Desain Proses Bisnis Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki siklus pelayanan tiada henti, berbasis pada kepercayaan terhadap kualitas pelayanan, memiliki tingkat unpredictable service tinggi, pola pelanggan atau pasien yang datang tanpa rencana dengan alasan pemberian layanan lebih dikarenakan kebutuhan daparipada keinginan, proses pencipotaan produk layanan sarat dengan interaksi langsung antara pasien dengan petugas rumah sakit, perawat, dan dokter serta memiliki resiko operasional relative tinggi. 

Rumah sakit juga merupakan suatu bentuk usaha yang membutuhkan peralatan canggih, tenaga kerja kompeten dan kebutuhan material khusus (farmasi). Disamping itu pelayanan dan operasionalisasi usaha rumah sakit juga sarat dengan aturan, standarisasi dan senditif terhadap aspek etika moral.


Regulasi terkait standar akreditasi RS dan BPJS Kesehatan juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Para pengelola rumah sakit sering kali menghadapi berbagai permaslahan dan tantangan dalam mengelola siklus transaksi proses bisnis rumah sakit, terutama dalam upaya menciptakan pengendalian internal yang memadai dengan tetap mengedepankan nilai pelanggan.

Pegelolaan siklus transaksi bisnis di sebuah organisasi seperti rumah sakit dapat dilakukan salah satunya dengan mendesain sebuah system infrmasi atau secara lebih khusus yang terkait dengan transaksi ekonomi di rumah sakit adalah system informasi akuntansi dan keuangan yang didalamnya terdapat komponen-komponen yang saling berinteraksi. Komponen komponen tersebut adalah manusia, prosedur, data, software dan infrastruktur terknologi informasi.

Tantangan di rumah sakit adalah bagaimana mengelola komponen tersebuit supaya berinteraksi secara sinergis dengan aspek layanan klinis, misi penyelamatan dan penyembuhan pasien, budaya organisasi, strategi bisnis, perunbahan regulasi, perkembnagan teknologi dan lingkungan dengan tetap menjaga terwujudnya pengendalian internal yang memadai dan tetap mampu mendukung terwujudnya pemberian nilai pelanggan (customer value) yang tinggi. 

Tidak dipungkiri tidak sedikit rumah sakit di Indonesia yang mengalami kendala, kesulitan, kekecewaan atau bahkan kegagalan dalam implementasi system informasi manajamen rumah sakit (SIMRS) terkomputerisasi, entah dalam pemahaman sempit hanya sekedar billing sistem atau dalam pemahaman komprehensif  sebuah sistem informasi terkomputerisasi yang terintegras dari hulu hilir. Dalam pengembangan sistem informasi terkomuterisasi yang baik adalah didasarkan pada suatu desain business proses  yang sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah serta peraturan-peraturan yang berlaku dan cocok dengan proses bisnis di masing-masing RS. 

Apabila implementasi system informasi terkomputerisasi dilakukan secara potong kompas dengan langsung implementasi system informasi terkomputerisasi tanpa menyusun terlebih dahulu desain dari system tersebut seringkali implementasi menjadi kurang efektif dan kurang cocok  dengan proses bisnis rmah sakit yang bersangkutan dan akhirnya berhentri di tengah jalan.

Sistem informasi akuntansi dan keuangan sebagai salah satu system dari rangkain sistem-sistem komprehensif di suatu organisasi yang memiliki peran sangat penting dalam menata aktivitas-aktivitas utama rumah sakit dalam kaitannya dengan pengelolaan transaksi dan pelaporan keuangan menjadi lebih efisien dan efektif. Aktivitas utama tersebut terangkum dalam siklus akuntansi rumah sakit yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus pelayanan, siklus keuangan dan siklus pelaporan keuangan,
Read More

Inilah Peluang JKN bagi Rumah Sakit Swasta

Seperti diketahui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah dilaksanakan oleh pemerintah agar dapat memecahkan permasalahan kesehatan bagi masyarakat. Ini adalah asalah satu bentuk perubahan di bidang kesehatan sebagai wujud penjaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

JKN ini sifatnya wajib dan menjadi salah satu bagian dalam system jaminan social nasional. Mekanisme yang dianut adalah berupa asuransi kesehatan nasional. Beberapa kendala masih kerap terjadi dalam implementasi pelaksanaan program kesehatan nasional ini. Banyak rumah sakit masih terkendala dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para peserta Jaminan Kesehatan Nasional ini. Sala satu penyebabnya adalah tariff yang ditetapkan oleh pemerintah masih dianggap terlau rendah.


