INA CBG's

Informasi INA CBGs, BPJS, JKN dan Kesehatan Indonesia

Rumah Sakit Se-Jateng akan Diakreditasi dengan SNARS Edisi I

Rumah Sakit Se-Jateng akan Diakreditasi dengan SNARS Edisi I
Rumah Sakit memang dituntut untuk dapat memberikan pelayan dengan standar pelayanan yang baik.

Agar memiliki standar pelayanan yang sama secara Nasional maka Kars sebagai komisi akreditasi rumah sakit akan melakukan akreditasi rumah sakit di Jawa Tengah.


Standar yang akan dipakai pada tahun ini adalah standar akreditasi rumah sakit Edisi I.

Standar nasional akreditasi rumah sakit (snar) Edisi I ini adalah hasil penyempurnaan dari standar standar akreditasi rumah sakit sebelumnya.

Standar terbaru akreditasi rumah sakit ini merupakan standar yang bersifat nasional dan berlaku pada tahun 2018 ini.

Saat ini belum ada rumah sakit di Jawa Tengah yang menggunakan standar nasional akreditasi rumah sakit ini.

Oleh sebab itu memang diharapkan agar setiap rumah sakit untuk segera menyesuaikan dengan standar akreditasi terbaru 2018 ini.

Penerapan akreditasi ini masih memerlukan tahapan-tahapan agar memenuhi hasil yang memuaskan.
Mengingat, akreditasi yang baik akan berdampak pada pelayanan yang juga lebih baik dan meningkat. 

Sumber : Kompas.com

Apa itu Clinical Pathways ?

Apa itu Clinical Pathways ?

clinical pathways

Clinical Pathways merupakan suatu konsep perencanaan pelayanan terpadu yang merangkum setiap langkah yang diberikan kepada pasien berdasarkan standar pelayanan medis dan asuhan keperawatan yang berbasis bukti dengan hasil yang terukur dan dalam jangka waktu tertentu selama di rumah sakit.

Clinical Pathways menjadi salah satu komponen dari Sistem DRG-Casemix yang terdiri dari kodefikasi penyakit dan prosedur tindakan (ICD 10 dan ICD 9-CM) dan perhitungan biaya (baik secara top down costing atau activity based costing maupun kombinasi keduanya). Implementasi Clinical Pathways berkaitan erat dengan Clinical Governance dalam hubungannya menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan dengan biaya yang dapat diestimasikan dan terjangkau.

Penyusunan Format Clinical Pathways harus memperhatikan komponen yang harus dicakup sebagaimana definisi dari Clinical Pathways. Manfaatkan data yang telah ada di lapangan rumah sakit dan kondisi setempat dan sensus harian.Variabel varians varians dalam Clinical Pathways dapat digunakan sebagai alat (entry point) untuk melakukan audit medis dan manajemen baik untuk tingkat pertama maupun kedua (1st party and 2nd party audits) dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

Variabel tindakan tindakan dalam Clinical Pathways bisa digunakan sebagai alat (entry point) dalam melakukan surveilans Tim Pengendalian Infeksi Nosokomial dan selanjutnya untuk menilai Health Impact Intervention. Variabel obat obatan dalam Clinical Pathways dapat digunakan sebagai alat (entry point) untuk melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring dari 5 Langkah 12 Kegiatan Tim Farmasi dan Terapi Komite Medik RS. Sekaligus secara tidak langsung menggalakkan penggunanan obat secara rasional dan dapat melihat cermin dari penggunaan obat generik.

Clinical Pathways bisa digunakan sebagai salah satu alat mekanisme evaluasi penilaian risiko penilaian risiko untuk mendeteksi kesalahan aktif (active errors) dan laten (latent / system errors) maupun nyaris terjadi (near miss) dalam Manajemen Risiko Klinis (Clinical Risk Management) dalam rangka menjaga dan meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien (patient safety).

Hasil dan revisi CP dapat dipakai juga sebagai alat (entry point) untuk melakukan perbaikan dan revisi Standar Pelayanan Medis dan asuhan Keperawatan yang bersifat dinamis dan berdasarkan pendekatan Evidence-based Medicine (EBM) dan Evidence-based Nurse (EBN). Partisipasi aktif, komitmen dan konsistensi dari seluruh jajaran direksi, manajemen dan profesi harus dijaga dan dipertahankan demi terlaksana dan suksesnya program Casemix di rumah sakit. Bila Sistem Casemix Rumah Sakit telah berjalan, maka untuk selanjutnya akan lebih mudah untuk masuk ke dalam sistem pembiayaan lebih lanjut yakni Health Resources Group (HRG). (source: saripediatri.idai.or.idClinical Pathways

Pelatihan Neuromuscular taping NMT 2018

Pelatihan Neuromuscular taping NMT 2018
Dengan Neuromuscular taping NMT fisioterapis merasakan sangat terbantu dalam menangani berbagai masalah, menjadi lebih mudah dalam menghandle pasien menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan untuk aplikasi ini. Terbukti bahwa NMT mampu memberikan efek dalam cakupan problematika system di atas, sangat membantu fisioterapis dalam menangani pasiennya.

