INA CBG's

Informasi INA CBGs, BPJS, JKN dan Kesehatan Indonesia

Permenkes No 56 Tahun 2016 PDF Tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan

Permenkes No 56 Tahun 2016 PDF Tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan

Pemerintah telah mengatur mengenai kegiatan sponsorship bagi tenaga kesehatan dengan dikeluarkannya peraturan menteri kesehatan RI No 58 tahun 2016. Yang dimaksud dengan sponsorship adalah adalah pemberian dukungan dalam segala bentuk bantuan dan/atau kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan yang dilakukan, diorganisir atau disponsori oleh perusahaan/industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.


Pengaturan Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan serta pengembangan profesi Tenaga Kesehatan.

Selain kepada Tenaga Kesehatan pengaturan Sponsorship juga berlaku kepada Institusi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau Organisasi Profesi sebagai penyelenggara. Sponsorship sebagaimana dimaksud diberikan kepada Tenaga Kesehatan dengan status Pegawai ASN atau  nonpegawai ASN/pegawai swasta.

Sponsorship yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan harus memenuhi prinsip:
a. tidak mempengaruhi independensi dalam pemberian pelayanan kesehatan;
b. tidak dalam bentuk uang atau setara uang;
c. tidak diberikan secara langsung kepada individu;
d. sesuai dengan bidang keahlian;
e. diberikan secara terbuka

Adapun informasi lengkap dapat dilihat pada Permenkes No 56 Tahun 2016 tentang sponsorship bagi tenaga kesehatan yang terdapat pada depked.go.id atau download Permenkes No 56 Tahun 2016 PDF pada link di bawah ini.

Mekanisme Pelaporan Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan

Mekanisme Pelaporan Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan
Berikut surat edaran Nomor HL.02.01/MENKES/66/2017 yang dikeluaran oleh kemetrian kesehatan RI mengenai mekanisme pelaporan sponsorship sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 58 tahun 2016 tentang sponsorship bagi tenaga kesehatan.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan tujuan untuk mendukung peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan serta pengembangan profesi tenaga kesehatan.

Mekanisme pelaporan sponsorship bagi tenaga kesehatan SE No. HL.02.01/MENKES/66/2017

Surat Edaran ini ditujukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap mekanisme pelaporan dari ketentuan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan.

Dalam surat edaran HL.02.01/MENKES/66/2017 disampaikan mengenai beberapa aturan antara lain:
1. Penerima dan pemberi Sponsorship harus melaporkan kepada KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) dan ditembuskan kepada KementerianKesehatan;
2. Penerima Sponsorship harus melaporkan kepada KPK paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja setelah menerima Sponsorship dengan formatlaporan sebagai berikut:
a. institusi bukan sebagai penyelenggara dan institusi sebagaipenyelenggara lampiran I;
b. tenaga kesehatan Praktik perorangan lampiran II; dan
c. pemberi Sponsorship lampiran III.
3. Tenaga Kesehatan yang menerima Sponsorship melalui Institusi, makalaporan kepada KPK dilakukan oleh Institusi bukan sebagaipenyelenggara;
4. Pemberi Sponsorship harus melaporkan kepada KPK dalam bentukrekapitulasi pemberian Sponsorship selama periode 1(satu) bulanberjalan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya denganmenggunakan format terlampir;
5. Laporan baik pemberi maupun penerima Sponsorship disampaikanmelalui email: sponsorship@kpk.go.id ditembuskan kepada KementerianKesehatan melalui email: sponsorship@kemkes.go.id;
6. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dalambentuk excel (softcopy) dan format pdf yang telah ditandatangani olehdireksi perusahaan pemberi Sponsorship; dan
7. Penyampaian laporan Sponsorship selama masa peralihan terhitung sejakdiundangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan harus di sampaikan palinglambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2017 oleh Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek. Demikian mekanisme pelaporan sponsorship bagi tenaga kesehatan dengan SE No HL.02.01/MENKES/66/2017.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2016

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2016
Usulan mengenai adanya kenaikan iuran bpjs kesehatan 2016 telah digulirkan. Usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2016 tersebut telah disampaikan oleh Kepala Departemen Komunikasi dan Humas BPJS Kesehatan. Kenaikan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara biaya dan manfaat. Sampai saat ini memang dari data bahwa jumlah pemasukan yang diterima oleh BPJS Kesehatan dari iur peserta tidak cukup untuk membayar layanan kesehatan.

Walupun kenaikan iuran BPJS ini masih dalam tahap pembahasan, adapun kenaikan yang diusulkan tersebut terdiri dari iuran untuk peserta PBI dan Peserta mandiri. Untuk peserta PBI iur peserta naik sekitar Rp 3.775 dari yang semula Rp 19.225 naik menjadi Rp 23.000. Sampai saat ini jumlah peserta PBI mencapai 87 juta jiwa.

Sedangkan kenaikan iuran bpjs kesehatan 2016 bagi peserta mandiri adalah adalah sebagai berikut :
1. Untuk kelas 3 diusulkan naik dari Rp 25.500/ bulan menjadi Rp 30.000/bulan.
2. Untuk kelas 2 diusulkan naik dari Rp 42.500/ bulan menjadi Rp 50.000/bulan.
3. Untuk kelas 1 diusulkan naik dari Rp 59.500/bulan menjadi Rp 80.000/bulan.
Kenaikan iuran BPJS tertinggi memang untuk penerima manfaat kelas 1 dimana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut dinilai masih dalam takaran wajar dan diharapkan tidak membebani peserta. Apabila peserta merasa kenaikan ini memberatkan dan tidak bisa membayar iuran maka yang bersangkutan dapat  mengusulkan dirinya dimasukkan pada kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dimana biaya iurnya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Iuran yang diterima oleh BPJS Kesehatan saat ini tidak bisa menutup biaya layanan kesehatan sehingga diharapkan ada peningkatan iuran untuk peserta PBI. Alternatif lainnya untuk menutup deficit selain kenaikan iuran bpjs kesehatan 2016 adalah dengan memberlakukan aktivasi kartu 14 hari sehingga banyak peserta sehat yang terjaring masuk. Selain itu langkah lainnya adalah menekan rujukan dan meningkatkan pengawasan pada sistem berjenjang sehingga potensi fraud (kecurangan) yang terjadi dapat diminalkan.