Dilain sisi bila mengacu pada Undang- Undang No 44/2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus berlandaskan pelayanannya dan menerapkan prinsip keselamatan pasien, bersikap profesional, menjaga mutu pelayanan, dan terbuka kepada masyarakat.

Dari latar belakang permasalahan tersebut digelar seminar oleh Persatuan Pemilik Rumah Sakit Swasta Nasional (PERSANA) lewat diskusi panel Tantangan & Peluang Investasi bagi Pemilik Rumah Sakit Swastadi era JKN dan Pasar Bebas MEA. 

Seminar dan diskusi panel ini berlangsung di Hotel Lumire Senen, Jakarta Pusat, dengan menghadirkan pembicara antara lain Prof Budi Hidayat SKM MPPM PhD, Prof Dr HasbullahThabrany MPH DR PH, Dr Ivan R Sini SpOG MD Franzcog GDRM MMIS, dan Dr DJoko Widyarto Js DHM MHKes sebagai pembicara seminar.

Tujuan dari Seminar dan diskusi ini untuk memperoleh pemahaman mengenai manfaat investasi rumah sakit swasta, pemahaman mengenai tantangan dan peluang investasi rumah sakit swasta, serta membantu investor dan pimpinan rumah sakit swasta agar siap menghadapi persaingan pada era JKN dan MEA.

Prof Budi Hidayat yang merupakan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI.dalam presentasinya menyampaikan bahwa JKN memberikan penghasilan yang cukup signifikan bagi rumah sakit. 

Investor yang berani mengambil risiko pada era ini adalah yang berhasil menyulap tantangan JKN sebagai peluang. Itulah calon pemenang MEA 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga membuka peluang untuk para investor asing maupun lokal, untuk berinvestasi dalam industri perumahsakitan di Indonesia.

Setidaknya ada sembilan prinsip dalam era JKN dimana ke 9 Elemen tersebut adalah gotong-royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, dan kepentingan peserta.

Beberapa perubahan utama pada era JKN, di antaranya masalah hukum dan regulasi, BPJS kesehatan, rujukan, INA-CBG (Indonesia Case Base Groups), iur biaya, dan pembayaran prospektif.
Read More

Lowongan kerja 2016 RS Puspa Husada

Info Lowongan kerja 2016 di Rumah Sakit Puspa Husada Bekasi

RS Puspa Husada Bekasi Timur membutuhkan beberapa tenaga tenaga medis berkualitas dan berdedikasi tinggi untuk mendukung operasional rumah sakit. Adapun persyaratan yang dibutuhkan dapat di baca di bawah ini.


Informasi mengenai lowongan kerja terbaru bulan April 2016 telah dibuka lowongan pekerjaan untuk menempati beberapa posisi berikut ini :

1. Dokter Jaga Tetap dengan persyaratan mempunyai STR dan bersedia membuat SIP, sertifikat ATLS & ACLS, sudah selesai internship.
2. Perawat dengan persyaratan Lulusan min D3 Keperawatan, memiliki sertifikat pelatihan ICU, pengalaman min 1 th.
3. Analis Kesehatan dengan persyaratan lulusan min D3 Analis Kesehatan, pengalaman min 1 th

Seluruh berkas lamaran & CV dapat dikirimkan ke RS Puspa Husada alamat Jl. Raya Pondok Timur Indah km 1 no.27, Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi Timur 17510.

Jika Anda merasa memenuhi persyaratan di atas segera ikuti Lowongan terbaru rumah sakit 2016 di RS. Puspa Husada ini paling lambat tanggal 30 April 2016.
Read More

Obat Kosong Hambat Layanan Pasien BPJS

Adanya keluhan mengenai kosong datau tidak tersedianya obat bagi layanan rumah sakit memang masih sering terjadi. Hal ini serupa juga yang dialami oleh RS. Cipto mangunkusumo. Menurut penjelasan dari kepala unit layanan pengadaan RS Cipto Mangunkusumo memang sering terjadi kekosongan stok obat.

