INA CBG's

Informasi INA CBGs, BPJS, JKN dan Kesehatan Indonesia

Jangan Terlambat Bayar Iuran BPJS Kesehatan

Jangan Terlambat Bayar Iuran BPJS Kesehatan
Bagi masyarakat di seluruh wilayah tanah air khususnya peserta BPJS Kesehatan supaya tidak terlambat dalam kewajibannya membayar iuran peserta dikarenakan akan dikenai denda.

Saat ini BPJS Kesehatan sudah menerapkan perubahan denda bagi peserta JKN KIS yang terlambat membayar iuran lewat dari tanggal 10 setiap bulan.

Penerapan denda tersebut berdasarkan Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang diperbaharui dengan Perpres Nomor 28 Tahun 2016 mulai 1 Juli 2016.

Dijelakan dalam Pasal 17A 1 ayat (1) apabila terdapat keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 maka penjaminan peserta dihentikan sementara.

Sebelum Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 ini berlaku, peserta dinonaktifkan sementara jika menunggak selama 6 bulan bagi peserta mandiri dan 3 (tiga) bulan bagi peserta PPU badan usaha.

Apabila peserta menunggak 1 (satu) bulan maka status kepesertaanya akan dinonaktifkan atau dihentikan sementara.



Pemberhentian sementara penjaminan peserta berakhir dan status kepesertaan aktif kembali jika peserta BPJS Kesehatan sudah melunasi iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 12 (dua belas) bulan dan membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara.

Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya.

Denda sebagaimana dimaksud sebesar 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan besar denda paling tinggi Rp 30.000.000.

Namun jika dalam waktu 45 hari tersebut peserta tidak memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, maka denda tersebut tidak perlu dibayarkan oleh peserta atau tidak perlu membayar denda tersebut.

Diharapkan para peserta BPJS tidak terlambat membayar iuran sehingga tidak terjadi masalah saat pasien peserta BPJS masuk rumah sakit. Peserta harus memahami peraturan ini agar tidak terjadi masalah atau kaget saat mengurus BPJS sudah ada denda.

Lowongan Kerja BPJS Kesehatan 2016

Lowongan Kerja BPJS Kesehatan 2016
Bagi masyarakat yang ingin berkarir, saat ini BPJS Kesehatan membuka Lowongan Kerja BPJS Kesehatan 2016. Adapun pada Lowongan Kerja BPJS Kesehatan 2016 ini, ada 2 buah jabatan yang ditawarkan kepada masyarakat. Melalui situs resmi BPJS, dalam rangka melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas memerlukan organ pendukung yang terdiri dari Komite dan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas yang mempunyai keahlian.

Kedua jabatan ini nantinya akan membantu Dewan Pengawas saat melakukan pengawasan atas pelaksanaan BPJS Kesehatan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota komite, bersama ini dibuka kesempatan bagi pelamar dengan latar belakang di bidang Keuangan, Ekonomi, Akuntansi, Hukum serta Medik sebanyak 9 orang. 

Dijelaskan pula bahwa Lowongan Kerja BPJS Kesehatan 2016 ini merupakan penerimaan bersifat pegawai tidak tetap.

Persyaratan dan Kualifikasi Lowongan Kerja BPJS Kesehatan 2016 :

1. Calon Anggota Komite
- Usia maksimal 60 tahun per 31 Juli 2016
- Mempunyai pengalaman kerja minimal 6 tahun, diutamakan berpengalaman sebagai tenaga ahli, konsultan, dan pengawas di Kementerian/Lembaga atau perusahaan.
- Pendidikan S2/S3 di bidang Keuangan/Ekonomi/Akuntansi/Manajemen Rumah Sakit/Asuransi Kesehatan/Hukum
- Khusus Manajemen Rumah Sakit dan Asuransi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan profesi Dokter Umum
- IPK minimal 3.00 dari Perguruan Tinggi dengan Akreditasi A
- Mampu mengoperasikan komputer (Ms Word, Ms Excel, Ms Powerpoint).

‎2. Calon Kepala Sekretariat Dewan Pengawas
-. Usia maksimal 60 tahun per 31 Juli 2016
- Mempunyai pengalaman kerja minimal 6 tahun di bidang Pengelolaan Administrasi, Kesekretariatan, Tata Usaha, Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian/Lembaga atau perusahaan.
- Pendidikan S2/S3 di bidang Keuangan/Ekonomi/Akuntansi/Manajemen Rumah Sakit/asuransi Kesehatan/Hukum
- Khusus Manajemen Rumah Sakit dan Asuransi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan profesi Dokter Umum
- IPK minimal 3.00 dari Perguruan Tinggi dengan Akreditasi A
- Mampu mengoperasikan komputer (Ms Word, Ms Excel, Ms Powerpoint).