Kepala Bidang Pembiayaan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK), Dr. Donald Pardede, MPPM, menyampaikan bahwa meskipun jumlah kenaikan iuran bpjs kesehatan 2016 sudah disepakati antar-kementerian. untuk non-PBI besaran iurannya belum ditetapkan. Tinggal bagaimana dimasukkan dalam revisi perpres karena semua sudah dialokasikan dalam anggaran Kementerian Kesehatan.

Daftar Obat Antineoplastik, iImunosupresan dan Obat Terapi Paliatif

Daftar Obat Antineoplastik, iImunosupresan dan Obat Terapi Paliatif
anastrozol dapat digunakan untuk kanker payudara post menopause dengan pemeriksaan reseptor estrogen/progesteron positif tab 1 mg peresepan maksimal 30 tab / bulan.

bikalutamid untuk kanker prostat, diberikan bersama goserelin asetat, minimal 7 hari maksimal 1 tahun jika PSA membaik. tab sal 50 mg peresepan maksimal 30 tab/bulan.

eksemestan dapat digunakan untuk kanker payudara post menopause, ER dan/atau PR positif. tab 25 mg peresepan maksimal 30 tab / bulan.

goserelin asetat :
-inj 3,6 mg/vial dapat digunakan untuk kanker payudara dengan hormonal reseptor (ER/PR) positif premenopause peresepan maksimal 1 vial/bulan dapat digunakan untuk endometriosis peresepan maksimal 1 vial/bulan; maks 6 vial/kasus, dapat digunakan untuk kanker prostat harus diberikan bersama dengan bikalutamid tablet.
-inj 10,8 mg/vial 1 vial /3 bulan dapat digunakan untuk kanker prostat.


Letrozol untuk kanker payudara pada postmenopause dengan reseptor ER/ PR positif.
 tab 2,5 mg peresepan maksimal 30 tab / bulan.

leuprorelin asetat:
serb inj 1,88 mg Untuk endometriosis pada pasien dengan BB <
50 kg, adenomiosis atau mioma uteri peresepan maksimal 1 vial/bulan; maks 6 vial/kasus.
serb inj 3,75 mg  dapat digunakan untuk kanker payudara dengan hormonal reseptor ER/PR positif premenopause peresepan maksimal 1 vial/bulan, dapat digunakan untuk endometriosis peresepan maksimal 1 vial/bulan;maks 6 vial/kasus, dapat digunakan untuk mioma uteri.

medroksi progesteron asetat dapat digunakan untuk kanker endometrium tab 500 mg peresepan maksimal 30 tab/bulan.

Tamoksifen untuk kanker payudara pada premenopause dan postmenopause dengan reseptor ER/ PR positif.tab 20 mg peresepan maksimal 30 tab/bulan.


Bevasizumab untuk kanker kolorektal metastatic inj 25 mg/mL peresepan maksimal12 x pemberian.

Doksorubisin dosis kumulatif maksimum (seumur hidup): 500mg/m2. serb inj 10 mg/vial (i.v.) peresepan maksimal dosis kumulatif maksimum (seumur hidup):500 mg/m2. serb inj 50 mg/vial peresepan maksimal dosis kumulatif maksimum (seumur hidup):500 mg/m2

Dosetaksel untuk kanker kepala dan leher, paru, payudara,ovarium dan prostat.
- inj 20 mg/0,5 mL peresepan maksimal Untuk kombinasi : 75 mg/m2 setiap 3 minggu Untuk kemoterapi : 100 mg/m2 setiap 3 minggu.
-inj 80 mg/2 mL peresepan maksimal Untuk kombinasi : 75 mg/m2 setiap 3 minggu Untuk kemoterapi : 100 mg/m2 setiap 3 minggu.

Epirubisin
- serb inj 10 mg/5 mL peresepan maksimal dosis kumulatif maks 750 mg/m2.
- serb inj 50 mg/25 mL peresepan maksimal dosis kumulatif maks 750 mg/m2.

Etoposid untuk kanker testis, kanker paru, germ cell tumor,retinoblastoma, neuroblastoma, sarkoma dan limfoma maligna.kaps 100 mg peresepan maksimal 100 mg/m²/hari selama 3-5 hari. inj 20 mg/mL

fluorourasil untuk kanker kepala dan leher, saluran cerna,payudara, leher rahim, dan kanker serviks.
-. inj 50 mg/mL (i.v.) peresepan maksimal1.000 mg/m2/hari selama seminggu.
- inj 500 mg/5 mL peresepan maksimal1.000 mg/m2/hari selama seminggu.
- inj 250 mg/mL peresepan maksimal1.000 mg/m2/hari selama seminggu.
- serb inj 250 mg peresepan maksimal1.000 mg/m2/hari selama seminggu.

Gefitinib hanya untuk terapi lini pertama NSCLC jenis Non-Squamos (Adenocarcinoma) dengan EGFR mutasi positif tab 250 mg peresepan maksimal 30 tab/bulan.

Gemsitabin untuk kanker pankreas, paru, payudara metastatik,ovarium dan kandung kemih.
-inj 200 mg/vial 1.000 mg/m2 /minggu.
-inj 1000 mg/vial 1.000 mg/m2 /minggu.

hidroksi urea untuk leukemia granulositik kronik, trombositosis esensial, polisitemia vera, dan thalasemia. tab 500 mg peresepan maksimal 40 mg/kgBB/hari selama 30 hari.