Selain permasalahan obat yang kosong, masalah keterlambatan pengiriman obat juga menjadi kendala tersendiri. Hal ini menyebabkan stok dirumah sakit menjadi terbatas disaat dibutuhkan oleh pasien. Saat stok rumah sakit juga kosong maka langkah yang diambil adalah pengadaan obat melalui apotik yang ada disekitar rumah sakit. 

Pengadaan obat melalui apotik tentu mengakibatkan harga yang tinggi dibandingkan dengan standar harga obat yang ada di e-katalog. E-katalog merupakan standar harga obat yang digunakan oleh pemerintah untuk menyuplai kebutuhan obat di rumah sakit pemerintah. E-katalog ini juga digunakan oleh BPJS Kesehatan sebagai standar obat bagi layanan kesehatan BPJS.

Selisih harga obat ini yang mengakibatkan sulitnya penagihan rekening kepada pasien. Sebagai peserta BPJS kesehatan tentu tidak diperkenankan membayar iur apapaun apabila peserta BPJS Kesehatan tersebut menempati kelas pelayanan sesuai dengan haknya.

Hal hal semacam ini juga yang memberatkan beberapa rumah sakit swasta terhadap kosongnya stok obat yang ada. 

Dalam diskusi publik dengan tema “Access to Medicine” di Casablanca, Jakarta, Kamis, 21 April 2016 juga menekankan keterlibatan pemerintah sebagai regulator untuk mengidentifikasi perusahaan atau distributor yang sering menyulitkan pihak rumah sakit dengan masalah pengadaan obat untuk pasien BPJS itu.

Kepala Departemen Manajemen Manfaat dan Kemitraan Farmasi BPJS Sri Mugi Rahayu menyampaikan bahwa BPJS tidak bisa berbuat banyak. Sebab, kata dia, selama ini selalu mengikuti aturan membayar klaim obat-obatan yang diminta rumah sakit. Namun, terkait masalah itu, pihak Kementerian Kesehatan yang seharusnya menyelesaikannya. BPJS Kesehatan cuma bisa membantu menyampaikan keluhan itu kepada Kementerian Kesehatan.
Read More

Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS 2016

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan pembatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi para peserta dengan maanfat kelas 3 yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 19/2016.  

Dalam Perpres itu disebutkan bahwa untuk kelas 3 ada kenaikan  iuran BPJS Kesehatan dari Rp25.500 menjadi Rp30.000.

Alasan pembatalan tersebut karena menimbang manfaat kelas 3 BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi masyarakat bawah. 

Oleh sebab itu maka Presiden mengambil kebijakan untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

Dengan pembatalan kenaikan iuran BPJS Tersebut makan pemegang kartu BPJS Kesehatan Kelas 3 tetap membayar iuran seperti sediakala sebesar Rp25.500.


Keputusan pembatalan kenaikan iuran BPJS ini telah mempertimbangkan beberapa aspek yaitu masukan dari masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat dan para stakeholder.

Bukan hanya pembatalan kenaikan iuran saja akan tetapi lebih lanjut ada instruksi dari Presiden agar peserta BPJS kelas tiga nantinya bisa memperoleh perawatan kelas satu jika memang dibutuhkan. 

Sehingga memang tidak diperkenankan ada pembedaan bagi para pemegang kartu BPJS Kesehatan Kelas 3.
Read More

Dibalik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2016 yang Sebaiknya Anda Tahu

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2016  - Dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur mengenai perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 termuat adanya iur peserta BPJS. 

Apa sajakah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 ? berikut ulasannya :

- Sesuai dengan peraturan perundangan, bahwa maksimal dalam kurun 2 (dua) tahun iuran Program Jaminan Kesehatan dievaluasi. Pembahasan Peraturan Presiden ini sudah dilakukan sejak akhir tahun 2014 lintas kementerian, baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan BPJS Kesehatan, serta stakeholderterkait lainnya.

http://inacbg.blogspot.co.id/
- Iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.

- Untuk proporsi iuran untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha Swasta adalah tetap sama dengan yang sebelumnya, yaitu 4% (pemberi kerja), dan 1% peserta (pekerja).

- Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja, untuk kelas III menjadi Rp 30.000,-, kelas II menjadi Rp 51.000,- dan kelas I menjadi Rp 80.000,-.