Klinik Griya Fiso bunda novy bekerja sama dengan ikatan fisiterapi Indonesia cabang sleman akan menyelenggarakan workshop NMT Basic. Kegiatan ini merupakan pelatihan professional tentang aplikasi NMT khususnya untuk aplikasi upper dan lower extremity untuk kondisi. Melalui pelatihan ini peserta dijamin dapat memberikan treatment dengan konsep NMT secara tepat dan tersertifikat berskala international.

Neuromuscular taping NMT ini akan diadakan di pusat rehabilitasi dan habilitasi tumbuh kembang anak "Griyo Fisio Bunda Novy" yang beralamat di Jl. Nanas Perumahan Kadisoka permai kav no 2, purwomartani kalasan sleman yogyakarta.

Dengan Neuromuscular taping NMT ini maka para peserta akan mendapat satuan kredit partisipan yang akan diterbitkan oleh Ikatan Fiaioterapi Indonesia (IFI) Pusat.

Adapun jadwal Neuromuscular taping NMT  akan dilaksanakan pada tanggal 19-22 April 2018. Untuk informasi lengkap mengenai kegiatan Neuromuscular taping NMT dapat menghubungi Griyo Fisio Bunda Novy telp 085100556622

Standar Akreditasi 2018, Ternyata Seperti Ini Aturannya

Standar akreditasi rumah sakit yang dipergunakan mulai 1 Januari 2018 adalah STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT EDISI 1 yang terdiri dari 16 bab yaitu :

1. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)
2. Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas (ARK)
3. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
4. Asesmen Pasien (AP)
5. Pelayanan Asuhan Pasien (PAP)
6. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
7. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)
8. Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)
9. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
10.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
11.Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
12.Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
13.Kompetensi & Kewenangan Staf (KKS)
14.Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
15.Program Nasional (menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan angka kesehatan ibu dan bayi, menurunkan angka kesakitan HIV/AIDS, menurunkan angka kesakitan tuberkulosis, pengendalian resistensi antimikroba dan pelayanan geriatri)
16.Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP)

Ketentuan penggunaan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi I sebagai berikut:
1. Rumah Sakit Pendidikan : 16 bab
2. Rumah Sakit non Pendidikan : 15 bab

Untuk lebih jelasnya silahkan pelajari mengenai standar akreditasi 2018 atau SNAR 1 yang ada. Untuk mendapatkan akses ke Standar Akreditasi 2018 PDF silahkan ikuit link berikut : Standar Akreditasi 2018 PDF

Kamus Indikator Kinerja Rumah Sakit Area Klinis Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Berikut ini adalah kamus Indikator Kinerja Rumah Sakit Area Klinis Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Kategori Indikator : Kepatuhan dalam pelaksanaan standar pelayanan
Perspektif : Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (good clinical governanc) berbasis mutu dan keselamatan pasien
Dimensi Mutu : Kesinambungan pelayanan (continuoum of care) dan keselamatan pasien
Tujuan : Terselenggaranya standarisasi proses asuhan klinis, mengurangi risiko proses asuhan klinis, mengurangi adanya variasi asuhan klinis dan memberikan asuhan klinis yang tepat waktu serta penggunaan sumber daya yg efisien dan konsisten sehingga menghasilkan mutu pelayanan yang tinggi dengan menggunakan praktek klinik yang berbasis bukti.
Definisi operasional : Kepatuhan terhadap clinical pathway adalah kepatuhan para staf medis/DPJP dalam menggunakan clinical pathway untuk memberikan asuhan klinis pasien secara terstandarisasi dan terintegrasi sehingga dapat meminimalkan adanya variasi proses asuhan klinis.
Setiap RS menetapkan paling sedikit 5 clinical pathway dari data 5 penyakit terbanyak dengan ketentuan high volume, high cost, high risk dan diprediksi sembuh.
Evaluasi atau cara penilaian penerapan ke-5 clinical pathway tersebut adalah :
1) Dilakukan audit clinical pathway berupa kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan asuhan klinis (indikator proses) dan terhadap lama hari perawatan /LOS (Indikator output).
2) Dokumen clinical pathway diintegrasikan pada berkas rekam medis Kepatuhan diukur dengan ketepatan LOS sesuai CP pada kasus tanpa varian tambahan.