Pendaftaran Lowongan Kerja BPJS Kesehatan 2016:

Untuk melakukan pendaftaran, peserta menyampaikan surat lamaran beserta berkas yang dipersyaratkan, dan dikirim langsung atau melalui POS dengan alamat Kesekretariatan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Jl. Ket.Jend Suprapto Kav.20 No.14 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510.

Berkas Lowongan Kerja BPJS Kesehatan 2016 diterima panitia paling lambat 7 Agustus 2016 jam 17.00 WIB. Untuk informasi lebih lanjut mengakses pada situs resmi BPJS kesehatan

Permenkes No 71 Tahun 2013 pdf

Permenkes No 71 Tahun 2013 pdf
Pada permenkes No 71 Tahun 2013 telah ditetapkan peraturan Menteri Kesehatan mengenai pelayanan kesehatan pada JKN atau jaminan Kesehatan Nasional. Untuk mendapatkan file Permenkes No 71 Tahun 2013 PDF disediakan link pada akhir artikel ini.

Terbitnya Permenkes 71 Tahun 2013 ini mengingat beberapa peraturan yang telah ada, diantaranya adalah :
1. Un dang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ten tang Praktik Ke dokteran (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2004 Nomor 116, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Un dang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 5063);
4. Un dang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 24 Ta hun 2011 mengenai BPJS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 mengenai Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
7. Peraturan Pe merintah Nomor 101 Tahun 2012 mengenai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 mengenai Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 mengenai Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
10. Pe raturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 mengenai Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);
11. Peraturan Men teri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedok teran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

Untuk mendapatkan Permenkes No 71 Tahun 2013 dapat mengunduh melalui link  Permenkes No 71 Tahun 2013 PDF atau Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 PDF

Pajak Rokok Bisa Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Pajak Rokok Bisa Atasi Defisit BPJS Kesehatan
Pajak rokok direncanakan akan digunakan untuk mengatasi defisit yang di alami oleh BPJS Kesehatan dimana defisist yang terjadi mencapai Rp 18 Triliun sejak tahun 2014. Diungkapkan oleh Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mundiharno cara terbaik untuk menutupi defisist adalah dengan memakai pajak rokok. 

Dari data yang ada selama 1 tahun pajak rokok dapat berkontribusi sebesar Rp13 triliun dimana dana sebesar itu cukup untuk mengatasi defisit. 50 persen dari pajak rokok itu seharusnya dialokasikan untuk kesehatan dimana alokasi ini belum berjalan. Untuk itu harus ada kemauan politik.


Persoalan terjadi nya deficit tidak akan bisa diatasi dengan iuran karena iuran BPJS Kesehatan saat ini masih dibawah perhitungan. Dimana saat ini iuran untuk kelas 1 Rp80.000/bulan, kelas 2 Rp53.000/bulan, dan kelas 3 Rp25.500/bulan. Hal ini diungkapkan oleh Mundiharno pada Kongres Perkumpulan Pakar Ekonomi Kesehatan Indonesia (InaHEA) ke-3. 

Kolektabilitas di kelompok peserta penerima upah (PPU) pun masih menjadi masalah. Semestinya, kata Mundiharno, iuran diperbesar. Dia menambahkan, untuk mengatasi defisit, BPJS Kesehatan mendapat dana talangan sebesar Rp6,8 triliun, dan pada tahun 2015 besar dana talangan Rp5 triliun. Secara terpisah Ketua InaHEA Profesor Hasbullah Thabrany menegaskan, tahun ini BPJS Kesehatan defisit sekitar Rp7 triliun. 

Defisit yang terjadi tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan mobilisasi dana cukai rokok yang besarnya mencapai Rp70 triliun setahun. Hanya saja, pemanfaatan dana cukai rokok untuk JKN belum berjalan. 

Menurut Thabrany, bantuan pemerintah untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diwujudkan dengan membayar iuran peserta miskin dan berpendapatan rendah yang tahun ini jumlahnya mencapai 92,4 juta jiwa. Adapun besar iuran Rp23.000/bulan. Dengan demikian total bantuan pemerintah yang disalurkan ke BPJS Kesehatan melalui anggaran Kementerian Kesehatan adalah Rp25,5 triliun. 