Ifosfamid diberikan bersama mesna serb inj 1000 mg/vial peresepan maksimal 5.000 mg/m2/hr setiap 3 minggu bersama mesna.

imatinib mesilat diindikasikan pada LGK/CML dan LLA/ALL dengan pemeriksaan kromosom Philadelphia positif atau BCR-ABL positif dan GIST yang unceptable dengan hasil pemeriksaan CD 117 positif  tab 100 mg perepan maksimal 120 tab/bulan

kapesitabin hanya digunakan untuk kanker kolorektal dan metastatik breast cancer tab sal 500 mg peresepan maksimal 2.500 mg/m2/hr selama 2minggu
karboplatin tergantung AUC (Area Under the Curve).
- inj 50 mg/5 mL peresepan maksimal tergantung AUC (Area Under the Curve).
- inj 150 mg/15 mL peresepan maksimal tergantung AUC (Area Under the Curve).
- inj 450 mg/45 mL peresepan maksimal tergantung AUC (Area Under the Curve).

metotreksat tab 2,5 mg peresepan maksimal 12 ribu mg/m²/hari.

Oksaliplatin hanya digunakan untuk kanker kolorektal metastase dan adjuvant stadium III.
- serb inj 50 mg/vial peresepan maksimal 12x pemberian.
- serb inj 100 mg/vial peresepan maksimal12x pemberian.

Paklitaksel
- inj 30 mg/vial peresepan maksimal 175 mg/m2/kali
- inj 100 mg/vial peresepan maksimal setiap 3 minggu.
- inj 300 mg/vial peresepan maksimal setiap 3 minggu.

Rituksimab untuk semua jenis Limfoma malignum Non Hodgkins (LNH) dengan hasil pemeriksaan CD20 positif.
- inj 100 mg/mL peresepan maksimal 8x pemberian.
-inj 500 mg/mL peresepan maksimal 8x pemberian

Setuksimab untuk kanker kolorektal metastatik dengan hasil pemeriksaan KRAS wild type positif (normal), kanker kepala dan leher tipe squamosa dan dikombinasi dengan kemoterapi atau radiasi.inj 5 mg/mL peresepan maksimal 12 x pemberian.

Siklofosfamid untuk kanker payudara, limfoma malignum, leukemia akut dan kronik, kanker ovarium dan sebagai imunosupresan.
- serb inj 200 mg/vial (i.v.) peresepan maksimal 750 mg/m2
- serb inj 500 mg/vial (i.v.) peresepan maksimal 750 mg/m2
-serb inj 1000 mg/vial (i.v.) peresepan maksimal750 mg/m2

Sisplatin
-serb inj 10 mg peresepan maksimal infus i.v 100 mg/m2/hari dosis tunggal 20 mg/m2/hari 5 hari berturutturut.
- serb inj 50 mg peresepan maksimal infus i.v 100 mg/m2/hari dosis tunggal 20 mg/m2/hari 5 hari berturutturut.

Sitarabin untuk leukemia akut dan limfoma maligna.
- serb inj 100 mg (i.m./i.v./s.k.) peresepan maksimal 3.000 mg/m2/hari selama 3 hari berturut-turut.
- serb inj 500 mg/10 mL peresepan maksimal 3.000 mg/m2/hari selama 3 hari berturut-turut.

Trastuzumab untuk kanker payudara metastasis dengan hasil pemeriksaan HER2 positif 3 (+++) atau ISH positif. inj 440 mg/mL peresepan maksimal 8x pemberian.

Vinblastin hanya untuk indikasi Limfoma Malignum (Hodgkins), kanker testis stadium lanjut (termasuk germ cells carcinoma), kanker kandung kemih, histiosis, dan melanoma. serb inj 10 mg/mL peresepan maksimal setiap 2 minggu sekali, atau 12x
pemberian per 6 bulan.

Vinkristin untuk leukemia, Limfoma Maligna Non Hodgkins (LNH), rabdomiosarkoma dan Ewing Sarcoma, osteosarcoma, trofoblastik ganas dan multiple mieloma.
-  serb inj 1 mg (i.v.) peresepan maksimal 1,2 mg/m2 setiap 5 hari. Kecuali untuk  leukemia maks 3 tahun.
- serb inj 2 mg/2 mL (i.v.) peresepan maksimal 1,2 mg/m2 setiap 5 hari. Kecuali untuk  leukemia maks 3 tahun.

Tarif Kemoterapi BPJS Kesehatan Regional 1

Tarif Kemoterapi BPJS Kesehatan Regional 1
Sesuai dengan Peraturan  Menteri Kesehatan RI Nomor 27 tahun 2014 tentang petunjuk teknis INA-CBGs dimana disebutkan untuk kasus pasien yang datang untuk kontrol ulang dengan diagnosis yang sama seperti kunjungan sebelumnya dan terapi (rehab medik, kemoterapi, radioterapi) di rawat jalan dapat menggunakan kode “Z” sebagai diagnosis utama dan kondisi penyakitnya sebagai diagnosis sekunder.
Contoh :
Kondisi utama : Kemoterapi
Kondisi lain : Ca. Mammae
Pasien datang ke RS untuk dilakukan kemoterapi karena Ca. Mammae. Diberi kode kemoterapi (Z51.1) sebagai diagnosis utama dan Ca. Mammae (C50.9) sebagai diagnosis sekunder.
Kondisi utama : Palliative Care
Kondisi lain : Ca. Mammae
Pasien datang ke RS untuk dilakukan palliative care karena Ca. Mammae. Diberi kode kemoterapi (Z51.5) sebagai diagnosis utama dan Ca. Mammae (C50.9) sebagai diagnosis sekunder.
Dalam hal pelayanan berupa prosedur yang berkelanjutan di pelayanan rawat jalan seperti radioterapi, kemoterapi, rehabilitasi medik dan pelayanan gigi, episode yang berlaku adalah per satu kali kunjungan.

Yang di maksud dengan episode adalah jangka waktu perawatan pasien mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar rumah sakit, termasuk konsultasi dan pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang maupun pemeriksaan lainnya. Dalam INA-CBGs hanya terdapat 2 (dua) episode yaitu episode rawat inap dan rawat jalan.


Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar tarif pelayanan dalam Program JKN disebutkan bahwa tarif Non INA-CBG merupakan tarif diluar tarif paket INACBG untuk beberapa item pelayanan tertentu meliputi alat bantu kesehatan, obat kemoterapi, obat penyakit kronis, CAPD dan PET Scan, dengan proses pengajuan klaim dilakukan secara terpisah dari tarif INA-CBG.