Audit clinical pathway dilakukan berkala setiap bulan.
Frekuensi Pengumpulan Data  : Bulanan
Formula : Telusur dokumen
1. Ada CP
2. Ada CP yang diimplementasikan terintegrasi di Rekam Medik
3. Ada CP yang diimplementasikan, terintegrasi dan dievaluasi

Sumber Data : Rekam Medik
Standar : Ada 5 CP sudah diimplementasikan terintegrasi dalam berkas Rekam Medik dan sudah dievaluasi

Kriteria Penilaian :
Ada 5 CP yang diimplementasikan di Rekam Medik dan dievaluasi --> skor = 100
Ada 5 CP yang diimplementasikan, tapi belum dievaluasi --> skor = 75
Ada CP, belum diimplementasikan --> skor = 50
Belum ada CP --> skor = 25

PIC Ka. SMF/Departemen Medik, Ka Instalasi rawat inap, Ka. Komite Medik,Ka.Komite Mutu

Inilah Syarat Jadi Surveior KARS Akreditasi Rumah sakit

Inilah Syarat Jadi Surveior KARS Akreditasi Rumah sakit
Ingin menjadi salah satu Surveior KARS? atau hanya ingin tahu syarat apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi Surveior KARS? Selain memiliki kesehatan yang prima ada beberapa syarat penting yang harus dimiliki oleh Surveior KARS berikut ulasannya. 

KARS merupakan singkatan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit. KARS adalah lembaga akreditasi independen di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. KARS memberikan akreditasi nasional dan internasional kepada rumah sakit di Tanah Air. Setelah terakreditasi oleh International Society for Quality in Health Care (ISQua), sebuah lembaga internasional yang mengakreditasi lembaga akreditasi di beberapa negara, kini KARS setara dengan lembaga akreditasi lain di dunia. 

Dari 2.415 rumah sakit di Indonesia yang terakreditasi KARS baru 121 rumah sakit. Tenaga surveyor (penilai) yang terbatas memengaruhi kecepatan proses akreditasi. Pada tahun 2015 ini setidaknya KARS mempunyai target memiliki 400 surveyor.

Adapun Persyaratan untuk menjadi Surveior KARS terbagi menjadi 2 kelompok besar yaitu persyaratan administratif dan persyaratan substantif.

A. Persyaratam Administratif
1)    Syarat administratif umum :

    Umur 40 tahun ke atas.
    Fit untuk melaksanakan tugas surveior (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari  dokter RS).
    Mempunyai kompetensi  leadership, komunikasi, team work yang baik.
    Seluruh calon surveior harus mendapat rekomendasi dari:
    -Direktur Rumah Sakit, atau
    -Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, atau
    -Ketua PERSI Pusat atau Daerah, atau
    -Pejabat Kementerian Kesehatan (minimal Eselon II)

2)    Syarat administratif  khusus  :
-Pengurus KARS, atau Surveior KARS, dan

a.    Surveior Manajemen
    Pendidikan : Dokter atau Dokter Spesialis, dengan S2 Manajemen RS atau Manajemen Kesehatan.
    Pengalaman : Pernah menjabat sebagai Direksi dan pernah bekerja di Rumah Sakit sekurang-kurangnya 5 tahun, atau    Pernah menjabat sebagai pejabat struktural 1 (satu) level di bawah Direksi rumah sakit dan bekerja di rumah sakit selama 10 tahun, atau  Pernah aktif sebagai Ketua Panitia/Komite Mutu di rumah sakit dan bekerja di rumah sakit selama 10 tahun, atau  Aktif dalam penyiapan akreditasi rumah sakit di Dinas Kesehatan Propinsi / Kementerian Kesehatan dan bekerja di rumah sakit selama 10 tahun

b.    Surveior Medis
    Pendidikan  : Dokter Spesialis
    Pengalaman :Pernah bekerja di rumah sakit sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai fungsional dokter spesialis dan pernah aktif pada Komite Medis.
    Syarat lain  : Tidak pernah mendapat sanksi disiplin oleh MKDKI dan sanksi tindak pelanggaran etik oleh MKEK.

c.    Surveior Keperawatan
    Pendidikan : S.Kp / Skep,Ners atau Mkep, Ners.
    Pengalaman : Pernah bekerja di rumah sakit sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai fungsional tenaga keperawatan dan, Pernah menjabat sebagai jabatan struktural dalam bidang pelayanan keperawatan di rumah sakit dan,  Mendapat izin / rekomendasi atasan langsung dari Kepala / Direktur rumah sakit.

