dalam satu dalam proses implementasi akreditasi FKTP dianggap penting karena dokumen merupakan acuan kerja, bukti pelaksanaan dan penerapan kebijakan, program dan kegiatan, serta bagian dari salah satu persyaratan Akreditasi FKTP.

Dengan adanya sistem dokumentasi yang baik dalam suatu institusi/organisasi diharapkan fungsi-fungsi setiap personil maupun bagian-bagian dari organisasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan bersama dalam upaya mewujudkan kinerja yang optimal.

Dokumen yang dimaksud dalam Akreditasi FKTP secara garis besar dibagi atas dua bagian yaitu dokumen internal dan eksternal. Dokumen tersebut digunakan untuk membangun dan membakukan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen pelayanan. 

Regulasi internal tersebut berupa Kebijakan, Pedoman, Standar operasional prosedur (SOP) dan dokumen lain disusun berdasarkan peraturan perundangan dan pedoman-pedoman (regulasi) eksternal yang berlaku.

Berikut 55 Daftar Dokumen Pedoman  yang diperlukan:
1 Pedoman Pengorganisasian Asesmen Pasien AP
2 Pedoman Pengorganisasian Hak Pasien dan Keluarga HPK
3 Pedoman Pelayanan Hak Pasien dan Keluarga HPK4 Pedoman Sumber Daya Manusia KPS
5 Pedoman Pengorganisasian Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KPS
6 Pedoman Pelayanan DOTS MDG7 Pedoman Pengorganisasian DOTS MDG
8 Pedoman Manajerial DOTS MDG
9 Pedoman Pengorganisasian PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) MDG
10 Pedoman Pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal EmergensiKomprehensif) MDG
11 Pedoman Pelayanan Subbagian Pemeliharaan – Urusan UPL/UKL MFK
12 Pedoman Logistik MFK
13 Pedoman Pengorganisasian Manajemen Fasilitas dan Keamanan MFK
14 Pedoman Standar Fasilitas MFK
15 Pedoman Keselamatan Kerja MFK
16 Pedoman Kesehatan Kerja MFK
17 Pedoman Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana MFK
18 Pedoman Pengorganisasian Subbagian Pemeliharaan – Urusan UPL/UKL MFK
19 Pedoman Pelayanan Instalasi Sterilisasi Sentral MFK/PPI
20 Pedoman Pengorganisasian Instalasi Sterilisasi Sentral MFK/PPI
21 Pedoman Pelayanan Urusan Linen MFK/PPI
22 Pedoman Kesehatan Lingkungan MFK/PPI
23 Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rekam Medis MKI
24 Pedoman Pelayanan Instalasi Rekam Medis MKI
25 Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi MPO
26 Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi MPO
27 Pedoman Pelayanan Bedah PAB28 Pedoman Pengorganisasian Instalasi Kamar Operasi PAB
29 Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi PAB
30 Pedoman Mutu dan Keselamatan Pasien PMKP31 Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gizi PP
32 Pedoman Pelayanan Instalasi Gizi PP
33 Pedoman Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit PPI
34 Pedoman Pengorganisasian Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit PPI
35 Pedoman Pengorganisasian PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit) PPK
36 Pedoman Pelayanan PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit) PPK
37 Pedoman Pelayanan Bidang Pelayanan Keperawatan TKP
38 Pedoman Pengorganisasian Bidang Pelayanan Keperawatan TKP
39 Pedoman Pelayanan Anestesiologi TKP
40 Pedoman Pengorganisasian Bagian Umum TKP
41 Pedoman Pelayanan Bagian Umum TKP
42 Pedoman Pengorganisasian Bagian Keuangan TKP
43 Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi TKP/PP
44 Pedoman Pengorganisasian Instalasi Radiologi TKP/PP
45 Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium TKP/PP
46 Pedoman Pengorganisasian Instalasi Laboratorium TKP/PP
47 Pedoman Pelayanan Unit Pelayanan Darah TKP/PP
48 Pedoman Pengorganisasian Unit Pelayanan Darah TKP/PP
49 Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gawat Darurat TKP/PP
50 Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat TKP/PP
51 Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Jalan TKP/PP
52 Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Jalan TKP/PP
53 Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rehabilitasi Medis TKP/PP
54 Pedoman Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medis TKP/PP
55 Pedoman Pelayanan IPI
56 Pedoman Pengorganisasian IPI

Permenkes No 27 Tahun 2017 PDF Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Permenkes No 27 Tahun 2017 PDF Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Dalam peraturan menteri kesehatan nomor 27 tahun 2017 mengenai pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan disebutkan bahwa setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan PPI.


