Latarbelakang Program JKN

Sesuai dengan falsafah dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hal ini juga termaktub dalam pasal 28H dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal l34 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, kemudian terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Untuk mewujudkan komitmen global sebagaimana amanat resolusi WHA ke-58 tahun 2005 di Jenewa yang menginginkan setiap negara mengembangan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk, maka pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 



Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi sehingga biaya Kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. 

Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. 

Badan penyelenggara jaminan sosial telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2014. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pengaturan teknis pelaksanaan lebih lanjut program JKN dituangkan dalam berbagai peraturan sebagai turunan dari kedua Undang-Undang tersebut diatas, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes), Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan, Pedoman Pelaksanaan (Manlak), Petunjuk Teknis (Juknis), Panduan Praktis dan lain-lain.
Read More

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 - PP Nomor 46 Tahun 2015 - Sampai saat ini belum ada PP No 46 Tahun 2015 yang bisa di download. Setelah melakukan penulusuran melalui website resmi sekretaris negara untuk peraturan pemerintah hanya ditemui sampai dengan peraturan pemerintah No  43 untuk peraturan pemerintah selama tahun 2015 ini

Untuk download PP no 46 tahun 2015 atau peraturan pemerintah No 46 tahun 2015 sampai detik ini memang belum dipublish terkait dengan PP no 46 Tahun 2015 yang diberitakan berisi mengenai adanya kebijakan baru terkait dengan pencairan dana JHT.

Mengutip lansiran dari cnnindonesia.com - Koordinator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch Indra Munaswar menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kebijakan baru Jaminan Hari Tua (JHT) belum terbit. "Sampai detik ini, PP tersebut belum terbit. Jangan salah. Pada tanggal 30 Juni itu Presiden Joko Widodo baru menandatanganinya. Namun belum diberi nomor oleh Kemenkumham," kata Indra kepada CNN Indonesia. Dengan alasan tersebut, Indra mengatakan PP yang belum bernomor itu belum bisa dijadikan dasar untuk pemberlakuan aturan baru JHT.
Read More

Dana JHT Bisa Dicairkan Setelah 10 tahun

Aturan baru tentang Jaminan Hari Tua (JHT) telah ditetapkan oleh Bdan Penyelenggara Jaminan social (BPJS) Ketenagakerjaan. Aturan ini terkait dengan pencairan dana JHT dimana dalam aturan baru ini disebutkan bahwa dana Jaminan Hari Tua JHT baru bisa dicairkan setelah masa kerja selama 10 tahun. Semula dana JHT sudah bisa dicairkan setelah masa kerja 5 tahun.

Ketentuan yang berlaku sejak 1 Juli 2015 ini juga menyebutkan bahwa dana tunai yang dapat diambil adalah 10 % dari saldo JHT dan bila dipakai untuk pembiayaan perumahan maka dana yang dapat dicairkan adalah sebesar 30% dari saldo Jaminan Hari Tua JHT.

BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan mengenai kbijakan tersebut sudah sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dan sudah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) yang disahkan pada 30 Juni 2015.

Kebijakan baru tersebut dinilai lebih ideal daripada sebelumnya yang menetapkan pencairan JHT bisa dilakukan ketika seseorang telah bekerja selama lima tahun. Hal ini dsampaikan oleh Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya. Dengan rentang waktu 10 tahun maka dana yang terkumpul akan lebih banyak dan sesuai untuk hari tua.

Manfaat lainnya dari kebijakan baru ini adalah berupa pekerja bisa memperoleh pinjaman uang muka untuk pembiayaan perumahan. Konsep yang digunakan oleh Jaminan Hari Tua JHT adalah tabungan sehingga apabila ada peserta yang dipecat, ia tidak akan kehilangan tabungannya dalam JHT. Apabila karyawan mendapatkan PHK maka  dana di JHT akan tetap ada dan bisa diambil sepenuhnya ketika sudah berusia 56 tahun.
Read More

SAME Bangun Rumah Sakit Senilai $30 Juta

Sebuah rumah sakit terbaru dalam waktu dekat akan segera hadir di cikarang. Industri kesehatan saat ini memang menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Era BPJS telah mendorong beberapa investor untuk masuk dan berinvestasi didunia kesehatan yang tidak akan pernah mati. Seperti dirilis oleh tempo.co bahwa PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME).yang merupakan Emiten pengelola rumah sakit Omni mempunyai berencana untuk mendirikan sebuah rumah sakit baru dengan nilai anggaran US$30 juta.

Rumah sakit baru dengan kapasitas 300 bed itu rencananya nantinya akan dibangun di kawasan superblok The Oasis, Cikarang, Jawa Barat. Hal tersebut diutarakan manajemen Sarana Meditama Metropolitan Tbk dalam paparan materi yang disampaikan kepada bursa efek Indonesia. Luas bangunan rumah sakit terbaru cikarang itu diperkirakan mencapai 15.000 meter persegi.