 B.    Persyaratan Substantif:
Sudah pernah mengikutikegiatan sbb :

    Workshop atau Bimbingan yang dilaksanakan oleh KARS
    Workshop wajib yang telah dikuti adalah WSAB
    Workshop pilihan adalah PMKP,MPO,Asesor internal, Patient safety.
    Pelatihan menjadi surveior yang dilaksanakan oleh KARS
    Lulus ujian (test) pemahaman seluruh standar akreditasi versi 2012
    Pelatihan telusur dan praktik lapangan
    Kegiatan magang survei

Berdasarkan persyaratan substansi ini calon surveior dapat dibuat kriteriaskoring sebagai berikut :

    Pernah mengikuti work shop yg diselenggarakan Kars  : Skor 3
    Menjadi anggota Pokja Akreditasi di RS yg sudah lulusAkreditasi : Skor 4
    Menjadi anggota pokja Akreditasi di RS yg belum lulus : Skor 2
    Direktur RS yang sudah lulus Akreditasi Paripurna : skor 6
    Direktur RS yang sudah lulus Akreditasi Utama : skor 5
    Pernah atau sedang menjabat  Komite medis / Komite keperawatan / Komite mutu : Skor 4
    Pernah atau sedang menjabat sub Komite kredensial, sub Komite mutu, sub Komite etik dari Komite medis / Komite keperawatan : skor: 2
    Pernah atau sedang menjabat  IPCN  Skor : 4
    Asesor internal RS yg sudah terakreditasi skor:  5[source :Kars.or.id]

Permenkes No 9 Tahun 2014 Tentang Klinik PDF

Permenkes No 9 Tahun 2014 Tentang Klinik PDF
Persyaratan, kewajiban dan hak sebuah klinik kesehatan diatur dalam permenkes no 9 tahun 2014. Beragam persyaratan tertuang di dalam permenkes tersebut. Untuk mengunduhnya silahkan mencari tautan pada akhir artikel ini

Kewajiban Klinik Kesehatan

Sesuai dengan PMK No 9 Tahun 2014 Tentang Klinik PDF Setiap Klinik Kesehatan mempunyai kewajiban:
a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan;
b. memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan nondiskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
d. memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (informed consent);
e. mengadakan rekam medis;
f. melaksanakan sistem rujukan dengan tepat;
g. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
h. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
i. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
j. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. memiliki standar prosedur operasional;
l. melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan fungsi sosial;
n. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
o. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Klinik Kesehatan; dan
p. memberlakukan seluruh lingkungan Klinik Kesehatan sebagai kawasan tanpa rokok.
Setiap Kinik mempunyai hak:
a. menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan;
c. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
d. menbisakan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanankesehatan; dan
e. mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di Klinik Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Permenkes No 9 Tahun 2014 Tentang Klinik Penyelenggara Klinik Kesehatan wajib:
a. memasang nama dan klasifikasi Klinik Kesehatan;
b. membuat dan melaporkannya kepada dinas kesehatan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik Kesehatan dengan menyertakan nomor Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis dan nomor surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat TandaRegistrasi (STR), dan Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan lain.
c. melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Klinik Kesehatan sesuai dengaan Permenkes No 9 Tahun 2014 Tentang Klinik, dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Setiap Klinik Kesehatan yang telah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi. Akreditasi dilakukan oleh lembaga independen pelaksana akreditasi yang membidangi fasilitas pelayanan kesehatan.

Berikut tautan untuk hak akses ke permenkes No 9 Tahun 2014 PDF
Berikut tauran untuk hak akses ke Syarat dan Izin Klinik PPT

Syarat Pendirian Klinik Kesehatan Sesuai Permenkes No 9 Tahun 2014

Syarat Pendirian Klinik Kesehatan Sesuai Permenkes No 9 Tahun 2014
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana proses mendirikan Klinik Kesehatan, kewajiban dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi ada baiknya untuk memahami mengenai Klinik Kesehatan.

Sesuai dengan peratuaran menteri kesehatan No 9 Tahun 2014 mengenai Klinik Kesehatan maka yang dimaksud dengan Klinik Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang mengadakan pelayanan kesehatan perorangan dengan sediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.

Berdasarkan jenis pelayanan, Klinik Kesehatan bisa dibagi menjadi Klinik Kesehatan pratama dan Klinik Kesehatan utama. Klinik Kesehatan pratama adalah Klinik Kesehatan yang mengadakan pelayanan medik dasar baik umum ataupun khusus sedangkan Klinik Kesehatan utama adalah Klinik Kesehatan yang mengadakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.

Klinik Kesehatan bisa mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu sesuai dengan cabang/disiplin ilmu atau sistem organ.



Klinik Kesehatan bisa dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Klinik Kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat yang mengadakan rawat jalan bisa didirikan oleh perorangan atau badan usaha. Klinik Kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat yang mengadakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.

Lokasi Klinik Kesehatan harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan hal ini tidak berlaku untuk Klinik Kesehatan perusahaan atau Klinik Kesehatan instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, warga binaan, atau pegawai instansi tersebut.

Bangunan Klinik Kesehatan harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan, hal tersebut  tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.