Lalu apa itu PPI?  PPI Adalah Pencegahan dan Pengendalian Infeksiyang merupakan paya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.

Hal tersebut untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional khususnya upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan diperlukan penanganan secara komprehensif melalui suatu pedoman.

Infeksi itu meliputi Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (Health Care Associated Infections) yang selanjutnya disingkat HAIs yang merupakan infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dimana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang, juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sedangkan fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pelaksanaan PPI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktik mandiri tenaga kesehatan.

Untuk memahami lebih lengkap mengenai Permenkes No 27 Tahun 2017 PDF ini dapat mengunduhnya pada link yang terdapat pada akhir artikel berikut ini.

Permenkes No 27 Tahun 2017 ini merupakan pembaharuan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270
/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

Berikut link untuk hak akses ke Permenkes No 27 Tahun 2017 PDF


Pelatihan Manajemen Rekam Medis Berbasis SNARS Edisi 1

Pelatihan Manajemen Rekam Medis Berbasis SNARS Edisi 1
DPP Pormiki Jawa tengah akan mengadakan pelatihan manjemen rekam medis berbasis snars (standar nasional akreditasi rumah sakit) edisi 1. Pelatihan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9-11 Nopember 2017 bertempat di hotel Noormans Jl. Teuku mar No.27 Jatingaleh Gajhmungkur Semarang Jawa Tengah.


Dalam pelatihan manjemen rekam medis berbasis snars (standar nasional akreditasi rumah sakit) edisi 1 ini akan menghadirkan narasumber sebagai berikut:

dr. Djoti Atmojo MARS (sekretaris Eksekutif KARS)
dr. Nurul Ainy Sidik MARS (surveyor KARS)
Elise Garmelia SKM, S.Sos, M.si (surveyor khusus & dewan pembina DPP Pormiki)

Pada pelatihan manjemen rekam medis berbasis snars (standar nasional akreditasi rumah sakit) edisi 1 beberapa materi penting yang akan disampaikan adalah i:
1. Kebijakan SNAR Edisi 1
2. manajemen Pelayanan yang terkait dengan standar elemen peran PMIK
3.Hak pasien dan keluarga (HPK)
4.Peningkatan mutu dan keselamatan (PMKP)
5. Kompetensi dan kewenangan staf (KKS)
6. Tata kelola Rumah Sakit (TKRS)
7.Manajemen Informasi dan rekam medis (MIRM)
8. Desain Formulir sesuai SNARS edisi 1
9. AKPLRM
10. Closed medical record Review (CMRR)
11. Open Medical Record Review (OMRR)
12. Pedoman Pelayanan Rekam Medis

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelatihan manjemen rekam medis berbasis snars (standar nasional akreditasi rumah sakit) edisi 1 dapat menghubungi contact person : Qori 089681918022 atau Sekretariat DPD PORMIKI Jateng d.a Rekam Medis RSUP Dr. Kariadi Semarang Phone: +62 812 8248 7272
pormikijawatengah@gmail.com.

Biaya Selisih Kelas Perawatan BPJS Kesehatan

Biaya Selisih Kelas Perawatan BPJS Kesehatan
Saat dirawat inap, peserta JKN-KIS dianjurkan untuk mengambil kelas perawatan sesuai dengan haknya untuk menghindari biaya tambahan. Namun jika berniat untuk naik kelas perawatan, peserta wajib membayar selisih/biaya tambahan untuk setiap episode rawat inap dengan ketentuan sesuai peraturan menteri kesehatan No.4 Tahun 2017


Hak pasien Kelas 3 
- memilih kelas 3 tanpa selisih biaya
- memilih kelas 2 membayar selisih biaya antara tarif INA-CBG pada kelas 2 dengan kelas 3
- memilih kelas 1 membayar selisih biaya antara tarif INA CBG pada kelas 1 dengan kelas 3
- memilih kelas VIP membayar selisih biaya antara tarif INA CBG pada kelas 1 dengan kelas 3 ditambah paling banyak 75% dari tarif INA-CBG kelas 1.