- Kenaikan iuran ini merupakan opsi atas Pertimbangan beberapa opsi yang sebenarnya bisa dilakukan pemerintah diluar untuk menjaga keberlangsungan program JKN yaitu dengan cara Mengurangi manfaat, Penyesuaian (menaikkan) iuran, Mengalokasikan dana tambahan dari APBN.

- Untuk opsi pertama (mengurangi manfaat), tidak dilakukan pemerintah karena manfaat yang sudah ada, misalnya cuci darah, tidak mungkin dan sangat tidak manusiawi apabila dihilangkan/dikurangi.

- Untuk opsi kedua (menaikkan iuran), idealnya sesuai dengan hitungan aktuaria. Dimana angka minimal adalah Rp 36.000,- untuk peserta kelas III sesuai hitungan oleh para ahli dan rekomendasi DJSN.

- Minimal perhitungan jumlah iuran sebesar Rp 36.000,- untuk kelas III merupakan bottom line dasar minimal kenaikan iuran yang ideal. Namun hal ini tidak menjadi opsi pemerintah.

- Kalaupun ada kenaikan iuran, untuk kelas 3 peserta mandiri (PBPU) menjadi Rp 30.000,-. (angka ini masih di bawah bottom lineyang direkomendasikan DJSN, yaitu Rp 36.000,- untuk kelas III). Artinya kenaikan ini, sesuai dengan yang dilaporkan ke Presiden, tidak naik sebesar yang seharusnya.

- Sehingga, ada opsi ketiga yang sudah disiapkan (mengalokasikan dana tambahan dari APBN), yang merupakan wujud keberpihakkan pemerintah untuk melanjutkan keberlangsungan program (di luar kenaikan iuran yang tidak sampai di angka bottom line Rp 36.000,- tersebut), yaitu: pemerintah mempersiapkan alokasi dana tambahan yang sudah dimasukkan dalam APBN 2016.

Mau mengunduh peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 PDF lengkap ? Temukan link nya pada artikel Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016
Read More

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 PDF

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 PDF yang dapat diunduh pada link dibawah sajian artikel berikut ini mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013.

Adapun cuplikan singkat mengenai Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Di antara angka 14 dan angka 15 pasal 1 disisipkan 1(satu)angka, yakni angka l4a : 
Kecurangan (Fraudr dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional pada sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut Kecurangan (Fraud) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan Nasional dalam sistem Jaminan sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan. 



Ketentuan ayat (2) pasal 4 diubah menjadi : 
Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Pegawai Negeri Sipil; 
b. Anggota TNI;
c. Anggota Polri;
d. Pejabat Negara;
e . pimpiran dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. Pegawai Pemerintah non pegawai Negeri;
g. pegawai swasta; dan
h. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampaidengan huruf g yang menerima Upah. 

Ketentuan ayat (1) pasal 5 diubah menjadi : 
Pekerja penerima Upah dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud. dalam pasal 4 ayat (1) huruf meliputi pekerja penerima Upah,istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyak-banyaknya s (lima) orang. 

Ketentuan pasal 11 diubah menjadi : 
Pemberi Kerja sesuai ketentuan Pasa1 6 ayat(B) dan ayat (4) wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran..Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak rnendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan. Pendaftaran oleh Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)1 dilakukan dengan melarnpirkan dokurnen yang membuktikan status ketenagakerjaannya, Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai' peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21), iurannya dibayar sesuai ketentuan Peraturan Presiden ini. Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjanya mernbutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.(1)(2)(3)(41(s)(6) Pemberi Pernberi Kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa: 
a. teguran tertulis;
b. denda; dan/atau
c. tidak mendapat pelayanain publik tertentu.
Tata cara pengenaan sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (g) huruf c wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganyasecara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagaiPeserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.Setiap orang bukan Pekerja sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c wajib mendaftarkandirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai Peserta JaminanKesehatan kepada BPJS Kesehatan denganmembayar iuran. 