Menurut Ketua Kongres InaHEA ke-3 Profesor Laksono Trisnantoro terjadi ketidakadilan dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan yang dirasakan para peserta. Ini terjadi karena tidak seimbangnya fasilitas kesehatan dasar dan sumber daya manusia di bidang kesehatan antardaerah. “Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hendaknya meningkatkan anggaran untuk membantu investasi sarana dan prasarana kesehatan di kabupaten/kota, serta provinsi. Naikkan gaji tenaga kesehatan di daerah terpencil. Kemenkes wajib menjamin pemerataan dan mengurangi ketimpangan pelayanan kesehatan,” tambah Laksono. [source :http://finansial.bisnis.com/read/20160729/215/570239/evaluasi-jkn-begini-cara-bpjs-kesehatan-atasi-defisit]

Deteksi Dini Kanker Serviks

Deteksi Dini Kanker Serviks
Salah satu rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) saat ini adalah penyelenggaraan Program pemeriksaan inspeksi visual asam asetat dan papsmear terbanyak yang mana rekor muri ini tercatat atas nama BPJS Kesehatan.

Kegiatan ini dipusatkan di kota kupang pada 29 Juli 2016 dimana penyelenggaraannya dilakukan di 1.558 titik di seluruh Indonesia secara serentak. Kegiatan inspeksi visual asam asetat dan papsmear secara serentak ini di pimpin oleh ibu kepala Negara Iriana joko Widodo sebagai wujud kerjasama antara BPJS kesehatan dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE), Kementrian Kesehatan dan BKKBN. Kegiatan inspeksi visual asam asetat dan papsmear yang dilangsungkan secara serentak ini ada di 1.558 titik secara bersama sama. 


Dari data yang ada , jumlah kasus kanker serviks (terhitung Januari - Juni 2016) di tingkat pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan mencapai 45.006 kasus dengan total biaya sekitar Rp 33,4 miliar. Sedangkan untuk tingkat rawat inap tercatat mencapai 9.381 kasus dengan total biaya sekitar Rp 51,3 miliar. Kegiatan inspeksi visual asam asetat dan papsmear secara serentak ini merupakan betuk deteksi dini kanker serviks dimana masuk dalam skema pembiayaan program JKN-KIS yang ingin melakukan deteksi dini kanker serviks tidak perlu lagi mengeluarkan uang, 

Dijelaskan oleh Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris bahwa kanker serviks tidak menimbulkan gejala dan sulit terdeteksi pada stadium awal. Oleh sebab itu sebaiknya melakukan screening kesehatan melalui layanan kesehatan deteksi dini yang disediakan BPJS Kesehatan. 

Ditambahkan pula bahwa Kanker serviks biasanya baru terdeteksi saat kanker sudah pada tingkat lanjut atau stadium lanjut. Jika sudah stadium lanjut maka proses pengobatan akan lebih sulit dan tentu saja besarnya biaya pengobatanya lebih mahal. 

Walaupun begitu kalau dibandingkan dengan jenis kanker lainnya kanker serviks sebetulnya paling mudah dicegah dan dideteksi. 

Cara mencegah kanker serviks

Caranya dengan melakukan deteksi dini dan pemberian vaksinasi. Untuk mengantisipasi terjadinya kanker serviks, peserta JKN-JIS dapat memeriksakan diri terhadap resiko penyakit kanker leher rahim ini di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau sarana penunjang lain yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 

Sampai dengan Juni 2016 deteksi dini yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan metode inspeksi visual asam asetat sudah berhasil menjangkau 21.146 peserta, sementara papsmear berhasil menjangkau 37.256 peserta.

Pelatihan Assesor Keperawatan 2016

Pelatihan Assesor Keperawatan 2016
Pelatihan Assesor Keperawatan Periode Agustus 2016 di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
Latar Belakang Pelatihan Assesor Keperawatan 2016 Untuk mengetahui bahwa rumah sakit telah menjalankan proses penetapan kewenangan klinik staf keperawatan yang bekerja memberikan asuhan pasien. Berdasar UU 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman dan terjangkau oleh perawata yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik dan moral tinggi (UU Keperawatan).

Kredesial sebagai salah satu standar dalam menentukan profesionalisme dalam bidang keperawatan dipandang sangat perlu untuk menunjang upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada umumnya dan pelayanan keperawatan pada khususnya.

Selain kredensial memberikan bukti tertulis dalam upaya penentuan level akreditasi institusi kesehatan dimana keperawatan merupakan salah satu unsur utama yang dilakukan kajian.