Hak pasien Kelas 2 :
- memilih kelas 3 tanpa selisih biaya
- memilih kelas 2 tanpa selisih biaya
- memilih kelas 1 membayar selisih biaya antara tarif INA CBG pada kelas 1 dengan kelas 2
- memilih kelas VIP membayar selisih biaya antara tarif INA CBG pada kelas 1 dengan kelas 2 ditambah paling banyak 75% dari tarif INA-CBG kelas 1.

Hak pasien Kelas 1 :
- memilih kelas 3 tanpa selisih biaya
- memilih kelas 2 tanpa selisih biaya
- memilih kelas 1 tanpa selisih biaya
- memilih kelas VIP membayar paling banyak 75% dari tarif INA-CBG kelas1.

 Demikian perhitungan Selisih Kelas Perawaatan BPJS Kesehatan bila beda kelas perawatan tidak sesuai dengan haknya.

28 Kebijakan Yang Perlu Ada di Rumah Sakit Untuk Akreditasi

28 Kebijakan Yang Perlu Ada di Rumah Sakit Untuk Akreditasi
Akreditasi rumah sakit telah menjadi kewajiban bagi setiap rumah sakit di dunia. Rumah sakit di Indonesia wajib terakreditasi sehingga mutu pelayanan terukur. Untuk memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan maka perlu ada kebijakan yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk mengatur tata laksana di rumah sakit itu sendiri. Kebijakan ini menjadi salah satu acuan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Berikut beberapa daftar Nama kebijakan yang diperlukan dalam memenuhi standar akreditasi Rumah Sakit :

1 Perdir Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga HPK
2 Perdir Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia KPS
3 Perdir Kebijakan PONEK MDG
4 Perdir Kebijakan Perinatal MDG
5 Perdir Kebijakan TB-DOTS MDG
6 Perdir Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja MFK
7 Perdir Kebijakan Instalasi Sterilisasi Sentral MFK/PPI
8 Perdir Kebijakan Rekam Medis MKI
9 Perdir Kebijakan Farmasi MPO
10 Perdir Kebijakan Instalasi Kamar Operasi PAB-
11 Perdir Kebijakan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien PMKP
12 Perdir Kebijakan Pelayanan RSUA PP
13 Perdir Kebijakan Radiologi PP
14 Perdir Kebijakan Pelayanan Pasien PP
15 Perdir Kebijakan Rehabilitasi Medis PP
16 Perdir Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit PPI
17 Perdir Kebijakan Promosi Kesehatan Rumah Sakit PPK
18 Perdir Kebijakan Pelayanan Darah SKP
19 Perdir Kebijakan Pendelegasian Tugas TKP
20 Perdir Kebijakan Bagian Umum TKP
21 Perdir Kebijakan Keperawatan TKP
23 Perdir Kebijakan Laboratorium TKP
24 Perdir Kebijakan Keuangan TKP
25 Perdir Kebijakan Instalasi Gizi TKP/PP
26 Perdir Kebijakan Instalasi Gawat Darurat TKP/PP
27 Perdir Kebijakan Instalasi Pelayanan Intensif TKP/PP
28 Perdir Kebijakan Instalasi Rawat Jalan TKP/PP

Demikian daftar kebijakan yang diperlukan dalam mendukung akreditasi di Rumah Sakit. Semoga kebijakan rumah sakit yang diperlukan tersebut dapat menjadi informasi yang bermanfaat.

60 Daftar Panduan Untuk Akreditasi Rumah Sakit

60 Daftar Panduan Untuk Akreditasi Rumah Sakit
Panduan akreditasi rumah sakit - Pemberian predikat akreditasi sangat penting bagi sebuah rumah sakit karena hal tersebut sebagai gambaran mutu pelayanan yang diberikan. Dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit kelengkapan dokumen adalah salah satu faktor penilaian. Berikut ini adalaah daftar-daftar panduan yang diperlukan oleh rumah sakit dalam pelayanan sehingga tercipta pelayanan yang bermutu.