Bangunan Klinik Kesehatan paling sedikit terdiri atas ruang pendaftaran atau ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang administrasi, ruang obat dan bahan habis pakai untuk Klinik Kesehatan yang melaksanakan pelayanan farmasi, ruang tindakan, ruang pojok ASI, kamar mandi atau wc dan ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

Klinik Kesehatan rawat inap harus memiliki ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan, ruang farmasi, ruang laboratorium  dan ruang dapur. Jumlah tempat tidur pasien pada Klinik Kesehatan rawat inap paling sedikit 5 (lima) buah dan paling banyak 10 (sepuluh) buah.

Prasarana Klinik Kesehatan meliputi instalasi sanitasi, instalasi listrik, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ambulans, khusus untuk Klinik Kesehatan yang mengadakan rawat inap; dan sistem gas medis, sistem tata udara, sistem pencahayaan dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

Penanggung jawab teknis Klinik Kesehatan harus seorang tenaga medis harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Klinik Kesehatan tersebut, dan bisa merangkap sebagai pemberi pelayanan. Tenaga Medis hanya bisa menjadi penanggung jawab teknis pada 1 (satu) Klinik Kesehatan.

Ketenagaan Klinik Kesehatan rawat jalan terdiri atas tenaga medis, tenaga keperawatan, Tenaga Kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Ketenagaan Klinik Kesehatan rawat inap terdiri atas tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga gizi, tenaga analis kesehatan, Tenaga Kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Tenaga medis pada Klinik Kesehatan pratama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.

Tenaga medis pada Klinik Kesehatan utama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dan 1 (satu) orang dokter sebagai pemberi pelayanan.Tenaga medis pada Klinik Kesehatan utama yang memberikan pelayanan kedokteran gigi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter gigi spesialis dan 1 (satu) orang dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.

Setiap tenaga medis yang berpraktik di Klinik Kesehatan harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik Kesehatan harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klinik Kesehatan harus dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan dan memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peralatan medis yang digunakan di Klinik Kesehatan harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Klinik Kesehatan rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi bagi yang mengadakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai penanggung jawab atau pendamping.

Klinik Kesehatan rawat inap wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan apoteker dan bisa melayani resep dari dokter Klinik Kesehatan yang bersangkutan, serta bisa melayani resep dari dokter praktik perorangan maupun Klinik Kesehatan lain.

Klinik Kesehatan yang mengadakan pelayanan rehabilitasi medis pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan oleh apoteker.

Klinik Kesehatan rawat inap wajib mengadakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium Klinik Kesehatan. Klinik Kesehatan rawat jalan bisa mengadakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium Klinik Kesehatan. pada Klinik Kesehatan pratama merupakan pelayanan laboratorium Klinik Kesehatan umum pratama

Klinik Kesehatan utama bisa mengadakan pelayanan laboratorium Klinik Kesehatan umum pratama atau laboratorium Klinik Kesehatan umum madya. Dalam hal Klinik Kesehatan mengadakan laboratorium Klinik Kesehatan yang memiliki sarana, prasarana, ketenagaan dan kemampuan pelayanan melebihi kriteria dan persyaratan Klinik Kesehatan maka laboratorium Klinik Kesehatan tersebut harus memiliki izin tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penyelenggaraan Klinik Kesehatan wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional.Izin mendirikan diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Izin operasional diberikan olehpemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Syarat Pendirian Klinik Kesehatan

Syarat untuk bisa izin mendirikan, penyelenggara Klinik Kesehatan harus melengkapi persyaratan:
a. identitas lengkap pemohon;
b. salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan;
c. salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
d. dokumen SPPL untuk Klinik Kesehatan rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk Klinik Kesehatan rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
e. profil Klinik Kesehatan yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;
f. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat. Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan bisa diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum bisa memenuhi persyaratan. Bila sampai batas waktu pemohon tidak bisa memenuhi persyaratan, maka pemohon harus mengajukan permohonan izin mendirikan yang baru.

Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bisa diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota harus mengeluarkan keputusan atas permohonan izin operasional, paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima permohonan izin berupa penerbitan izin, penolakan izin atau pemberitahuan untuk kelengkapan berkas.

Klinik Kesehatan rawat inap hanya bisa memberikan pelayanan rawat inap paling lama 5 (lima) hari.Apabila memerlukan rawat inap lebih dari 5 (lima) hari, maka pasien harus secara terencana dirujuk ke rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klinik Kesehatan pratama hanya bisa melakukan bedah kecil (minor) tanpa anestesi umum dan/atau spinal. Klinik Kesehatan utama bisa melakukan tindakan bedah, kecuali tindakan bedah yang:
a. menggunakan anestesi umum dengan inhalasi dan/atau spinal;
b. operasi sedang yang berisiko tinggi; dan
c. operasi besar.

Demikian syarat pendirian klinik kesehatan sesuai dengan permenkes no 9 tahun 2014. Semoga bermanfaat.

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 Terbaru 2018

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 Terbaru 2018
Standar Akreditasi RS 2018 -Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia yang diberlakukan memiliki maksud agar bisa menilai kepatuhan rumah sakit  pada standar akreditasi yang sudah ada. 