Dalam kajian kredensial ditemukan dibutuhkan perawat assesor yang tersertifikasi dimana perbandingan jumlah perawat assesor yaitu 1:50 perawat. Dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan memenuhi syarat akreditasi Joint Commision International (JCI) dan akreditasi KARS, Bidang keperawatn menyelenggarakan pelatihan assesor keperawatan.


Pelatihan Assesor Keperawatan 2016 ini juga disiapkan sebagai salah satu syarat kredensial bagi perawat yang tersertifikat dari BP3I PPNI (Badan pengembangan dan pelatihan perawat Indonesia.

Pelatihan Assesor Keperawatan 2016 ini juga memberikan cara sertifikasi kompetensi assesment, perencanaan, pelaksanaan assesmen, pengkajian ulang assesmen dan pengakuan kompetensi terkini.

Tujuan dari Pelatihan Assesor Keperawatan 2016 ini adalah perawat assesor mampu assesmen kompetensi, mampu merencanakan assesmen, mampu mengkaji ulang assesmen dan mampu memelihara kompetensi.

Narasumber pada Pelatihan Assesor Keperawatan 2016 ini  adalah Master Assesor BP3I PPNI Pusat dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan dan praktek.

Untuk mengikuti Pelatihan Assesor Keperawatan 2016 ini maka syarat yang harus dipenuhi adalah latar belakang pendidikan minimal S1 Keperawatan Ners. Pelatihan Assesor Keperawatan 2016 ini akan dilangsungkan pada tanggal 9-13 Agustus 2016 pukul 07:30 - 17:00 WIB.

Pelatihan Assesor Keperawatan 2016 bertempat di Gedung diklat Lt. 4 RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Jalan Kesehatan No.1 Sekip Yogyakarta 0274553573

Tanya BPJS Syarat Pindah Kelas Perawatan

Tanya : Saya sudah empat bulan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan ingin pindah kelas. Apakah bisa dan bagaimana caranya. Terimakasih.

082255652xxx

Terimakasih sebelumnya.

Jawab : Bersama ini saya memberikan informasi bahwa untuk perubahan kelas rawat peserta dapat dilakukan setelah satu tahun terdaftar pada kelas rawat sebelumnya.

Jika dilihat dari kasus peserta masih dalam rentang waktu 4 bulan, maka harus menunggu sampai 1 tahun.

Setelah satu tahun maka peserta dapat mengajukan perubahan kelas rawat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

-Mengisi formulir perubahan data peserta (tersedia di Kantor Cabang)
-Membawa KK
-Membawa KTP
-Membawa Kartu JKN-KIS

Segala pengajuan perubahan data peserta dapat di proses dengan persyaratan tidak ada tunggakan iuran peserta dan anggota keluarga.

Demikian kami sampaikan semoga dapat bermanfaat.

Wenny Silvia Marinda
Plh. Kepala Unit Manajemen Kepesertaan dan UPMP4 BPJS Kesehatan Cabang Pontianak

Denda Iuran BPJS Dihapus per 1 Juli 2016

Denda Iuran BPJS Dihapus per 1 Juli 2016
Kebijakan baru BPJS Kesehatan per 1 Juli 2016 adalah menghapus denda 2 persen bagi peserta yang menunggak iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Sehingga dengan kebijakan penghapusan denda bagi yang menunggak peserta hanya cukup membayar sebesar pokok tunggakannya saja.

Jadi bila ada  peserta BPJS yang menunggak iuran selama 4 bulan maka agar bisa mendapatkan kembali hak pelayanan BPJS Kesehatan yang bersangkutan hanya perlu melunasi tunggakan sesuai dengan kelas kepesertaan iuran selama 4 bulan tersebut.

Peraturan ini termuat dalam Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016 mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, dimana atura ini adalah revisi kedua dari Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013.


Dalam aturan BPJS Kesehatan terdahulu dimana peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terlambat membayar iuran akan dikenakan denda. Denda diberikan sebesar 2 persen dari besaran pokok iuran yang ditunggak per bulan.

Walaupun demikian bukan berarti peserta dibebaskan untuk tidak tertib dalam membayar iuran. Sanksi tetap diberikan pada mereka yang lalai. Sanksi akan diberikan setelah peserta melunasi iuran tunggakan.


Dalam hal ini, pemerintah menyiapkan dua sanksi. Sanksinya adalah bagi peserta penunggak dilarang memakai layanan BPJS kesehatan dalam kurun waktu 45 hari setelah pelunasan tunggakan.