Daftar Panduan Akreditasi Rumah Sakit

1 Panduan asesmen pasien AP
2 Panduan skrining pasien AP
3 Panduan pelayanan ambulan APK
4 Panduan pelayanan pasien dengan keterbatasan APK
5 Panduan penundaan pelayanan APK
6 Panduan rencana pemulangan pasien APK
7 Panduan triage APK
8 Panduan transfer pasien APK
9 Panduan do not resuscitate HPK
10 Panduan hak bantuan hidup dasar HPK
11 Panduan hak pasien dan keluarga HPK
12 Panduan pelayanan kerohanian HPK
13 Panduan hak second opinion HPK
14 Panduan kawasan tanpa rokok HPK
15 Panduan penggunaan cctv HPK
16 Panduan penyelesaian keluhan pasien dan keluarga HPK
17 Panduan perlindungan harta HPK
18 Panduan perlindungan kebutuhan privasi HPK
19 Panduan perlindungan terhadap kekerasan fisik, usia lanjut, penderita cacat, anak-anak dan yang berisiko disakiti HPK
20 Panduan persetujuan tindakan medis HPK
21 Panduan restrain HPK
22 Panduan pelayanan tahap terminal HPK
23 Panduan penolakan pengobatan HPK
24 Panduan manajerial tuberkulosis dengan strategi dots MDG
25 Panduan metode kangguru pada berat bayi lahir rendah MDG
26 Panduan rawat gabung ibu dan bayi MDG
27 Panduan rujukan tuberkulosis MDG
28 Panduan ponek 24 jam MDG
29 Panduan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal MDG
30 Panduan inisiasi menyusu dini dan air susu ibu eksklusif MDG
31 Panduan kesehatan dan keselamatan kerja konstruksi MFK
32 Panduan manajemen linen dan laundry MFK
33 Panduan manajemen tanggap darurat MFK34 Panduan manajemen utiliti MFK
35 Panduan penanggulangan kebakaran dan kewaspadaan bencana MFK
36 Panduan sanitasi penyajian makanan MFK
37 Panduan pemeliharaan alat medis dan non medis MFK
38 Panduan penarikan dan penghapusan alat medis MFK
39 Panduan pengadaan alat medis MFK40 Panduan sterilisasi MFK/PPI
41 Panduan pelayanan informasi dan pengambilan keputusan MKI
42 Panduan bahan berbahaya dan beracun MPO
43 Panduan pengelolaan obat emergensi MPO
44 Panduan telaah resep MPO
45 Panduan pelayanan informasi obat dan konseling MPO/PPK
46 Panduan manajemen risiko PMKP
47 Panduan manajemen nyeri PMKP
48 Panduan pengurangan risiko pasien jatuh PMKP
49 Panduan sistem investigasi kejadian luar biasa PMKP
50 Panduan indikator mutu PMKP
51 Panduan pelayanan kemoterapi PP
52 Panduan kamar jenasah PP
53 Panduan alat pelindung diri PPI
54 Panduan kebersihan tangan PPI
55 Panduan kebersihan PPI
56 Panduan surveilans PPI
57 Panduan edukasi ppirs PPK
58 Panduan pemberian informasi dan edukasi PPK
59 Panduan ketepatan identifikasi pasien SKP
60 Panduan peningkatan komunikasi efektif

Demikian informasi mengenai panduan yang diperlukan untuk pelayanan yang bermutu dan kebutuhan pemenuhan kelengkapan dokumen akreditasi terkait panduan di rumah sakit. Jadi bila belum memiliki panduan tersebut di atas cobalah untuk membuatnya sehingga semakin lengkap. semoga berguna.

Daftar Optik Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan Di Yogyakarta

Daftar Optik Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan Di Yogyakarta
Daftar Optik Bekerjasama BPJS Kesehatan - Bagi penderita gangguan kesehatan mata dan memiliki jaminan Kesehatan berupa BPJS Kesehatan maka bila memang gangguan penglihatan tersebut sesuai dengan indikasi medis maka akan dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Untuk mendapatkan jaminan kacamata, para peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 

Pasien akan mendapatkan rekomendasi dari dokter spesialis mata berupa peresepan yang merupakan hasil pemeriksaan mata yang dilakukan.

Untuk penjaminan kacamata ini, BPJS Kesehatan hanya memberikan jaminan maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.