Manajemen Sarana Meditama Metropolitan (SAME) menyatakan total investasi yang digunakan untuk membangun rumah sakit terbaru cikarang tersebut sekitar US$30 juta. Jumlah itu bila dirupiahkan hampir setara dengan Rp400 miliar. Dengan pembangunan rumah sakit baru ini maka SAME akan memiliki 3 rumah sakit dimana saat ini baru memiliki 2 rumah sakit yaitu RS Omni Pulomas dan RS Omni Alam Sutera.

Nantinya rumah sakit baru ini akan didukung oleh peralatan medis untuk heart centre, neuro surgery centre, orthopedic centre, minimal invasive surgery centre, radiology interventional, trauma centre, dan lain-lain. Selama kuartal I/2015, SAME membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 30,1% secara year-on-year dari Rp89,07 miliar menjadi Rp115,89 miliar. Laba bersih juga meningkat 18,31% dari Rp11,67 miliar ke posisi Rp13,81 miliar.
Read More

Lippo Group Bangun Rumah Sakit Siloam Di Myanmar

Lippo group membangun rumah sakit berstandar international di Myanmar. Rumah sakit yang bernama Pun Hlaing Siloam Hospital tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Serge Pun & Associates (SPA) Group. Kerjasama ini merupakan pengembangan lippo group di industri healthcare khususnya di Myanmar.

Hal tersebut disampaikan oleh Chief Executive Officer Lippo Group James Riady bahwa usaha patungan pembangunan rumah sakit Pun Hlaing Siloam Hospital itu merupakan era baru dari pengembangan industri kesehatan di Myanmar.

Dalam peresmian Pun Hlaing Hospital di Yangon, Myanmar tersebut juga disampaikan prihal rencana Lippo group untuk membangun beberapa rumah sakit lagi di Myanmar. Dalam kurun waktu 3-5 tahunLippo Group bakal mendirikan 12 rumah sakit berstandar internasional di Myanmar. Sementara, dalam jangka panjang, Lippo Group membidik bakal membuka 20 rumah sakit di negara berjulukan Tanah Emas tersebut. Dia juga berharap ke depannya pengembangan di industri kesehatan ini bakal berlanjut ke transformasi sumber daya manusia yang berkualitas di Myanmar.

Chairman SPA Group, Serge Pun mengatakan pada kesempatan yang sama bahwa pihaknya sudah mengelola Pun Hlaing Hospital sejak 9 tahun lalu. Grup konglomerasi asal Myanmar ini pun, disebutkan Serge, telah mengelola Pun Hlaing Hospital dengan standar internasional. Akan tetapi mereka menginginkan rumah sakit tersebut makin baik lagi sehingga lewat kerjasama dengan Lippo Group diharapkan Pun Hlaing 
Siloam Hospital dapat menyediakan layanan kesehatan bertaraf internasional dengan harga terjangkau.
Pun Hlaing Siloam Hospital terletak di area Pun Hlaing Golf Estate, Yangon,  menawarkan layanan rawat inap mulai dari US$10 per hari dengan fasilitas makan 3 kali sehari.
Read More

Standar Pelayanan Transfusi Darah : Standar SDM

Dalam Peraturan Menteri nomor 83 tahun 2014 disebutkan prihal Standar pelayanan transfusi darah.  Adapun Unit Transfusi Darah atau seringkali disingkat UTD merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Unit transfusi darah ini  hanya  diselenggarakan  oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau PMI (Palang Merah Indonesia). Bila digolongkan berdasarkan tingkatannya maka unit transfusi darah terdiri atas UTD tingkat nasional, tingkat provinsi dan  tingkat kabupaten/kota. Sedangkan berdasarkan kemampuan pelayanannya standar pelayanan transfusi darah UTD terdiri atas kelas utama,kelas madya dan  kelas pratama. 

Adapun struktur organisasi unit tranfusi darah paling sedikit memenuhi kriteria di bawah ini: 

a.kepala UTD; 
b.penanggung jawab teknis pelayanan; 
c.penanggung jawab administrasi; dan 
d.penanggung jawab mutu.

Kepala Unit pelayanan transfusi darah memiliki tugas dan tanggung jawab menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja unit darah, menentukan pola dan tata cara kerja, memimpin pelaksanaan kegiatan teknis UTD,melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan unit transfusi, dan melakukan koordinasi teknis dengan lintas sektor. Kepala UTD mempunyai kualifikasi latar belakang pendidikan dokter, memiliki sertifikat pelatihan teknis dan manajemen di bidang pelayanan darah; dan bersedia bekerja purna waktu di UTD.