Tarif Non INA-CBG merupakan tarif untuk beberapa pelayanan tertentu yaitu alat bantu kesehatan, obat kemoterapi, obat penyakit kronis, CAPD dan PET scan. Tata cara pengajuan klaim Tarif Non INA-CBG dilakukan secara terpisah dari sistem INA-CBG.

Disebutkan pula dalam permenkes no 52 tahun 2016 tersebut bahwa pemberian obat untuk kemoterapi, thalassemia, dan hemofilia dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat III.  Fasilitas kesehatan tingkat II dapat memberikan obat kemoterapi, thalassemia, dan hemofilia dengan mempertimbangkan kemampuan fasilitas kesehatan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

Tarif rawat jalan dan rawat inap yang mendapatkan pelayanan kemoterapi meliputi tarif INA-CBG dan tarif obat kemoterapi. Obat kemoterapi jenisnya sesuai dengan Formularium Nasional dan besarannya sesuai dengan e-Catalogue.

Berdasarkan keputusab direktur jendral bina kefarmasian dan alkes nomor HK.02.03/III/1346/2014 disebutkan pemberian Obat Onkologi dilakukan dengan ketentuan Pemberian obat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat-3, Fasilitas kesehatan tingkat-2 dapat memberikan obat kemoterapi dengan mempertimbangkan kemampuan fasilitas kesehatan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

Adapun yang harus diperhatikan adalah Peresepan obat anti kanker hanya boleh dilakukan oleh Dokter Ahli Onkologi/Spesialis Konsultan Bidang Onkologi dan harus dilengkapi dengan protokol terapi dari dokter yang merawat dan telah disetujui oleh Tim Onkologi (Cancer/Tumor Board), kecuali obat goserelin asetat dan leuprorelin asetat untuk terapi endometriosis dapat diresepkan langsung oleh Dokter Ahli Obstetri dan Ginekologi.

Untuk Rumah Sakit yang memiliki Dokter Ahli Onkologi/Spesialis Konsultan Bidang Onkologi, maka peresepan obat anti kanker dapat diberikan oleh dokter tersebut dengan persetujuan Tim Onkologi (Cancer/Tumor Board).

Untuk Rumah Sakit yang tidak memiliki Dokter Ahli Onkologi/Spesialis Konsultan Bidang Onkologi, maka keputusan peresepan pertama obat anti kanker harus dilakukan oleh Rumah Sakit yang memiliki Dokter Ahli Onkologi/Spesialis Konsultan Bidang Onkologi. Peresepan selanjutnya dapat diberikan oleh dokter spesialis di Rumah Sakit tersebut sesuai rekomendasi dan persetujuan Tim Onkologi (Cancer/Tumor
Board).

Pengajuan klaim pada pemberian obat kemoterapi berlaku sesuai dengan tarif dasar INA-CBG’s ditambah tarif obat kemoterapi yang jenisnya sesuai dengan Fornas dan besarannya sesuai dengan e-catalogue.  Untuk jumlah maksimal obat yang dapat diberikan mengikuti daftar peresepan maksimal yang telah ditetapkan.

Berikut Tarif Ina-Cbg Kemoterapi Tahun 2016 untuk regional 1

Rumah Sakit Pemerintah

RUMAH SAKIT KELAS A PEMERINTAH RAWAT INAP
C-4-13-I KEMOTERAPI (RINGAN) KLS3:3,075,000 KLS2: 3,690,000 KLS1:4,304,900
62 C-4-13-II KEMOTERAPI (SEDANG) KLS3:5,787,100 KLS2: 6,944,500 KLS1:8,101,900
63 C-4-13-III KEMOTERAPI (BERAT) KLS3:7,833,800 KLS2: 9,400,500 KLS1:10,967,300
RUMAH SAKIT KELAS B PEMERINTAH RAWAT INAP
C-4-13-I KEMOTERAPI (RINGAN) KLS3:2,151,900 KLS2: 2,582,200 KLS1:3,012,600
62 C-4-13-II KEMOTERAPI (SEDANG) KLS3:4,049,800 KLS2: 4,859,800 KLS1:5,669,800
63 C-4-13-III KEMOTERAPI (BERAT) KLS3:5,482,100 KLS2: 6,578,500 KLS1:7,675,000
64 C-4-14-I TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (RINGAN) KLS3:3,575,400 KLS2:  4,290,500 KLS1:5,005,600
RUMAH SAKIT KELAS C PEMERINTAH RAWAT INAP
C-4-13-I KEMOTERAPI (RINGAN) KLS3:1,645,900 KLS2: 1,975,100 KLS1:2,304,200
62 C-4-13-II KEMOTERAPI (SEDANG) KLS3:3,097,600 KLS2: 3,717,100 KLS1:4,336,600
63 C-4-13-III KEMOTERAPI (BERAT) KLS3:4,193,000 KLS2: 5,031,700 KLS1:5,870,300
RUMAH SAKIT KELAS D PEMERINTAH RAWAT INAP
C-4-13-I KEMOTERAPI (RINGAN) KLS3:1,435,900 KLS2: 1,723,000 KLS1:2,010,200
62 C-4-13-II KEMOTERAPI (SEDANG) KLS3:2,702,300 KLS2: 3,242,800 KLS1:3,783,200
63 C-4-13-III KEMOTERAPI (BERAT) KLS3:3,658,000 KLS2: 4,389,600 KLS1:5,121,200
RUMAH SAKIT UMUM KELAS A PEMERINTAH RAWAT JALAN
C-3-11-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH 981,300
11 C-3-12-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KOLON 1,114,000
12 C-3-13-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM 1,674,900
13 C-3-14-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR GASTROINTESTINAL 2,284,500
14 C-3-15-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL ATAU PROSTAT 2,093,800
15 C-3-16-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR OTAK 678,300
16 C-3-17-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER 1,565,600
17 C-3-18-0 KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT 567,900
18 C-3-19-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS 975,000
19 C-3-20-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KULIT 2,969,800
20 C-3-21-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR GINEKOLOGI 1,063,600
21 C-3-22-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR METASTASE 2,511,700
22 C-3-23-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR LAIN-LAIN 612,800
RUMAH SAKIT UMUM KELAS B PEMERINTAH RAWAT JALAN
C-3-11-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH 680,200
11 C-3-12-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KOLON 772,200
12 C-3-13-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM 1,161,000
13 C-3-14-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR GASTROINTESTINAL 1,583,600
14 C-3-15-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL ATAU PROSTAT 1,451,400
15 C-3-16-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR OTAK 470,200
16 C-3-17-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER 1,085,300
17 C-3-18-0 KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT 393,700
18 C-3-19-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS 675,900
19 C-3-20-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KULIT 2,058,700
20 C-3-21-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR GINEKOLOGI 737,300
21 C-3-22-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR METASTASE 1,741,100
22 C-3-23-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR LAIN-LAIN 424,800
RUMAH SAKIT UMUM KELAS C PEMERINTAH RAWAT JALAN
C-3-11-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH 639,500
11 C-3-12-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KOLON 726,000
12 C-3-13-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM 1,091,500
13 C-3-14-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR GASTROINTESTINAL 1,488,700
14 C-3-15-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL ATAU PROSTAT 1,364,500
15 C-3-16-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR OTAK 442,000
16 C-3-17-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER 1,020,200
17 C-3-18-0 KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT 370,100
18 C-3-19-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS 635,400
19 C-3-20-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KULIT 1,935,300
20 C-3-21-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR GINEKOLOGI 693,100
21 C-3-22-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR METASTASE 1,636,800
22 C-3-23-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR LAIN-LAIN 399,300
RUMAH SAKIT UMUM KELAS D PEMERINTAH RAWAT JALAN
C-3-11-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH 607,200
11 C-3-12-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KOLON 689,300
12 C-3-13-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM 1,036,300
13 C-3-14-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR GASTROINTESTINAL 1,413,600
14 C-3-15-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL ATAU PROSTAT 1,295,600
15 C-3-16-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR OTAK 419,700
16 C-3-17-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER 968,700
17 C-3-18-0 KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT 351,400
18 C-3-19-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS 603,300
19 C-3-20-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KULIT 1,837,600
20 C-3-21-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR GINEKOLOGI 658,100
21 C-3-22-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR METASTASE 1,554,100
22 C-3-23-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR LAIN-LAIN 379,200