Di Indonesia pelaksanaan Akreditasi rumah sakit telah dilakukan mulai tahun 1995 dengan memakai standar akreditasi yang didasarkan pada tahun berapa standar tersebut mulai dipakai sebagai penilaian, sehingga selama ini belum pernah ada Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia.

Status akreditasi yang ada pada saat ini terdiri dari status akreditasi nasional dan status akreditasi internasional, oleh karena itu di Indonesia perlu ada Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. 

Dari latarbelakang tersebut maka standar akreditasi untuk rumah sakit yang mulai diberlakukan pada Januari 2018 ini diberi nama Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 dan disingkat menjadi SNARS Edisi 1.

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1, adalah standar akreditasi baru yang bersifat nasional dan diberlakukan secara nasional di Indonesia. Disebut dengan edisi 1, karena di Indonesia baru pertama kali ditetapkan standar nasional untuk akreditasi rumah sakit. 

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1 berisi 16 bab yang juga dijelaskan bagaimana proses penyusunan, penambahan bab penting pada SNARS Edisi 1 ini, referensi dari setiap bab dan juga glosarium istilah-istilah penting, termasuk juga kebijakan pelaksanaan akreditasi rumah sakit. 
Pada tahap awal Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) membentuk Tim penyusun yang terdiri dari 25 orang, Tim tersebut dibagi menjadi sub tim-sub tim, masing masing sub tim mereview 3 – 4 bab dari standar akreditasi versi 2012. Mengingat ditingkat internasional ada panduan prinsip-prinsip standar akreditasi yang dikeluarkan oleh ISQua (The International Society for Quality in Health Care) yaitu badan akreditasi yang melakukan akreditasi standar akreditasi yang dipergunakan oleh badan akreditasi.

Langkah awal yang dilakukan KARS adalah mengundang pakar akreditasi untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip standar akreditasi dari ISQua yang harus diperhatikan oleh KARS dalam menyusun standar akreditasi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 ini, disusun dengan menggunakan acuan acuan sebagai berikut:
•Prinsip-prinsip standar akreditasi dari ISQua
•Peraturan dan perundangan-undangan termasuk pedoman dan panduan di
tingkat Nasional baik dari pemerintah maupun profesi yang wajib dipatuhi dan
dilaksanakan oleh rumah sakit di Indonesia
•Standar akreditasi JCI edisi 4 dan edisi 5
•Standar akreditasi rumah sakit KARS versi 2012
•Hasil kajian hasil survei dari standar dan elemen yang sulit dipenuhi oleh rumah sakit di Indonesia Setelah draft standar nasional akreditasi rumah sakit selesai disusun oleh masingmasing sub tim, KARS mengadakan pertemuan tim penyusun untuk membahas setiap bab yang ada di dalam standar akreditasi tersebut. Masukan dari anggota sub tim lainnya, dipergunakan oleh sub tim untuk memperbaiki standar, selanjutnya masingmasing sub tim membahas dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.

Sebagai contoh untuk bab Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, dibahas dengan mengundang Kementerian Kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Himpunan Perawat Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (HIPPI), 
Persatuan Pengendalian Infeksi(Perdalin) dan lain-lain. Pembahasan dilakukan untuk setiap bab yang dilakukan secara intens, sehingga terjadi diskusi dua arah dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat.

Berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) tersebut, sub tim melakukan perbaikan draft standar tersebut. Setelah perbaikan selesai dilakukan di masing-masing sub tim, Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) mengundang semua pemangku kepentingan (stakeholder) dan beberapa rumah sakit yang akan dipergunakan uji coba untuk membahas standar tersebut secara pleno.

Masukan pada rapat pleno tersebut oleh masing-masing sub tim dipergunakan untuk memperbaiki draft standar tersebut. Hasil perbaikan draft standar tersebut diujicobakan ke rumah sakit berdasarkan kelas dan jenis rumah sakit. Rumah sakit yang dipilih sebagai tempat uji coba, dikirimi terlebih dahulu draft standar akreditasi tersebut dan diminta secara aktif untuk membahas standar akreditasi tersebut di internal rumah
sakit, baik dari segi tata bahasa maupun bisa tidaknya standar tersebut diimplementasikan.

Setelah itu KARS menugaskan tim penyusun melakukan kunjungan ke rumah sakit untuk melakukan diskusi dengan tim akreditasi rumah sakit dan pimpinan di rumah sakit. Rumah sakit diminta membuat masukan tertulis terkait dengan standar dan elemen yang perlu diperbaiki, dihilangkan atau ditambah.

Tim penyusun memperbaiki draft standar kembali dengan memperhatikan masukan dari rumah sakit dan selanjutnya dibahas secara internal di Rapat KARS dan kemudian diunggah di website www.kars.or.id, dengan harapan dapat mendapat masukan dari rumah sakit lainnya dan masyarakat.