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 dapat diunduh pada link berikut ini Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 PDF
Read More

Daftar Optik Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan

Daftar Optik Bekerjasama BPJS Kesehatan - Bagi penderita gangguan kesehatan mata dan memiliki jaminan Kesehatan berupa BPJS Kesehatan maka bila memang gangguan penglihatan tersebut sesuai dengan indikasi medis maka akan dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Untuk mendapatkan jaminan kacamata, para peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 

Pasien akan mendapatkan rekomendasi dari dokter spesialis mata berupa peresepan yang merupakan hasil pemeriksaan mata yang dilakukan.

Untuk penjaminan kacamata ini, BPJS Kesehatan hanya memberikan jaminan maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.



Sedangkan ukuran kacamata yang dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah minimal 0.5 Dioptri untuk lensa spheris dan 0.25 Dioptri untuk lensa silindris. 

Bagi yang membutuhkan informasi mengenai daftar optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk wilayah Yogyakarta, berikut kami sampaikan daftarnya. Berikut ini adalah daftar Optik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan KCU Yogyakarta.

Daftar Optik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk KCU Yogyakarta

1. Optik Sukses Jalan Gandekan Lor Nomor 90 Yogyakarta telepon 0274-562703
2. Optik Candi Putra jalan sumarwi nomor 30 wonosari gunungkidul telepon 0274-394444
3. Optik wates baru, komplek perdagangan gawok wates kulon progo telepon 0274-773214
4. Optik Akur jalan urip sumoharjo nomor 71 yogyakarta telepon 0274-565691
5. Optik Akur KHA Dahlan Jalan KH ahmad dahlan nomor 35 yogyakarta telepon 0274-375541
6. Optik Abakura jalan bantul km 5,5 nomor 265 bantul telepon 0274-373020
7. Optik International jalan Mataram nomor 64 yogyakarta telepon 0274-566934
8. Optik Kurnia jalan baron nomor A16 gunungkidul telepon 0274-393466
9. Optik Argus jalan jenderal sudirman nomor 4 yogyakarta 0274-589093
10. Optik Marlin jalan brigjen katamso nomor 206 yogyakarta telepon 0274-378583
11. Optik Akur Bantul jalan jenderal sudirman nomot 76 bantul telepon 0274-367215
12. Optik ismail jalan magelang km 12 krapyak triharjo sleman telepon 0274-868164
13. Optik arif jalan kha dahlan nomor 143 yogyakarta telepon 0274-3151987
14. Optik Puas jalan gito gati grojogan pandowoharjo sleman telepon 0274-865326
15. Optik pranoto jalan C smanjuntak nomor 06 terban gondokusuman yogyakarta telepon 0274-565350

Demikian informasi mengenai daftar optik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Semoga daftar optik ini dapat bermanfaat untuk mendapatkan tanggungan BPJS Kesehatan.

Read More

Pelatihan Perhitungan Unit Cost Berbasis Aktivitas dan Clinical Pathway 2016

Informasi Perhitungan Unit Cost Berbasis Aktiviras dan Clinical Pathway - Unit cost, tarif dan mutu pelayanan rumah sakit merupakan poin penting (isu hangat yang menjadi kepentingan dari berbagai shareholder rumah sakit sperti owner, pelaksana dan masyarakat pada umumnya. 

Biaya pelayanan kesehatan yang sangat tinggi dan selalu meningkat berdampak pada tarif yang diberlakukan di rumah sakit. Tarif yang kompetitif dan bersaing serta tuntutan akan mutu pelayanan yang baik menjadi dilemma tersendiri bagi rumah sakit sehingga perlu menyusun strategi atau terobosan yang sifatnya win-win solution. 

Pada satu sisi rumah sakit diharapkan bisa memberikan pelayanan yang bermutu kepada pasien namun disisi lain rumah sakit juga dituntut untuk efisien sehingga biaya kesehatan harus dikelola dengan baik.

Alat untuk mencapai strategi tersebut adalah analisis biaya pelayanan rumah sakit atau yang lebih dikenal dengan penghitungan unit cost.

Pentingnya unit cost sebagai dasar tarif, penyususnan anggaran dan efisiensi ini juga disikapi oleh pemerintah dengan berbagai regulasi yang dikeluarkannya, melalui PP No.23/2005 yang dikeluarkan oleh departemen keuangan tentang BLU. Permendagri no.61/2007 tentang BLUD, undang-undang rumah sakit no.44/2009 pedoman akuntansi untuk rumah sakit pemerintah oleh kemenkes, pedoman akuntansi untuk rumah sakit swasta oleh persi dan berbagai peraturan pendukung lainnya.