Tarif Kemoterapi Rumah Sakit Swasta Regional 1

RUMAH SAKIT KELAS A SWASTA RAWAT INAP
C-4-13-I KEMOTERAPI (RINGAN) KLS3:3,167,200 KLS2: 3,800,700 KLS1:4,434,100
62 C-4-13-II KEMOTERAPI (SEDANG) KLS3:5,960,700 KLS2: 7,152,900 KLS1:8,345,000
63 C-4-13-III KEMOTERAPI (BERAT) KLS3:8,068,800 KLS2: 9,682,600 KLS1:11,296,300
RUMAH SAKIT KELAS B SWASTA RAWAT INAP
C-4-13-I KEMOTERAPI (RINGAN) KLS3:2,216,400 KLS2: 2,659,700 KLS1:3,103,000
62 C-4-13-II KEMOTERAPI (SEDANG) KLS3:4,171,300 KLS2: 5,005,600 KLS1:5,839,900
63 C-4-13-III KEMOTERAPI (BERAT) KLS3: 5,646,600 KLS2: 6,775,900 KLS1:7,905,200
RUMAH SAKIT KELAS C SWASTA RAWAT INAP
C-4-13-I KEMOTERAPI (RINGAN) KLS3:1,695,300 KLS2: 2,034,300 KLS1: 2,373,400
62 C-4-13-II KEMOTERAPI (SEDANG) KLS3:3,190,500 KLS2: 3,828,600 KLS1:4,466,700
63 C-4-13-III KEMOTERAPI (BERAT) KLS3:4,318,800 KLS2: 5,182,600 KLS1:6,046,400
RUMAH SAKIT KELAS D SWASTARAWAT INAP
C-4-13-I KEMOTERAPI (RINGAN) KLS3:1,478,900 KLS2: 1,774,700 KLS1:2,070,500
62 C-4-13-II KEMOTERAPI (SEDANG) KLS3:2,783,400 KLS2: 3,340,100 KLS1:3,896,700
63 C-4-13-III KEMOTERAPI (BERAT) KLS3:3,767,800 KLS2: 4,521,300 KLS1:5,274,900
RUMAH SAKIT UMUM KELAS A SWASTA RAWAT JALAN
C-3-11-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH 1,030,300
11 C-3-12-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KOLON 1,169,700
12 C-3-13-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM 1,758,600
13 C-3-14-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR GASTROINTESTINAL 2,398,700
14 C-3-15-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL ATAU PROSTAT 2,198,500
15 C-3-16-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR OTAK 712,200
16 C-3-17-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER 1,643,800
17 C-3-18-0 KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT 596,300
18 C-3-19-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS 1,023,700
19 C-3-20-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KULIT 3,118,300
20 C-3-21-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR GINEKOLOGI 1,116,700
21 C-3-22-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR METASTASE 2,637,300
22 C-3-23-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR LAIN-LAIN 643,400
RUMAH SAKIT UMUM KELAS B SWASTA RAWAT JALAN
C-3-11-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH 714,200
11 C-3-12-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KOLON 810,900
12 C-3-13-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM 1,219,100
13 C-3-14-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR GASTROINTESTINAL 1,662,800
14 C-3-15-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL ATAU PROSTAT 1,524,000
15 C-3-16-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR OTAK 493,700
16 C-3-17-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER 1,139,500
17 C-3-18-0 KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT 413,300
18 C-3-19-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS 709,600
19 C-3-20-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KULIT 2,161,600
20 C-3-21-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR GINEKOLOGI 774,100
21 C-3-22-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR METASTASE 1,828,200
22 C-3-23-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR LAIN-LAIN 446,000
RUMAH SAKIT UMUM KELAS C SWASTA RAWAT JALAN
C-3-11-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH 671,400
11 C-3-12-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KOLON 762,300
12 C-3-13-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM 1,146,000
13 C-3-14-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR GASTROINTESTINAL 1,563,200
14 C-3-15-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL ATAU PROSTAT 1,432,700
15 C-3-16-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR OTAK 464,100
16 C-3-17-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER 1,071,200
17 C-3-18-0 KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT 388,600
18 C-3-19-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS 667,100
19 C-3-20-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KULIT 2,032,100
20 C-3-21-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR GINEKOLOGI 727,700
21 C-3-22-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR METASTASE 1,718,600
22 C-3-23-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR LAIN-LAIN 419,300
RUMAH SAKIT UMUM KELAS D SWASTA RAWAT JALAN
C-3-11-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH 637,500
11 C-3-12-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KOLON 723,800
12 C-3-13-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM 1,088,200
13 C-3-14-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR GASTROINTESTINAL 1,484,200
14 C-3-15-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL ATAU PROSTAT 1,360,300
15 C-3-16-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR OTAK 440,700
16 C-3-17-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER 1,017,100
17 C-3-18-0 KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT 369,000
18 C-3-19-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS 633,400
19 C-3-20-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR KULIT 1,929,400
20 C-3-21-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR GINEKOLOGI 691,000
21 C-3-22-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR METASTASE 1,631,800
22 C-3-23-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR LAIN-LAIN 398,100

Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF

Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF
Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Tahun 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5063).

Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).


Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada  peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232).

Terbitnya permenkes No 64 Tahun 2016 ini dengan mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601).

Bagi yang mencari Permenkes No 64 Tahun 2016 PDF bisa mengunduh permenkes No 64 Tahun 2016 terbaru pada link Download Permenkes No 64 Tahun 2016

Pentingnya Standar Akreditasi Rumah Sakit

Pentingnya Standar Akreditasi Rumah Sakit
Agar budaya keselamatan dan budaya kualitas di rumah sakit tetap terjaga maka rumah sakit perlu terakreditasi dengan demikian diharapkan mutu dan keamanan pelayan dirumah sakit terus meningkat.

Mengapa rumah sakit perlu terakreditasi ? Dengan terakreditasi maka manfaat yang diperoleh adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit terhadap mutu dan keselamatan pasien yang ada di rumah sakit tersebut.

Selain pasien yang meningkat kepercayaannya, akreditasi juga mampu menetapkan standar  lingkungan kerja yang aman dan efisien sehingga para staf rumah sakit juga akan merasa puas. Dalam standar akreditasi disebutkan Tingkat pelatihan yang diinginkan untuk setiap individu diulang berdasarkan persyaratan dan/ atau kerangka waktu yang ditetapkan oleh program pelatihan yang diakui, atau setiap dua tahun bila program pelatihan yang diakui itu tidak digunakan.


Pengalaman bagi staf sebaiknya dilakukan update selama 4 tahun terakhir dan setiap pelatihan ada pencatatannya terkait jenis pelatihan dan durasi pelaksanaannya. Pelatihan yang dimaksud dapat berupa pelatihan secara universal maupun sifatnya kompetensi. Contoh pelatihan yang sifatnya universal adalah pelatihan K3, Bencana, APAR, BHD dimana semua karyawan dirumah sakit harus mengetahuinya. 

Dalam proses akreditasi juga rumah sakit akan semakin mendengarkan pasien dan keluarga mereka, menghormati hak-hak pasien, dan melibatkan mereka menjadi mitra dalam proses pelayanan.
 
Dalam standar akreditasi disebutkan bahwa rumah sakit memperhatikan kebutuhan klinik pasien pada waktu menunggu atau penundaan untuk pelayanan diagnosis dan pengobatan. Untuk memenuhi standar ini maka Informasi penundaan pelayanan didokumentasikan  dalam rekam medis. Selain itu proses penundaan pelayanan harus ditetapkan  batasan waktunya, jika melebihi wajib menginformasikan ke pasien/keluarganya.  Rumah sakit juga harus memiliki kebijakan terkait penundaan layanan yang diberikan oleh dokter.

Membangun kepemimpinan yang mengutamakan kerja sama. Kepemimpinan ini menetapkan prioritas untuk dan demi terciptanya kepemimpinan yang berkelanjutan untuk meraih kualitas dan keselamatan pasien pada semua tingkatan. 

Disebutkan dalam standar akreditasi bahwa Pimpinan rumah sakit meminta masukan dari individu  atau kelompok pemangku  kepentingan dalam  masyarakat sebagai bagian dari rencana stratejik dan operasional. Selain itu Rumah sakit berpartisipasi dalam pendidikan masyarakat tentang promosi kesehatan dan pencegahan penyakit

Proses akreditasi ini dilakukan oleh lembaga independen yang melakukan asesmen terhadap kepatuhan rumah sakit dalam mematuhi semua standar yang sudah ditetapkan dalam standar akreditasi rumah sakit.

Tujuan dari assessment tersebut adalah menentukan apakah rumah sakit sudah memenuhi standar akreditasi untuk memperbaiki keselamatan dan mutu pelayanan. Standar akreditasi sifatnya berupa suatu persyaratan yang optimal dan dapat dicapai.

Dengan melaksanakan skreditasi maka rumah sakit menunjukkan komitmen dalam usaha meningkatkan keselamatan dan kualitas asuhan pasien, memastikan bahwa lingkungan pelayanannya aman dan rumah sakit senantiasa berupaya mengurangi risiko bagi para pasien dan staf rumah sakit. (source :http://www.kompasiana.com/bunnan/pentingnya-akreditasi-rumah-sakit_54f5d17fa33311fd518b461a)

Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba

Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba
Penyakit infeksi oleh bakteri, virus, jamur dan parasit masih merupakan masalah utama di Indonesia. Profil kesehatan indonesia tahun 2015 menunjukkan bahwa penyakit infeksi merupakan masalah yang penting untuk segera diatasi, seperti: tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, kusat, diare, campak, difteri,pneumonia, kecacingan dan demam berdarah dengue.