Setelah tim melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari rumah sakit dan unggahan di website maka Komisi Akreditasi Rumah Sakit mempresentasikan standar tersebut dihadapan para pejabat Kementerian Kesehatan dan Badan Pembina KARS serta mengajukan penetapan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 yang efektif akan diberlakukan di bulan Januari 2018.

Lowongan Kerja RSUP Kariadi Semarang 2018

Lowongan Kerja RSUP Kariadi Semarang 2018
Untuk yang tertarik dan berminat berkarir di bidang kesehatan kali ini ada kesempatan untuk berkarya di salah satu rumah sakit besar yakni Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Semarang.

Lowongan kerja RSUP dr Kariadi Semarang ini membuka 23 formasi dimana kebutuhan SDM nya mencapai 225 orang. Untuk pendaftaran lowongan kerja RSUP Kariadi Semarang ini dimulai pada tanggal 19 Februari sampai 3 Maret 2018.

Para pelamar kerja yang terpilih akan fitempatkan sebagai tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS). Adapun formasi yang diperlukan adalah sebagai berikut

1. Tenaga Apoteker - Kode: SDM.01 (Jumlah: 15 orang)

2. Tenaga Perawat - Kode: SDM.02 (Jumlah: 118 orang)

3. Tenaga Asisten Apoteker - Kode: SDM.03 (Jumlah: 9 orang)

4. Tenaga Teknisi Elektro Medis - Kode: SDM.04 (Jumlah: 6 orang)

5. Tenaga Perekam Medis - Kode: SDM.05 (Jumlah: 6 orang)

6. Tenaga Pranata Labkes - Kode: SDM.06 (Jumlah: 18 orang)

7. Tenaga Fisikiawan Medis - Kode: SDM.07 (Jumlah: 4 orang)

8. Tenaga Radiografer - Kode: SDM.08 (Jumlah: 7 orang)

9. Tenaga Nutrisionis - Kode: SDM.09 (Jumlah: 3 orang)

10. Tenaga Nustrisionis - Kode: SDM.10 (Jumlah: 2 orang)

11. Tenaga Okupasi Terapi - Kode: SDM.11 (Jumlah: 1 orang)

12. Tenaga Sanitarian - Kode: SDM.12 (Jumlah: 3 orang)

13. Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat - Kode: SDM.13 (Jumlah: 1 orang)

14. Tenaga Registrar - Kode: SDM.14 (Jumlah: 1 orang)

15. Tenaga Pranata Komputer - Kode: SDM.15 (Jumlah: 2 orang)

16. Tenaga Pustakawan - Kode: SDM.16 (Jumlah: 1 orang)

17. Tenaga Pengadministrasi Keuangan - Kode: SDM.17 (Jumlah: 3 orang)

18. Tenaga Statistisi - Kode: SDM.18 (Jumlah: 1 orang)

19. Tenaga Teknisi Listrik - Kode: SDM.19 (Jumlah: 1 orang)

20. Tenaga Pramu Masak (Chef) - Kode: SDM.20 (Jumlah: 2 orang)

21. Tenaga Pelaksana Sterilisasi - Kode: SDM.21 (Jumlah: 6 orang)

22. Tenaga Perawat ICU - Kode: SDM.22 (Jumlah: 5 orang)

23. Tenaga Perawat IBS - Kode: SDM.23 (Jumlah: 10 orang)

Untuk Persyaratan Umum Lowongan Kerja RSUP Kariadi Semarang 2018 adalah sebagai berikut

Pelamar adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI) dimana pada tanggal 1 Februari 2018 usia:

- Pendidikan D3 minimum 20 tahun, maksimum 35 tahun

- Pendidikan S1 minimum 23 tahun, maksimum 35 tahun
 
Mempunyai ijazah yang dikeluarkan oleh Institusi Pendidikan Negeri atau Swasta yang terakreditasi minimal B dan bersedia mengikuti jadwal dinas shift dan bersedia berdomisili di Semarang; Pelamar Lowongan Kerja RSUP Kariadi Semarang 2018 memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3.00;

Untuk Kriteria Performance: Pelamar Lowongan Kerja RSUP Kariadi Semarang 2018 memiliki tinggi badan minimum 155 cm (wanita) dan 160 cm (pria) dengan berat badan ideal/proporsional serta berpenampilan menarik

Untuk pelamar wanita yang sudah menikah, pada saat melamar tidak dalam keadaan hamil dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium;

Semua pelamar lulus dalam semua tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, seleksi performance, ujian tulis, ujian ketrampilan dan wawancara, uji kesehatan dan test Psikiatri;Sehat jasmani dan rohani;

Semua pelamar tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena suatu tindakan pidana kejahatan dan tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan/gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Semua pelamar bersedia mematuhi segala peraturan yang ada di RSUP Dr. Kariadi, dan sanggup tidak merokok selama bekerja dan berada di lingkungan rumah sakit umum pusat Dr. Kariadi.