Bila tetap digunakan, maka akan dikenai denda pelayanan sebesar 2,5 persen dari diagnosis akhir. Besaran denda tersebut akan dibebankan pada mereka yang menggunakan layanan BPJS kesehatan untuk layanan rawat inap. Sedangkan untuk layanan rawat jalan tetap akan free.

Hal ini untuk mengajarkan masyarakat agar selalu taat dalam membayar iuran.

Posko Mudik BPJS Kesehatan 2016

Posko Mudik BPJS Kesehatan 2016
Posko Mudik BPJS Kesehatan 2016
Layanan Kesehatan gratis bagi para pemudik

Sebagai wujud pengabdian dan kepedulian BPJS Kesehatan kepada masyarakat yang melakukan tradisi mudik lebaran, BPJS Kesehatan kembali menyelenggarakan Posko Mudik BPJS Kesehatan 2016. Kegiatan tersebut digelar secara serentak mulai 30 Juni - 5 Juli 2016 di lima titik padat pemudik, yang terdiri dari tiga pelabuhan dan dua terminal besar, yaitu Pelabuhan Merak (Banten), Pelabuhan Soekarno Hatta (Makassar), Pelabuhan Gilimanuk (Bali), Terminal Kampung Rambutan (Jakarta), dan Terminal Bungurasih (Surabaya).

Dalam kegiatan Posko Mudik BPJS Kesehatan 2016, terdapat dokter, paramedis, ambulance, dan petugas BPJS Kesehatan yang siap memberikan pelayanan bagi para pemudik yang membutuhkan konsultasi kesehatan, fasilitas relaksasi atau istirahat, pemeriksaan kesehatan sederhana, obat-obatan, tindakan sederhana yang bersifat emergency, dan pemberian rujukan bilamana sangat diperlukan, serta sosialisasi kepada masyarakat.


Untuk memastikan acara berjalan lancar, BPJS Kesehatan juga menggandeng Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Terminal Bus setempat, dan pihak terkait lainnya. 

Di Posko Mudik BPJS Kesehatan 2016 sejumlah ambulance pun sudah disediakan untuk berjaga-jaga apabila ada pemudik yang mengalami kondisi emergency dan harus segera dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Posko Mudik BPJS Kesehatan 2016 beroperasi selama 24 jam, dimana di dalamnya terdapat dua tim yang bertugas secara bergantian. Masing-masing tim tersebut terdiri dari satu petugas BPJS Kesehatan, serta satu dokter dan dua paramedis yang berasal dari puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.

Prosedur Pelayanan Khusus Untuk Peserta Yang Mudik
Para peserta JKN-KIS yang sedang mudik lebaran tahun ini, dijamin bisa memperoleh pelayanan kesehatan dengan prosedur yang lebih ringkas. Peserta JKN-KIS yang sedang mudik dapat berobat di luar wilayah tanpa harus melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat. 

Oleh karena itu, para peserta JKN-KIS yang sedang mudik pun diimbau untuk selalu membawa Kartu JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat/KIS, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Askes, Kartu Jakarta Sehat/KJS, dan Kartu Jamkesmas).

Untuk prosedurnya, peserta JKN-KIS dapat langsung mengunjungi IGD rumah sakit terdekat yang ditunjuk oleh Kantor Cabang. Kebijakan pemangkasan prosedur pelayanan kesehatan tersebut berlaku sejak H-7 sampai dengan H+7 lebaran. 

Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, peserta JKN-KIS yang sakit pada saat perjalanan mudik ataupun telah sampai ke tujuan tinggalnya, tidak harus melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat ataupun mengunjungi FKTP sementara.Source : http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2016/403/Posko-Mudik-BPJS-Kesehatan-2016-Layanan-Kesehatan-Gratis-Bagi-Para-Pemudik

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 tahun 2016 PDF

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 tahun 2016 PDF
Kutipan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 tahun 2016 PDF

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KOORDINASI MANFAAT DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 27
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Penyelenggara Asuransi Kesehatan Tambahan telah melakukan peijanjian keija sama koordinasi manfaat bagi Peserta Jaminan Kesehatan;
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka menjamin pemberian layanan kesehatan Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang memiliki Asuransi Kesehatan Tambahan, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;



Mengingat Menetapkan:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KOORDINASI MANFAAT DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. 

Isi lengkap dari Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 tahun 2016 bisa Anda dapatkan lewat link di bawah ini:

Search Hot Trends

ASKEPS.com

Berita dan Informasi Gempa Terbaru

Copyright © INA CBG's. All rights reserved. Template by CB