Penatalaksanaan penyakit infeksi memerlukan antimikroba yang poten untuk mengeradikasi patogen di dalam tubuh pasien. Beban kesakitan penyakit infeksi yang tinggi diperberat lagi dengan munculnya patogen yang resisten terhadap antimikroba yang ada. Resistensi antimikroba sekarang merupakan masalah global karena meluasnya masalah ini diseluruh dunia baik di negara maju maupun berkembang.

Prediksi kematian yang berhubungan dengan resistensi mikroba pada tahun 2050 adalah 4.7 juta per tahun di Asia, yang menduduki urutan pertama dan disusul oleh afrika yang diperkirakan mencapai angka 4.15 juta pertahun (O'Neil 2014). Oleh karenanya, antimicrobial resistence (AMR) telah menjadi perhatian WHO dengan dikeluarkannya Global Action Plan pada tahun 2015 yang menitikberatkan pada lima tujuan strategis.
Sementara itu, tidak banyak obat antimicroba baru yang dapat dikembangkan pada saat itu.


Adu cepat antara kejadian resistensi terhadap Data surveilans yang dikumpulkan dari enam rumah sakit besar di Indonesia atas kerjasama antara PPRA,Balitbangkes dan WHO pada tahun 2013 menunjukkan frekuensi E.coli dan K.pneumoniae yang memproduksi extended-spectrum betalactamases (ESBL) berturut-turut berkisar antara 26%-57% dan 32%-57% (Paraton 2016).

Pada tahun 2013, WHO memperkirakan di Indonesia terdapat 6800 kasus multidrug resisten (MDR) TB. Diperkirakan MDR TB bertanggungjawab pada 2% dari kasus baru dan 12% tuberkulosis pengobatan berulang.

Penyebab terjadinya resistensi antibiotik secara global adalah multifaktorial dan kompleks, meliputi permasalahannya pada prescriber (ketidakpastian diagnosis, kurangnya pengetahuan, insentif dll), dispenser (penggunaan obat-obat standar, kurangnya aturan dispensing), pasien (tekanan terhadap dokter, pengobatan sendiri, akses antibiotik secara bebas) dan fasilitas pelayanan kesehatan (kurangnya pengendalian infeksi yang dapat memicu penyebaran organisme yang resisten terhadapa antibiotik).

Dengan demikian pencegahan dan pengendalian resistensi antimikroba semestinya melibatkan banyak pemangku kepentingan yakni pembuat kebijakan seperti kementrian kesehatan, BP POM, Kementrian pertanian, dinas kesehatan dan direktur rumah sakit, tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, apoteker, perawat dan bidan dan masyarakat luas seperti pasien, apotek, industri farmasi dan pedagang besar farmasi dan lain lain.

Indonesia sudah mulai menyiapkan piranti berupa regulasi dan tata kelola antimikroba yang dipergunakan untuk mengendalikan resistensi antrimikroba. Masih diperlukan peningkatan komitmen semua pihak untuk mengimplementasikan secara konsisten usaha pencegahan dan pengendalian resistensi antimikroba. 

Kerjasama yang baik diantara pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menahan laju resistensi antimikroba di Indonesia. Lebih jauh diperlukan intervensi multimodal di tingkat nasional meliputi regulasi dispensing, edukasi kepada masyarakat, dispenser dan prescribers, pencegahan infeksi dengan mengoptimalkan imunisasi, pernbaikan sanitasi dan kebersihan di tingkat masyarakat dan pelayanan kesehatan serta peningkatan surveilans penggunaan antibiotik rasional dan surveilans resistensi antibiotik.

Demikian pentingnya pemahaman masalah resistensi antimikroba di Indonesia maka pada penyelenggaraan Scientific meeting (ASM) yang kesepuluh yang akan digelar di Auditorium Fakultas Kedokteran Univesitas Gadjah mada Yogyakarta pada 4 Maret 2017 ini, panitia mengangkat tema "Pencegahan dan pengendalian resistensi antimikroba. Diharapkan masalah resistensi antimikroba ini dapat dipahamai dengan satu kesadaran bahwa masyarakat Indonesia harus bersama-sama secara sungguh sungguh dan konsisten memerangi resistensi antimikroba untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Adapun topik yang akan disampaikan pada acara seminar nasional tersebut meliputi:
-Impact of antimicrobial use and resistence to the patient, community, medical, and economy inthe world and in the region: global response needed
-Implikasi resistensi antimikroba terhadap beban pemerintah dalam sumber daya biaya, sarana dan manusia untuk pelayanan kesehatan.
-Kebijakan pengawasan peredaran antimikroba di Indonesia.
-Antimikrobial update: where we are now ?
-Peran dan tugas komite PPRA dalam pengendalian resistensi antibiotik di rumah sakit
-Pengaturan obat antimikroba dalam formularium nasional untuk pencegahan dan pengendalian resistewnsi antimikroba
-Peran farmasis dalam pencegahan dan pengendalian resistensi antimikroba
-Perilaku dan perlindungan konsumen dalam pengguanaan antimikroba di masyarakat.

Apa sih Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif itu ?

Apa sih Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif itu ?
Kita tentu mengenal adanya pelayanan rawat jalan eksekutif yang diseleggarakan oleh suatu fasilitas kesehatan. Lalu apa dan bagaimana sebenarnya pelayanan rawat jalan eksekutif tersebut ? Yang dimaksud dengan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan nonreguler di rumah sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.

Beda antara pelayanan rawat jalan eksekutif dengan pelayanan rawat jalan regular adalah terkait dengan sarana dan prasarana yang diberikan saja.

Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit hanya diselenggarakan pada Rumah Sakit kelas A, kelas B, dan kelas C milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Selain itu Rumah Sakit yang menyelenggarakan rawat jalan eksekutif haruslah rumah sakit yang sudah terakreditasi. 


Rumah Sakit penyelenggara Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif harus memenuhi persyaratan yang meliputi ketenagaan, pengorganisasian; dan  fasilitas bangunan, sarana, dan prasarana.

Dari sisi ketenagaan, sumah sakit penyelenggara palayanan rawat jalan eksekutif harus memiliki dokter spesialis-subspesialis paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dalam satu disiplin ilmu; dan tenaga kesehatan lain serta tenaga nonkesehatan.