Sedangkan ukuran kacamata yang dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah minimal 0.5 Dioptri untuk lensa spheris dan 0.25 Dioptri untuk lensa silindris. 

Bagi yang membutuhkan informasi mengenai daftar optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk wilayah Yogyakarta, berikut kami sampaikan daftarnya. Berikut ini adalah daftar Optik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan KCU Yogyakarta.

Daftar Optik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk KCU Yogyakarta

1. Optik Sukses Jalan Gandekan Lor Nomor 90 Yogyakarta telepon 0274-562703
2. Optik Candi Putra jalan sumarwi nomor 30 wonosari gunungkidul telepon 0274-394444
3. Optik wates baru, komplek perdagangan gawok wates kulon progo telepon 0274-773214
4. Optik Akur jalan urip sumoharjo nomor 71 yogyakarta telepon 0274-565691
5. Optik Akur KHA Dahlan Jalan KH ahmad dahlan nomor 35 yogyakarta telepon 0274-375541
6. Optik Abakura jalan bantul km 5,5 nomor 265 bantul telepon 0274-373020
7. Optik International jalan Mataram nomor 64 yogyakarta telepon 0274-566934
8. Optik Kurnia jalan baron nomor A16 gunungkidul telepon 0274-393466
9. Optik Argus jalan jenderal sudirman nomor 4 yogyakarta 0274-589093
10. Optik Marlin jalan brigjen katamso nomor 206 yogyakarta telepon 0274-378583
11. Optik Akur Bantul jalan jenderal sudirman nomot 76 bantul telepon 0274-367215
12. Optik ismail jalan magelang km 12 krapyak triharjo sleman telepon 0274-868164
13. Optik arif jalan kha dahlan nomor 143 yogyakarta telepon 0274-3151987
14. Optik Puas jalan gito gati grojogan pandowoharjo sleman telepon 0274-865326
15. Optik pranoto jalan C smanjuntak nomor 06 terban gondokusuman yogyakarta telepon 0274-565350

Demikian informasi mengenai daftar optik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Semoga daftar optik ini dapat bermanfaat untuk mendapatkan tanggungan BPJS Kesehatan.

Fungsi Sosial Rumah Sakit

Fungsi Sosial Rumah Sakit
Sehubungan dengan telah dikembangkannya Pendekatan Rumah Sakit Proaktif sejak 1997 dimana salah satu esensinya adalah Rumah Sakit Proaktif harus dapat berfungsi sebagai Rumah Sakit Promotor Kesehatan(Health Promoting Hospital) yang juga melaksanakan kegiatan Promotif maupun preventif bagi kesehatan pasien, staf rumah sakit dan masyarakat di wilayah cakupannya serta pengembangan organisasi rumah sakit menjadi organisasi yang sehat. Gerakan menjadi Rumah SakitPromotorKesehatan akan menghasilkan reorientasi pelayanan rumah sakit dimanaklien rumah sakit adalah pasien dan orang sehat.

Rumah sakit dan tenaga yang bekerja di rumah sakit dalammelaksanakan fungsi manajemen, pelayanan, pendidikan,pelatihan danpengembangan harus menghormati hak-hak pasien. Informasi mengenaihak-hak pasien harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat olehpengguna pelayanan rumah sakit.

Fungsi Sosial Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/Per/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit dan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VII/1997tentang Pola Tarip RumahSakit Pemerintah mengaturkewajiban rumah sakit untuk menyediakansebagian tempat tidurnya untuk masyarakat miskin. Untuk itu, makabangsal-bangsalrawat inap di rumah sakit dibedakan ke dalam tiga kelas,yaitu: Kelas Utama, Kelas I, Kelas II, dan Kelas III.

Dalam memberikan pelayanan kepada pasien, keselamatan pasienmerupakan prioritas utama rumah sakittanpa membedakan segmentersebut. Dan dalam melaksanakan fungsi sosialseperti tersebut dalamPermenkes di atas, setiap rumah sakit dengan antara lain menyediakanfasilitas untuk merawat penderita yang tidak/ kurang mampu sesuaiperaturan yang berlaku. Selain itu, dalam fungsi sosial tersebut, rumahsakit berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam nasional atau lokal dan melakukan misi kemanuasiaan rumah sakit.