Penanggung jawab teknis pelayanan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan teknis dan rencana kerja unit pelayanan transfusi darah, melaksanakan pola dan tata cara kerja pelayanan darah, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi  kegiatan pelayanan darah; dan melakukan koordinasi teknis pelayanan. Penanggung jawab teknis pelayanan memiliki persyaratan tenaga kesehatan dengan pendidikan paling rendah diploma, bersedia bekerja purna waktu di unit transfusi darah dan mempunyai kompetesi di bidang pelayanan darah berdasarkan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen pelayanan darah.

Penanggung jawab administrasi memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan teknis administrasi, melaksanakan fungsi koordinasi; dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi administrasi. Penanggung jawab administrasi harus memenuhi persyaratan paling rendah pendidikan diploma; dan mau bekerja purna waktu di UTD.

Penanggung jawab mutu mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan teknis dan rencana kerja pengendalian mutu, melaksanakan pola dan tata cara kerja, melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian mutu dan evaluasi kegiatan mutu; dan melakukan koordinasi teknis pengendalian mutu. Penanggung jawab mutu harus memiliki persyaratan tenaga teknisi transfusi darah atau tenaga ahli teknologi laboratorium medikyang memiliki sertifikat pelatihan teknis pengendalian mutu dalam Pelayanan Darah, bersedia bekerja purna waktu di UTD; dan memiliki kompetensi di bidang pelayanan darah berdasarkan sertifikat pelatihan teknis dan anajemen pelayanan darah.

Penanggung jawab admistrasi, penanggung jawab teknis dan penanggung jawab mutu sebagaimana dalam menjalankan tugasnya berada di bawah pengawasan kepala UTD. Demikian sebagian dari Standar Pelayanan Transfusi Darah terkait SDM.
Read More

Ketentuan Peserta BPJS Yang Mengalami PHK dan Cacat


PHK atau pemutusan hubungan kerja tentu bukanlah suatu hal yang diharapkan oleh pekerja. Akan tetapi bila hal tersebut terjadi bagaimana nasib dari kepersertaan BPJS kesehatan yang telah diikutinya selama ini ?. Berikut akan diuraikan Ketentuan peserta pemutusan hubungan kerja (PHK) dan cacat total menurut perpres No.12 tahun 2013 pasal 7 dan 8. 

1. Peserta yang mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja tetap memperoleh hak manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran. 
2. Peserta yang mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja dan telah bekerja kembali wajib memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran. 

3. Dalam hal peserta yang mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja dan tidak bekerja kembali dan tidak mampu, berhak menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan. 
4. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, berhak menjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan 

5. Penetapan cacat total tetap, dilakukan oleh dokter yang berwenang. 
6. Perubahan status kepesertaan dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan menjadi bukan Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan melalui pendaftaran ke BPJS Kesehatan dengan membayar iuran pertama. 
7. Perubahan status kepesertaan dari bukan Peserta PBI Jaminan Kesehatan menjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Demikian  Ketentuan peserta BPJS karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan cacat total menurut perpres No.12 tahun 2013 pasal 7 dan 8.
Read More

Rumah Sakit Bertema Hello Kitty Pertama Di Dunia

Unik, inilah kata yang tepat untuk rumah sakit di Taiwan yang satu ini. Bagaimana tidak rumah sakit ini dibangun dengan tema Hello Kitty. Rumah Sakit Sheng Hao di Yuanlin, Taiwan merancang seluruh ekterior dan interiornya dengan tokoh kartun yang cukup melegenda yaitu Hello Kitty. Memang tokoh karakter Hello Kitty yang cukup terkenal ini sering diaplikasikan pada beberapa produk atau tempat oleh para pecintanya.

Rumah sakit bertema Hello Kitty ini merupakan ide seorang  pengusaha asal Taiwan. Rumah sakit yang khusus menangani kelahiran yang diberi nama rumah sakit Hao Sheng Hospital yang berlokasi di Yuanlin, Taiwan. Dilansir Shanghaiist pada Kamis (18/6/2015), Sheng Hao menjadi sebuah rumah sakit bersalin yang menyediakan tenaga kerja dan perawatan khusus post partum bagi para ibu.


Sebuah peluang yang memang diambil dari kebutuhan yang tinggi akan perawatan postpartum di Taiwan. Pusat-pusat perawatan post partum popularitasnya memang cukup meningkat dengan significan. Hal ini membuat persaingan usaha juga semakin ketat sehingga diperlukan usaha-usaha kreatif yang bisa menarik konsumen. Fasilitas yang cukup aman dan memiliki perlengkapan lengkap memang menjadi pilihan para ibu agar saat melahirkan dapat berjalan lancar.


Rumah sakit bertema Hello Kitty ini merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan keunggulan dalam bisnis perumah sakitan di Taiwan. Direktur rumah sakit Sheng Hao, Tsai Tsung-chi mengatakan bahwa rumah sakit Hao Sheng Hospital sudah mengantongi otorisasi untuk memakai gambar Hello Kitty dari perusahaan di Jepang. Dengan izin tersebut maka  rumah sakit ini menjadi satu-satunya lembaga medis Sanrio yang bersertifikat.