Dokter spesialis-subspesialis hanya melakukan pelayanan kesehatan di Rawat Jalan Eksekutif pada jadwal yang sudah ditentukan dengan tepat waktu dan tidak boleh merangkap pada pelayanan kesehatan lainnya pada waktu yang sama. Pada kondisi keadaan darurat hal tersebut dapat dikecualikan.

Apabila jumlah dokter spesialis-subspesialis tidak memenuhi paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dalam satu disiplin ilmu maka pelayanan Rawat Jalan Eksekutif hanya dapat dilaksanakan diluar jam kerja pelayanan rawat jalan reguler.

Dari sisi pengorganisasian, maka pelayanan rawat jalan eksekutif dibentuk melalui surat keputusan kepala atau direktur Rumah Sakit. Termasuk pembentukan penanggung jawab Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif. Untuk pengorganisasian Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif dapat bergabung dengan organisasi pelayanan rawat jalan yang telah ada atau berdiri sendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi Rumah Sakit.

Dari sisi bangunan, sarana, dan prasarana maka pelayanan rawat jalan eksekutif harus terletak dalam satu zona area pelayanan tersendiri dan terpisah dengan rawat jalan regular dengan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan tanpa mengabaikan keselamatan pasien.

Untuk memenuhi kenyamanan pasien perlu didukung fasilitas paling sedikit berupa ruangan yang memiliki penyejuk udara (air conditioner), serta bangunan, sarana, dan prasarana yang memperhatikan kebutuhan pasien disabilitas dan pasien dengan kebutuhan khusus lainnya.

Rumah Sakit yang akan menyelenggarakan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif harus melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan format penilaian mandiri dan selanjutnya hasil penilaian mandiri tersebut harus disampaikan kepada Menteri untuk Rumah Sakit kelas A, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Rumah Sakit kelas B, atau Kabupaten/Kota untuk Rumah Sakit kelas C; pemberi izin.

Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit harus memiliki alur pelayanan tersendiri dan tidak boleh mengganggu pelayanan rawat jalan regular dan bersifat one stop service, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan medik, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan lainnya dalam satu zona area pelayanan.

Pelayanan penunjang medik pada pelayanan rawat jalan eksekutif dapat terintegrasi dengan pelayanan penunjang yang telah ada di Rumah Sakit.

Untuk penyelenggaraan pelayanan Rawat Jalan Eksekutif bisa setiap hari kerja: pada jam kerja dan/atau sore hari; dan  hari libur: sesuai kebutuhan rumah sakit.

Bagi rumah sakit milik masyarakat yang menyelenggarakan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif dilarang mendayagunakan dokter spesialis-subspesialis yang bekerja pada Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah pada jam kerja.

Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif dapat diakses oleh peserta umum atau peserta JKN kecuali Peserta Penerima Bantuan Iuran dan peserta jaminan kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk peserta JKN non PBI yang ingin mengakses Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif harus memiliki surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, membuat pernyataan mematuhi ketentuan sebagai pasien rawat jalan eksekutif, dan bersedia membayar selisih biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran tarif Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di setiap Rumah Sakit ditetapkan oleh masing-masing kepala atau direktur rumah sakit sesuai dengan perhitungan pola tarif Rumah Sakit. Sedangkan untuk peserta JKN, besaran tarif Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit penyelenggara Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif harus menjaga mutu pelayanan melalui pemantauan, evaluasi, dan perbaikan. Pemantauan mutu meliputi waktu tunggu Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif, tingkat kepuasan pasien dan jumlah kunjungan perbulan.

seminar nasional klasifikasi dan kodefikasi penyebab kematian serta pemanfaatan data mortalitas

seminar nasional klasifikasi dan kodefikasi penyebab kematian serta pemanfaatan data mortalitas
Pada pertengahan bulan Februari 2017 ini tersedia seminar nasional dengan tema klasifikasi dan kodefikasi penyebab kematian serta pemanfaatan data mortalitas di Pekalongan.

Seminar nasional klasifikasi dan kodefikasi penyebab kematian serta pemanfaatan data mortalitas yang diadakan dalam rangka HUT ke 28 PORMIKI.

Seminar nasional ini menghadirkan narasumber ketua DPD Pormiki jawa tengah sugiharto A.Md.PK, S.KM, Dosen koding dr Lily kresnowati, M.Kes, dan praktisi kesehatan sutikno AMK, S.KM.

Seminar Nasional klasifikasi dan kodefikasi penyebab kematian serta pemanfaatan data mortalitas direncanakan akan dilaksanakan pada 19 Februari 2017 berrtempat di Hotel Santika Pekalongan (depan stasiun besar pekalongan).


Pelaksanaan acara seminar klasifikasi dan kodefikasi penyebab kematian serta pemanfaatan data mortalitas ini dimulai pada hari minggu punkul 08.00-13.00 Wib.

Bagi yang berminat untuk mengkikuti seminat tersebut untuk pendaftaran seminar ini sudah dibuka sejak 10 januari hingga tanggal 10 Februari 2017.

Adapun biaya pendaftaran adalah sebesar 200 ribu untuk peserta umum dan 150 ribu untuk para mahasiswa. Fasilitas yang diberikan kepada para peserta adalah snack, lunch box, seminar kit dan tersedia doorprise.

Untuk pendaftaran bisa menanyakan kuota ketersediaan peserta dengan format nama&gelar_asal instansi melalui what up (WA) ke contact person (CP) probo 085640322496 atau rima 082324411855. Apabila kuota peserta semianr klasifikasi dan kodefikasi penyebab kematian serta pemanfaatan data mortalitas masih tersedia silahkan lakukan pembayaran ke BRI an. DPC ORMIKI Pekalongan no. rek 3030-01-024868-53-3. Setelah itu lakukan konfirmasi ulang ke CP dengan menyertakan bukti pembayaran.

Informasi lebih lanjut bisa mengakses website DPC Pormiki pekalongan di www.dpcpormikipekalongan.org

Search Hot Trends

ASKEPS.com

Berita dan Informasi Gempa Terbaru

Copyright © INA CBG's. All rights reserved. Template by CB