Syarat Rumah Sakit Umum Tipe C

Syarat Rumah Sakit Umum Tipe C
Syarat rumah sakit umum tipe c - Banyaknya fasilitas kesehatan berupa rumah sakit memang semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan. Adapun rumah sakit yang ada dibedakan dalam tipe A, B, C dan D. Dalam artikel ini akan diinformasikan fasilitas seperti apa sebuah rumah sakit tipe C tersebut.

Rumah Sakit Umum Kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar dan 4 (empat) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik. Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas C meliputi Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan Penunjang Non Klinik.

Pelayanan Medik Umum rumah sakit umum tipe c terdiri dari Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Gigi Mulut dan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak /Keluarga Berencana. Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.


Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi. Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut rumah sakit umum tipe c minimal 1 (satu) pelayanan. Pelayanan Spesialis Penunjang Medik terdiri dari Pelayanan. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik.

Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan Laundry/Linen, Jasa Boga / Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenazah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air Bersih. Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan. Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 9 orang dokter umum dan 2 orang dokter gigi sebagai tenaga tetap.

Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing minimal 2 orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda. Pada setiap Pelayanan Spesialis Penunjang Medik masing-masing minimal 1 orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.

Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur rumah sakit umum tipe c adalah 2:3 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit.  Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit. Sarana prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.  Peralatan yang dimiliki Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tempat tidur minimal 100 (seratus) buah. Administrasi dan manajemen terdiri dari struktur organisasi dan tata laksana. Struktur organisasi tersebut memuat paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. Tata laksana sebagai syarat rumah sakit umum tipe c meliputi tatalaksana organisasi, standar pelayanan, standar operasional prosedur(SPO), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMS) dan hospital by laws dan Medical Staff by laws. Demikian informasi mengenai Syarat rumah sakit umum tipe csemoga bermanfaat.

Pelatihan Implementasi Audit Klinik di Rumah Sakit 2017

Pelatihan Implementasi Audit Klinik di Rumah Sakit 2017
Undang Undang no 4 tahun 2008 mengenai rumah sakit dimana rumah sakit diwajibkan melaksanakan audirt medic yang selama ini masih rancu untuk mengadakan audit medic yang sebenarnya diamna selama ini kasus kematian selalu dikatakan audit medic. Kasus kematian padahal ini adalah laporan kematian buka audit medik.

Untuk itu ARSADA (asosiasi rumah sakit daerah seluruh Indonesia) akan mengadakan pelatihan implementasi audit medic dan audit klinik yang sebenarnya dengan pakar pakar yang berkompeten dalam membantu komite mutu dan sub komite mutu medic serta tenaga kesehatan yang lain.

Dalam standar akreditasi PMKP 2.1 harus dilakukan audit medic dan audit klinik clinical pathway, untuk itu ppk, pak dan clinical pathway perlu dilakukan evaluasi dengan cara audit medic dan audit klinik serta dilakukan tindak lanjut maka dalam latihan ini akan diberikan wawasan dan pelatihan tentang audit medic dan audit klinik.

Diharapkan pelatihan yang akan diadakan ini peserta dapat  memahami dan mengimpelentasikan audit medic danaudit klinik dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan peningkatan mutu serta keselamatan pasien rumah sakit sehingga derajat kesehatan masyarakat seutuhnya dapat meningkat dengan baik  dan semoga apa yang menjadi harapan kita semua dapat terwujud, juga standar akreditasi MKI 20 sampai dengan MKI 20.2 yang menyatakan rumah sakit harus menyiapkan system informasi rumah sakit maka dalam pelatihan ini diberikan wawasan tentang system informasi rumah sakit.

Tujuan dari pelatihan Implementasi Audit Klinik di Rumah Sakit adalah membantu tnaga kesehatan rumah sakit dan komite medic meningkatkan wawasan serta mampu melakukan audit medic dan audit klinik dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit  juga mengetahui kegunaan system informasi rumah sakit.

Pelatihan Implementasi Audit Klinik di Rumah Sakit ini akan diadakan pada tanggal 8-9 September 2017 bertempat di Hotel Menara Peninsula Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelatihan Implementasi Audit Klinik di Rumah Sakit ini dapat menghubungi secretariat ARSADA Telp 0218309111 Fax 0218314428
Copyright © INA CBG's. All rights reserved. Template by CB