Untuk Persyaratan Khusus bagi Pelamar Lowongan Kerja RSUP Kariadi Semarang 2018 adalh sebagai berikut:

Persyaratan khusus bagi Pelamar Formasi Perawat Bedah dan Perawat ICU adalah:

1. Perawat IBS

Persyaratan:

a. Pendidikan minimal D3 Keperawatan;

b. Minimal PK 2;

c. Pengalaman bekerja di kamar operasi minimal 2 tahun;

d. Mempunyai STR yang masih berlaku;

e. Mempunyai sertifikat pelatihan perawat kamar bedah (pelatihan minimal 8 minggu);

f. Usia maksimal 37 tahun.

2. Perawat ICU

Persyaratan:

a. Pendidikan minimal S1 Ners;

b. Minimal PK 1;

c. Pengalaman bekerja di ICU minimal 2 tahun;

d. Mempunyai STR yang masih berlaku;

g. Mempunyai sertifikat pelatihan ICU (pelatihan minimal 8 minggu);

h. Usia maksimal 37 tahun.

Pengumuman Hasil Seleksi

- Lulus seleksi administrasi: 9 Maret 2018

- Seleksi Performance: 12-13 Maret 2018 (membawa ijazah asli, STR, transkrip asli, surat Akreditasi, KTP)

- Ujian Tulis: 14-15 Maret 2018

- Pengumuman ujian tulis: 16 Maret 2018

- Ujian Ketrampilan: 19-20 Maret 2018

- Wawancara: 21-22 Maret 2018

- Pengumuman Uji Ketrampilan: 23 Maret 2018

- Uji Kesehatan dan test psikiatri: 26-27 Maret 2018

- Pengumuman akhir: 1 April 2018

(Jadwal dapat berubah sewaktu waktu apabila diperlukan)

Kelengkapan Persyaratan

Berkas lamaran di upload pada saat registrasi online:

- Ijazah terakhir (asli) dan transkrip nilai (asli);

- Surat Tanda Registrasi (Perawat, Radiografer, Fisikawan Medis, Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Perekam Medis, Pranata Labkes);

- Surat keterangan akreditasi program studi;

- Foto berwarna ukuran postcard (tampak seluruh badan);

- Asli kartu identitas KTP/Surat perekaman e-KTP yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Surat keterangan dokter tidak dalam keadaan hamil;

- Surat keterangan orang tua/suami/istri.

Catatan:

- Pengajuan lamaran berdasarkan pada yang dibutuhkan/dibuka dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan.

- Setiap peserta pendaftar/pelamar hanya diperbolehkan mengajukan satu jenis formasi yang dilamar.

- Surat pernyataan bersedia bekerja minimal selama 10 tahun dan sedang tidak dalam proses rekrutmen di institusi lain, tidak perlu di cetak dan di upload.

Tata Cara Pendaftaran dan Lain-lain

Tata Cara Pendaftaran:

Jika Anda tertarik dan memenuhi persyaratan perusahaan, silakan segera melakukan registrasi online melalui website RSUP Dr. Kariadi

Ingat, pendaftaran lowongan kerja hanya dibuka mulai tanggal 19 Februari-3 Maret 2018.

Lain-lain:

1. Seluruh proses rekrutmen pegawai non PNS mulai dari proses pendaftaran/pelamaran, pelaksanaan seleksi sampai dengan penentuan kelulusan Tidak Dipungut Biaya dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme serta pemalsuan dokumen.

2. Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjokian atau memberikan Keterangan palsu dinyatakan Tidak Lulus/Gugur dan akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

3. Selama pelaksanaan rekrutmen pegawai Non PNS, panitia tidak menerima/melayani berkas lamaran yang dikirimkan secara langsung.

4. Bagi pelamar yang dinyatakan diterima, dan telah mendaftar ulang kemudian mengajukan pengunduran diri sebelum tanda tangan kontrak, maka akan dikenakan pinailti biaya rekrutmen sebesar Rp 1 juta.

5. Seluruh dokumen yang telah diserahkan, menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali.

6. Saat mengikuti tahapan seleksi, peserta wajib mengenakan pakaian atasan putih bawahan hitam dan memakai sepatu (tidak boleh mengenakan kaos dan sandal jepit).

7. Pengumuman kelulusan tiap tahapan seleksi dapat dilihat di papan pengumuman dan website sesuai tanggal yang sudah terjadwal (Point IV. Pengumuman Hasil Seleksi).

8. Keputusan Panitia Rekrutmen Pegawai Non PNS RSUP Dr. Kariadi Semarang Tahun 2018 tidak dapat diganggu gugat. Sumber : RSUP Kariadi Semarang
Copyright © INA CBG's. All rights reserved. Template by CB