Keunikan Hao Sheng Hospital terlihat mulai dari bentuk bangunan yang memiliki desain berbentuk istana Hello Kitty. Di depan pintu rumah sakit terdapat sepasang boneka Hello Kitty dengan ukuran yang cukup besar. Tembok didominasi oleh warna pink dan ungu yang merupakan warna khas dari karakter Hello Kitty. Ornamen dan furniture yang digunakan untuk melengkapi rumah sakit ini juga mengambil karakter Hello Kitty. Tempat tidur, seprai, sarung bantal , dan boneka Hello Kitty menjadi maskot dekorasi di dalam kamar, bahkan seluruh staf rumah sakit memakai seragam merah muda dan celemek Hello Kitty. Unik bukan…
Read More

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat ATM

Pembayaran iuran BPJS kesehatan bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah lewat mesin ATM. Kemudahan cara bayar iuran BPJS Kesehatan lewat ATM ini memang ditempuh agar para peserta BPJS dapat lebih fleksibel dalam melakukan kewajibannya tersebut. ATM bisa diakses selama 24 jam sehingga memungkinakan peserta BPJS Kesehatan lebih leluasa dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Dengan kemudahan cara bayar iuran BPJS Kesehatan lewat ATM ini maka terjadinya keterlambatan pembayaran iuran akan semakin kecil. Setiap keterlambatan pembayaran iuran BPJS akan berdampak pada denda yang dikenakan kepada peserta sebesar 2% dari total tagihannya perbulan.


Ikuti langkah Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat ATM Mandiri berikut ini :
1. Masukkan kartu ATM dan PIN Mandiri lalu pilih bahasa indonesia
2. Pilih menu Bayar / beli lalu pilih menu Lainnya
3. Pilih menu BPJS dan pilih salah satu jenis keanggotaannya BPJS Kesehatan
4. Pilih menu Individu bila sebagai peserta mandiri dan pilih Badan usaha bila ingin membayarkan perusahaan.
5.Masukkan kode bank Mandiri yaitu 89888 diikuti 11 digit nomor Virtual BPJS Kesehatan (dihitung dari belakang) yang terdapat pada kartu BPJS Kesehatan. Lalu tekan benar
6.Masukkan jumlah bulan yang akan dibayarkan. Contohnya bila ingin membayar 1 bulan kedepan maka tekan angka 1. Lalu tekan benar
7.Proses berikutnya adalah konfirmasi, bila data sudah benar pilih ya.


Demikian sekilas cara bayar iuran BPJS Kesehatan lewat ATM Mandiri.
Read More

Permenkes Anti Fraud dari BPJS Kesehatan

Adanya dugaan fraud yang dilakukan oleh rumah sakit terhadap layanan BPJS Kesehatan maka pemerintah lewat Kementerian Kesehatan diberitakan akan menerbitkan peraturan menteri kesehatan (Permenkes) yang baru dalam waktu tidak terlalu lama. Tindakan pencegahan fraud yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak luar sebagai mitra BPJS akan diatur dalam permenkes tersebut.

Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fajriadinur menyampaikan beberapa isi permenkes tersebut. Dikatakan permenkes pencegahan fraud itu nanti akan memamparkan lebih rinci definisi fraud beserta langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk pencegahannya.

Permenkes anti fraud ini akan lebih mengatur soal kemungkinan fraud yang dilakukan pihak luar seperti rumah sakit, klinik atau puskesmas. Sebagai acuan sementara untuk pencegahan fraud yang dilakukan BPJS kesehatan selama ini adalah berpegang pada pedoman yang dimiliki oleh Divisi Manajemen Fraud BPJS Kesehatan.

Selain mengatur soal bagaimana mencegah dan apa yang harus dilakukan ketika menemukan Fraud, Fajri juga mengatakan bahwa permenkes tersebut mengatur juga soal sanksi yang diberikan kepada pelaku fraud. Permenkes anti fraud ini juga akan mengatur bagaimana mekanismenya, bagaimana hukumannya, teguran satu, teguran dua, dan kemungkinan paling buruk diputuskannya kontrak kerjasama.

Sebagai catatan selama kurun waktu tahun 2014 BPJS Kesehatan sudah memberikan hukuman kepada 6 rumah sakit yang melakukan kecurangan. Penyebabnya macam-macam mulai dari melakukan fraud, memungut biaya tambahan, terlalu banyak keluhan dan juga tidak memiliki komitmen kerjasama yang baik.source ; http://health.detik.com/read/2015/03/22/150731/2865955/763/ini-bocoran-isi-permenkes-pencegahan-fraud-dari-bpjs
Read More