Unit cost  akan menggambarkan rumah sakit sebagai organisasi yang good governance dan menjadi rumah sakit yang akuntabel dan auditable sehingga mampu memberikan pertanggungjawaban secara memuaskan kepada berbagai stakeholder maupun masyarakat sekaligus menjawab tantangan persaingan yang menuntut rumah sakit untuk menerapkan konsep-konseo manajemen modern tanpa meninggalkan mutu dan fungsi social yang diembannya.

Dalam Perhitungan Unit Cost Berbasis Aktiviras dan Clinical Pathway  ini akan dikupas secara detail tentang teknik penghitungan unit cost per pelayanan di rumah sakit dan pemanfaatanya untuk mendukung berbagai keputusan strategi rumah sakit yaitu tarif, anggaran, efisiensi melalui cost reduction strategi. Kerjasama dengan pihak ke tiga (KSO), negosiasi biaya paket (INA Cbg’s) dan perencanaan bisnis strategi rumah sakit ke depan sehingga akan mendukung tujuan rumah sakit menjadi organisasi.

Pelatihan terbaru 2016 mengenbai Perhitungan Unit Cost Berbasis Aktiviras dan Clinical Pathway akan dilaksanakan pada tanggal 21—22 April 2016 Waktu : 14.00 - 21.00 / 08.00 - 17.00 / 08.00 - 12.00 WIB bertempat di Hotel Millenium Jl. Kebon Sirih - Tanah Abang Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelatihan unit cost terbaru tahun 2016 bisa menghubungi Pinky Miranda (089654065139).
Read More

Cara Diet OCD Yang Benar

Askeps.com - Cara Diet mungkin sudah banyak yang tahu tapi kalau cara diet OCD ? Sudah tahu tentang diet OCD.. bagi yang belum tahu mungkin artikel diet ocd ini bisa membuka wawasan mengenai apa sebenarnya diet OCD tersebut. 

Diet OCD dipopulerkan oleh mentalis terkenal Deddy Corbuzier, dengan aksi tenarnya yang sering tampil di telivisi swasta Indonesia yaitu dengan membengkokkan sendok. Oleh sebab itu diet ini sering disebut diet ocd ala deddy corbuzier. 

Diet OCD merupakan singkatan dari Obsessive Corbuzier's Diet yang sudah dibuktikan sendiri oleh Deddy bahwa diet ocd berhasil dan cukup efektif menurunkan berat badan. 

Bagaimana cara melakukan ocd atau bagaimana cara diet ocd yang benar ? Deddy sendiri awalnya memang memiliki bakat gemuk sehingga kemudian dari hasil pemahamannya mengenai diet OCD akhirnya mampu membawanya memiliki tubuh yang atletis.


Pola diet ocd ini memang sekarang cukup marak diikuti oleh beragam kalangan dan rata-rata mereka mampu meurunkan berat badan mencapai berat badan ideal. Beberapa testimoni yg berhasil diet ocd cukup banyak yang menyatakan bahwa diet ini cukup efektif bagi mereka.

Kegemukan atau obesitas  memang menjadi salah satu permasalahan sendiri khususnya bagi orang-orang yang ingin menjaga penampilan. Sebenarnya bukan cuma penampilan saja, obesitas juga kerap membawa permasalahan kesehatan lainnya. 

Nah bagi yang memang sudah mencoba beragam diet namun belum menampakkan hasil seperti yang diharapkan mungkin saja tips cara melakukan ocd ini bisa menjadi solusi terbaru mengatasi kegemukan badan Anda. 

Agar diet ocd berhasil kata kunci dari diet OCD adalah puasa atau pengaturan pola makan diet ocd. Puasa  disini  artinya  tidak ada  asupan  kalori  apapun selama  anda  dalam  masa puasa. Jadi selama masa tidak puasa Anda boleh memakan apa saja tanpa harus memikirkan jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh. 

Buku panduan diet ocd ini sudah ditulis dalam bentuk e-book yang bisa di download secara gratis. Dalam e-book diet OCD tersebut diceritakan teknik diet ocd deddy corbuzier dan cara menjalankannya. Baca Artikel Lengkap cara diet OCD
Read More